Dilema Libur Sekolah Selama Ramadan, Senator Gus Hilmy Bilang Begini

- Jurnalis

Sabtu, 4 Januari 2025 - 15:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPD RI, Dr H Hilmy Muhammad, M.A.

Anggota DPD RI, Dr H Hilmy Muhammad, M.A.

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Wacana libur sekolah selama satu bulan penuh di bulan Ramadan menjadi perbincangan hangat. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) RI, seolah ingin melihat dan mendengar pendapat masyarakat secara random. Namun, sepanjang pemerintah mengeluarkan kebijakan, selalu ada pro dan kontra. Oleh sebab itu, penting ditekankan untuk menghormati kedua pendapat tersebut.

Hal itu disampaikan Anggota DPD RI, Dr H Hilmy Muhammad, M.A. Menurut Senator Gus Hilmy, demikian Dr H Hilmy Muhammad, M.A biasa disapa, pendapat yang sudah beredar menjadi masukan penting bagi pemerintah sebelum membuat keputusan. Dalam 12 bulan, kata Gus Hilmy, 1 (satu) bulan untuk pembinaan spiritual dan karakter anak, itu tidak menjadi masalah.

‘’Pro dan kontra biasa. Setiap kebijakan pasti keduanya itu muncul. Harus dihormati sebagai masukan bagi Kemenag dalam membuat keputusan. Kebijakan ini bagus dan perlu disambut baik, karena mengajarkan esensi puasa kepada siswa. Dalam 12 bulan selama setahun itu, mari kita berikan satu bulan penuh untuk lebih menebalkan spiritual dan karakter anak. Anda punya selusin, diminta satu nggak apa-apa kan? Itu pun untuk kepentingan anak-anak,’’ kata Senator Gus Hilmy, melalui keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Menurut Senator dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tersebut, kebijakan itu sebaiknya bersifat sunnah mu’akkadah atau anjuran penting untuk dilaksanakan di sekolah. Gus Hilmy menyoroti pendapat kontra umumnya datang dari masyarakat perkotaan.

‘’Kebijakan ini tentu tidak jadi masalah bagi pesantren dan masyarakat di desa, tapi di perkotaan ini dilematis. Satu sisi ini kesempatan bagi keluarga dan pendidikan karakter anak, di sisi lain orang tua khawatir tidak bisa mengawasi anaknya karena berbagai kesibukannya. Tapi sekali lagi, sebulan saja dari 12 bulan untuk bersama anak. Tinggal dibuat kesepakatan dengan anak atau cari formula yang tepat sesuai dengan parenting yang diikuti,” jelas Gus Hilmy.

Baca Juga :  DPD Kasta Lombok Tengah Kecam Keterlibatan Oknum Anggota DPRD dalam Proyek MBG

Untuk membantu orang tua, sekolah dapat membuat program sekolah pesantren sebagaimana pernah dilakukan pada era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. ‘’Prinsipnya mengalihkan pembelajaran, yang semula diajarkan mata pelajaran, pada bulan Ramadan diselenggarakan sekolah pesantren. Di masa Gus Dur dulu kan begitu. Di samping itu, siswa diberi tugas catatan kecil harian yang diserahkan kepada guru besok harinya. Ini menjadi dasar pemantauan guru atau dasar memberi nilai,” ungkap Katib Syuriyah PBNU tersebut.

Mengapa mengadopsi konsep pesantren? Gus Hilmy menjelaskan, bahwa metode pengajaran di pesantren telah teruji bertahun-tahun dengan kurikulum yang paten. Tidak hanya diajar, di pesantren menurut Gus Hilmy, juga diberikan teladan.

‘’D pesantren tidak hanya diajari, tapi juga dibimbing dan diberi contoh langsung. Tidak hanya diomongi, tapi juga dilakoni atau dipraktikkan. Karena itu, pesantren punya garansi lebih besar dalam keberhasilan membentuk karakter anak didik,” jelas Gus Hilmy.

Libur sekolah selama sebulan penuh di bulan Ramadan, menurut Gus Hilmy, juga menguntungkan bagi guru untuk meningkatkan ibadah. Bagi sekolah-sekolah umum, usul Gus Hilmy, bisa bekerja sama dengan pesantren untuk merancang sekolah pesantren.

Baca Juga :  Sukses Gelar PLN Electric Run 2024, PLN Ajak Masyarakat Kurangi Emisi Karbon

‘’Bahkan jika perlu, sekolah bisa mendorong para orang tua untuk memondokkan anaknya selama bulan Ramadan. Sekolah membantu memberikan alternatif pesantren. Di pesantren sendiri, siswa akan dikenalkan dengan cross cultural understanding atau memahami perbedaan budaya dan latar belakang santri lain, yang memungkinkannya lebih bisa toleran dan mampu beradaptasi terhadap perbedaan. Di situlah nanti orang tua akan merasakan perbedaan sikap anak kepada orang tua atau orang yang sepantasnya dihormati,” ungkap Gus Hilmy.

Dilema yang lain, lanjut Anggota MUI Pusat tersebut, bagi sekolah umum yang latar belakang siswanya berbeda-beda atau sekolah non-muslim. Apa kegiatan mereka selama libur Ramadhan? ‘’Prinsipnya sama. Sekolah membantu siswanya untuk mengajarkan spiritualitas dan pendidikan karakter anak. Karena masalah bangsa kita hari ini adalah mental health, dan sebulan untuk menguatkan mental menghadapi sebelas bulan berikutnya,” kata Gus Hilmy yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut.

Alternatif lainnya, tambah Gus Hilmy, siswa bisa diberi tugas praktikum mandiri atau kelompok sebagai pengganti kegiatan belajar mengajar harian. ‘’Bisa diberi tugas mandiri atau kelompok. Jadi, tetap tidak masuk setiap hari. Bisa tugas dari guru mata pelajaran maupun guru ekstrakurikuler untuk menambah kreativitas anak,” ucap Gus Hilmy.(arz)

Berita Terkait

SPMB 2025 Masih Bermasalah, DPD RI Akan Lakukan Pengawasan
Menanggulangi Pecandu dan Korban Narkoba, Komite III DPD RI dan BNN Bahas Penguatan Sinergi
Komite II DPD RI–Bapanas Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional
DPD RI: Penurunan TKD Menambah Beban Daerah
Komite III DPD RI Desak Penguatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Chromebook Kemendikbudristek
Lindungi Kreativitas Mahasiswa dan Seniman Daerah, BAP DPD RI Dorong Revisi UU Hak Cipta
Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Penerapan SE Kadis Dikbud NTB Terkait Penggalangan Dana BPP

Berita Terkait

Selasa, 9 September 2025 - 15:00 WIB

SPMB 2025 Masih Bermasalah, DPD RI Akan Lakukan Pengawasan

Selasa, 9 September 2025 - 14:09 WIB

Menanggulangi Pecandu dan Korban Narkoba, Komite III DPD RI dan BNN Bahas Penguatan Sinergi

Selasa, 9 September 2025 - 13:03 WIB

Komite II DPD RI–Bapanas Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Senin, 8 September 2025 - 13:07 WIB

Komite III DPD RI Desak Penguatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Kamis, 4 September 2025 - 11:06 WIB

Kejagung Tetapkan Nadiem Makarim sebagai Tersangka Kasus Chromebook Kemendikbudristek

Berita Terbaru

Komite III DPD RI saat RDP dengan Ombudsman RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Nasional

SPMB 2025 Masih Bermasalah, DPD RI Akan Lakukan Pengawasan

Selasa, 9 Sep 2025 - 15:00 WIB

Komite II DPD RI pose bersama usai menggelar RDP dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Ekonomi & Bisnis

Komite II DPD RI–Bapanas Bersinergi Wujudkan Kedaulatan Pangan Nasional

Selasa, 9 Sep 2025 - 13:03 WIB