Komite III DPD RI Gelar RDP Bersama Kemensos: Butuh Keterlibatan Seluruh Stakeholder Lakukan Transformasi Sosial

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder untuk melakukan transformasi sosial.

‘’Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan social,’’ kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi di tengah masyarakat, salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.

‘’Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,’’ ungkap Senator asal Papua Barat itu.

Baca Juga :  Kolaborasi Astra Motor NTB dan Polres Lobar Edukasi #Cari_Aman Siswa-Siswi SMPN 5 Lembar

Filep menyampaikan, bahwa untuk penyalahgunaan penggalangan donasi merupakan bentuk dari penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat. ‘’Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas,’’ ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya. ‘’Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,’’ ucapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap kepada Kemensos untuk dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah. ‘’Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu, Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,’’ katanya.

Baca Juga :  BUMN Harus Siap-Siap Melakukan Efisiensi Anggaran

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico mengatakan, bahwa berdasarkan arahan Presiden RI nanatinya akan dibuatkan sekolah rakyat yang unggulan untuk keluarga miskin. Semua anak-anak yang tidak mampu harus bersekolah dan nantinya sekolah rakyat ini berbentuk asrama.   ‘’Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026,’’ katanya.(arz)

Berita Terkait

Ini Cara Sekjen DPD RI Ajak Masyarakat Bertumbuh dalam Wawasan dan Empati
Samsung Galaxy A07 Harga 1.3 Jutaan dengan Spesifikasi Tinggi
Komite III DPD RI Dorong Reformasi Pendidikan Demi Kesejahteraan Guru dan Masa Depan Generasi Bangsa
BKSP DPD RI Optimistis Integrasi Pariwisata dan Energi Terbarukan Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
Menteri ATR/BPN Diminta Batalkan SK HGU PT Agro Mekar Lestari
Senator Mirah Midadan Minta Kemenhub Perhatikan Transportasi Laut, Udara, dan Darat di NTB
BULD DPD RI Tegaskan Pentingnya Memperkuat Harmonisasi Regulasi Pusat–Daerah Akibat Lemahnya Kualitas Perda
Komite III DPD RI Soroti Pelaksanaan SPMB dan Revisi UU Sisdiknas

Berita Terkait

Kamis, 28 Agustus 2025 - 20:06 WIB

Samsung Galaxy A07 Harga 1.3 Jutaan dengan Spesifikasi Tinggi

Kamis, 28 Agustus 2025 - 13:06 WIB

Komite III DPD RI Dorong Reformasi Pendidikan Demi Kesejahteraan Guru dan Masa Depan Generasi Bangsa

Kamis, 28 Agustus 2025 - 12:09 WIB

BKSP DPD RI Optimistis Integrasi Pariwisata dan Energi Terbarukan Mampu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Kamis, 28 Agustus 2025 - 10:04 WIB

Menteri ATR/BPN Diminta Batalkan SK HGU PT Agro Mekar Lestari

Rabu, 27 Agustus 2025 - 20:08 WIB

Senator Mirah Midadan Minta Kemenhub Perhatikan Transportasi Laut, Udara, dan Darat di NTB

Berita Terbaru

Kepala Bapenda Lotim, Muksin.

Ekonomi & Bisnis

Pemkab Lotim Keluarkan SK Perpanjangan Waktu Pelunasan PBB-P2

Sabtu, 30 Agu 2025 - 14:07 WIB

Umum

Gedung DPRD NTB Dibakar Massa Aksi

Sabtu, 30 Agu 2025 - 12:08 WIB