Komite III DPD RI Gelar RDP Bersama Kemensos: Butuh Keterlibatan Seluruh Stakeholder Lakukan Transformasi Sosial

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder untuk melakukan transformasi sosial.

‘’Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan social,’’ kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi di tengah masyarakat, salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.

‘’Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,’’ ungkap Senator asal Papua Barat itu.

Baca Juga :  PLN Komitmen Wujudkan Lembata sebagai Pulau 100 Persen Energi Hijau Lewat Geothermal PLTP Atadei 10 MW

Filep menyampaikan, bahwa untuk penyalahgunaan penggalangan donasi merupakan bentuk dari penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat. ‘’Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas,’’ ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya. ‘’Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,’’ ucapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap kepada Kemensos untuk dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah. ‘’Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu, Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,’’ katanya.

Baca Juga :  Aksi Unjuk Rasa Ojek Online Memantik Perhatian Ketua DPD RI

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico mengatakan, bahwa berdasarkan arahan Presiden RI nanatinya akan dibuatkan sekolah rakyat yang unggulan untuk keluarga miskin. Semua anak-anak yang tidak mampu harus bersekolah dan nantinya sekolah rakyat ini berbentuk asrama.   ‘’Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026,’’ katanya.(arz)

Berita Terkait

Kepala Sekretariat Balitbang DPP Golkar Apresiasi Gercep Bahlil Hentikan Operasional Tambang Nikel Raja Ampat
Hidayat Nur Wahid Desak Revisi Total UU Haji dan Penguatan Diplomasi dengan Arab Saudi
Rayakan Setengah Abad, AHM Hadirkan Honda Gold Wing Edisi Spesial
Ketua Komisi X DPR RI Dukung Penuh UKS Final Champions 2025
Tiga Juara Modifikasi Hadirkan Karya Perdana pada Motor Listrik Honda
Wujudkan Tata Kelola Pembangunan Desa, Puskadaran Setjen DPD RI Lakukan Hal Ini
DPD Terima LHP LKPP dan IHPS II 2024 dari BPK RI
Kementerian UMKM Berkomitmen Pererat Kemitraan Pengemudi dan Aplikator Ojek Online

Berita Terkait

Selasa, 10 Juni 2025 - 08:09 WIB

Kepala Sekretariat Balitbang DPP Golkar Apresiasi Gercep Bahlil Hentikan Operasional Tambang Nikel Raja Ampat

Kamis, 5 Juni 2025 - 14:01 WIB

Hidayat Nur Wahid Desak Revisi Total UU Haji dan Penguatan Diplomasi dengan Arab Saudi

Kamis, 5 Juni 2025 - 13:04 WIB

Rayakan Setengah Abad, AHM Hadirkan Honda Gold Wing Edisi Spesial

Senin, 2 Juni 2025 - 10:06 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Dukung Penuh UKS Final Champions 2025

Jumat, 30 Mei 2025 - 13:20 WIB

Tiga Juara Modifikasi Hadirkan Karya Perdana pada Motor Listrik Honda

Berita Terbaru

Sekretaris Deputi Promosi dan Kerjasama BGN RI, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan saat tampil sebagai narasumber utama dalam sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada masyarakat dengan menggandeng seluruh insan media di Pulau Lombok, Sabtu malam (14/6/2025).

Ekonomi & Bisnis

BGN Ajak Masyarakat Sukseskan Makan Bergizi Gratis

Sabtu, 14 Jun 2025 - 21:04 WIB