Warga Lombok Barat Mengeluh Gegara Kartu BPJS Kesehatan Terblokir

- Jurnalis

Rabu, 11 Juni 2025 - 14:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Desa Perampuan, HM Zubaidi.

Kepala Desa Perampuan, HM Zubaidi.

LOMBOK BARAT, LOMBOKTODAY.ID – Puluhan warga di Kabupaten Lombok Barat mengeluhkan tidak aktifnya kartu BPJS Kesehatan mereka, terutama dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) alias peserta gratis lantaran terblokir. Pemblokiran ini menimbulkan keresahan, apalagi saat warga membutuhkan layanan kesehatan secara mendadak.

Kepala Desa Perampuan, HM Zubaidi menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan ini. Ia mengatakan, banyak warga baru menyadari status kepesertaannya telah nonaktif saat hendak berobat ke fasilitas kesehatan. “Keluhan warga adalah ketika mereka sakit dan ingin menggunakan BPJS mereka, tapi malah terblokir,” kata Zubaidi kepada Lomboktoday.id, Rabu (11/6/2025).

Baca Juga :  Honda Ajak Masyarakat Berkendara Aman, Konsumen Baru Dapat Perlengkapan Keselamatan Gratis

Menurut Zubaidi, pemblokiran sering kali terjadi tanpa pemberitahuan yang jelas. Bahkan, tidak sedikit warga yang tidak pernah menggunakan kartu BPJS-nya atau kehilangan fisiknya.

Zubaidi menegaskan, pihak desa melakukan pendataan jumlah warga yang terdampak, kemudian mengajukan rekomendasi secara kolektif ke BPJS Kesehatan setempat. “Kami ingin warga paham bahwa desa tidak berwenang memblokir. Justru kami hadir untuk membantu,” tegas Zubaidi.

Baca Juga :  Cukup Menjanjikan, Bupati Lotim Mengajak Petani Beralih Tanam Porang

Desa juga aktif mengedukasi masyarakat agar memahami perbedaan antara BPJS Mandiri, PBI, dan program UHC, serta menekankan pentingnya menjaga dan memanfaatkan kartu BPJS secara berkala agar status aktif terus terjaga.

Zubaidi berharap agar ke depan sistem pelayanan BPJS dan UHC bisa lebih terintegrasi dan transparan, sehingga masyarakat tidak kembali dirugikan akibat kesalahan sistem atau kurangnya sosialisasi.(ham)

Berita Terkait

Dewan dan Eksekutif Lombok Timur Sepakat Bahas Perubahan KUA-PPAS 2025
Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi TKD dalam RAPBN 2026
PT Samara Serap Ratusan Tenaga Kerja Lokal dan Edukasi Masyarakat Setempat
Ribuan Dealer Honda Ajak Konsumen Satukan Hati, Satukan Semangat Kebersamaan
Komite II DPD RI–Bapanas Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional
Jadi SUV Kebanggaan, New Honda ADV160 Semakin Gagah dan Canggih
Rakor MBG, Bupati LAZ: MBG Dorong Ekonomi Lokal dan Cegah Stunting
Honda Hadirkan Program “September YTTA”, Cicilan Motor Tetap Ringan dan Terjangkau

Berita Terkait

Jumat, 12 September 2025 - 09:01 WIB

Dewan dan Eksekutif Lombok Timur Sepakat Bahas Perubahan KUA-PPAS 2025

Kamis, 11 September 2025 - 13:04 WIB

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pemotongan Alokasi TKD dalam RAPBN 2026

Rabu, 10 September 2025 - 14:04 WIB

PT Samara Serap Ratusan Tenaga Kerja Lokal dan Edukasi Masyarakat Setempat

Rabu, 10 September 2025 - 12:01 WIB

Ribuan Dealer Honda Ajak Konsumen Satukan Hati, Satukan Semangat Kebersamaan

Selasa, 9 September 2025 - 13:03 WIB

Komite II DPD RI–Bapanas Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Berita Terbaru

Terlihat ibu guru sedang fokus mengajar muridnya di  ruang kelas.

Nasional

Guru adalah Agen Peradaban Berkelanjutan Bangsa

Jumat, 12 Sep 2025 - 10:45 WIB

Wabup Lotim, Edwin Hadiwijaya saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Ekonomi & Bisnis

Dewan dan Eksekutif Lombok Timur Sepakat Bahas Perubahan KUA-PPAS 2025

Jumat, 12 Sep 2025 - 09:01 WIB