JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengkritik koordinasi antara para menteri yang menangani pangan di Tanah Air. Komunikasi antara pemangku kepentingan di sektor tersebut dinilai sangat ‘mahal’.
Ini disampaikan Alex menanggapi temuan beras berkutu di Gudang Bulog yang diutarakan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto) dalam rapat bersama Mentan, Andi Amran Sulaiman, pada Selasa (11/3/2025) pekan lalu. Di mana, dalam rapat itu, Mentan Amran menegaskan jika beras berkutu itu tidak akan didistribusikan kepada masyarakat.
Sementara itu, teranyar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi justru menyebut stok beras berkutu yang berada di Gudang Bulog bisa dikonsumsi. Dengan catatan, beras berkuru itu harus melewati proses fumigasi atau pengendalian hama.
‘’Menteri Pertanian menyebut beras berkutu itu tidak akan dipakai lagi. Sementara, Kepala Bapanas mengatakan beras berkutu itu masih dapat dikonsumsi. Menko Bidang Pangan malah berkilah jumlahnya sedikit. Terasa mahal sekali sebuah pekerjaan bernama ‘koordinasi’ di antara para pembantu presiden ini,’’ kata Alex dalam pernyataan tertulis, Senin (17/3/2025).
Alex juga menyoroti perbedaan data yang disampaikan antara Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) dengan menteri sektor pangan lainnya. Zulhas kepada media mengaku telah mengecek langsung ke Gudang Bulog dan hanya sedikit ditemukan beras berkutu.
Sementara itu, Mentan, Andi Amran Sulaiman pada rapat bersama Komisi IV DPR RI mengungkapkan bahwa jumlah beras dalam kondisi rusak itu berada pada angka 100 ribu hingga 300 ribu ton. Jumlah itu masih laporan sementara yang belum dapat dipastikan.
Sedangkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menyatakan, stok beras berkutu masih dapat dikonsumsi, setelah melewati proses fumigasi atau pengendalian hama.
Menanggapi silang pendapat itu, Alex menyatakan, jika persoalan beras berkutu bukan berada pada mana informasi yang lebih benar. Namun, kata Alex, informasi terkait data yang disampaikan ke publik haruslah berdiri pada kebenaran. ‘’Akan tetapi, tentang bagaimana masyarakat memotret para pembantu presiden dalam menjalankan roda pemerintahan,’’ kata Alex.
Tak adanya satu kebijakan dalam menangani sebuah persoalan, Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu berpendapat bahwa perbedaan pernyataan tersebut menandakan kentalnya ego sektoral pada masing-masing kementerian.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumbar I itu menuturkan, jika tak bisa menyelesaikan masalah dalam satu suara, bagaimana para menteri itu bisa berbicara tentang menyukseskan program kerja swasembada pangan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
‘’Mungkin saja nanti, jika program swasembada pangan ini sukses, yang akan terjadi itu saling klaim jadi pihak yang paling berjasa. Jika gagal, tentunya masing-masing akan cari jalan selamat sendiri-sendiri sebagaimana temuan beras berkutu ini,’’ ujarnya Alex.(arz)
