Oleh: Salamuddin Daeng |
PEMERINTAHAN Prabowo Subianto telah memutuskan mendirikan Danantara melalui revisi UU BUMN. Danantara telah ditetapkan sebagai super holding yang mengelola keuangan negara dengan dua holding utama yakni Holding Operasional dan Holding investasi. Ini adalah langkah integrasi semua kegiatan BUMN dengan sistem pembiayaannya. Holding investasi akan mencari dan mengumpulkan uang, untuk membiayai Holding operasional, salah satunya adalah membiayai pembangunan tiga juta rumah.
Mengapa tiga juta rumah? Ini adalah satu langkah penting mengatasi tidak adanya ekspansi dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat. Mengatasi rendahnya aliran uang ke lapisan terendah dalam masyarajat, ke desa desa. Mengatasi melemahkan daya beli masyarakat pada lapisan terendah yakni pegawai rendah, buruh, dan petani.
Mari kita lihat apa yang terjadi sepanjang 2024-2025. Perekonomian Indonesia sepanjang 2024 mengalami deflasi selama 5 bulan berturut turut. Deflasi dipicu oleh penurunan konsunsi bahan pokon yakni pangan dan juga papan atau perumahan. Apa artinya? Daya beli masyarakat merosot. Bahayanya karena uang tidak ada di masyarakat. Maka masyarakat terpaksa mengurangi pembelian makanan dan minuman. Ini benar benar jatuh kere.
Apakah keadaan ini pulih? Ternyata tidak! Sampai dengan januari 2025 menurut survey BPS inflasi masih sangat rendah. Kata BPS inflasi pada bulan Januari adalah terendah sejak 24 tahun silam yakni terendah sejak tahun 2020. Apa artinya keadaan ekonomi lesu, uang tidak ada di masyarakat, daya beli jatuh, maka terjadilah inflasi rendah.
Awal pemerintahan Prabowo Subianto memulai dengan kebijakan pemotongan besar besaran pos belanja kementerian dan lembaga. Hal ini dikarenakan selama ini anggaran APBN terbayar banyak terjadi kebocoran. Bocor APBN sudah dinilai sangat keterlaluan. Sehingga terpaksa pemerintah melakukan pemotongan besar besaran. Ini tentu upaya yang bagus. Namun dampak negatifnya tidak akan dapat dihindari yakni tidak adanya uang beredar di masyarakat. Masyarakat jatuh makin kere karena uang tidak ada untuk membeli kebutuhan pokok mereka.
Tetapi konon uang akan dialihkan ke Danantara. Tentu melalui revisi UU APBN. Selanjutnya persetujuan DPR RI. Namun seberapa cepat revisi ini berlangsung. Apakah DPR RI akan bersedia mengalihkan uang tiga tahap penghematan APBN ini ke dalam Danantara. Proses konsolidasi kebijakan ini akan memakan waktu. Sehingga pemerintah perlu memiliki cara lain untuk menghidupkan ekonomi, yakni bagaimana agar perbankkan dan sektor keuangan lainnya mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional, membantu pemerintah dalam percepatan pendanaan dan pembiayaan ekonomi sembari menunggu rampungnga konsolidasi Danantara.
Sektor perumahan adalah sektor yang lebih siap untuk ekspansi. Baik melalui ekspansi pada pemerintahan sendiri, BUMN, dan juga perbankkan dan sektor keuangan. Bahkan nanti setelah Danantara rampung sektor perumahan adalah sektor yang paling siap dibiayai negara, melalui keuangan pemerintah yang dikelola danantara. Nantinya sektor perumahan akan significant dalam menyerap bagi uang Danantara yang akan dikerjakan oleh holding operasional Danantara untuk membangun tiga juta rumah secara langsung.
Pengembang Nakal
Muncul pertanyaan, apakah sektor perumahahan akan dapat memompa pertumbuhan ekonomi, meningkatkan jumlah uang beredar dan ujungnya memperbaiki daya beli masyarakat sedesa desa. Ini memang pertanyaan utama yang harus dijawab dengan strategi pembangunan tiga juta perumahan yang tepat.
Selama ini bangunan perumahan hanya memperkaya pengembang. Berbagai fasilitas dan insentif dalam Pembangunan Perumahan yang diberikan oleh pemerintah telah membuat para pengembang kaya raya. Namun pembangunan perumahan tidak membawa dampak significant terhadap pertumbuhan ekonomi, tidak membawa uang mengalir ke desa desa, tidak membuat daya beli masyarakat naik.
Bahkan tidak jarang pembangunan perumahan membawa dampak negatif, yakni spekulasi tanah oleh para kapitalis tanah, menggelembung harga tanah dan rumah secara tidak wajar, banyak kredit macet, banyak pembangunan perumahan yang gagal, banyak rumah terbengkalai tidak laku dan tidak ditempati, kualitas perumahan yang buruk dan tidak sesuai standar, banyak alih fungsi tanah atau lahan Pertanian, dan lain sebagainya yang ujungnya pembangunan perumahan justru membawa efek diskrimansi yang negatif.
Banyaknya masalah di perumahan salah satunya adalah ulah pengembang nakal, yang membangun perumahan dengan cara yang tidak benar, yang ditenggarai bekerja sama dengan oknum pemerintahan, untuk menjebol kredit perumahan yang didanai pemerintah di perbankkan. Fasilitas kredit perumahan yang dibiayai oleh negara habis, namun hasilnya tidak seperti harapan pemerintah. Hasilnya tidak membuat daya beli tumbuh, dan tidak menghasilkan kesejahteraan rakyat.
Sekarang Danantara dapat mengambil alih semua pembiayaan perumahan. Danantara dapat mengambil alih semua dana yang berasal dari APBN yang selama ini untuk mensubsidi kredit perumahan melalui perbankkan. Ternyata selama ini berbagai fasilitas kredit tersebut banyak disalahgunakan oleh perbankkan dan pelaku usaha sektor perumahan. Dengan diambil-alihnya pendanaan dari negara oleh Danantara maka usaha pembangunan perumahan dapat dilakukan secara terintegrasi dan menghentikan berbagai kecurangan pengembang yang selama ini kerap terjadi.
Perumahan Danantara
Bagaimana caranya Danantara membiayai perumahan murah untuk rakyat sebanyak tiga juta rumah? Ini tentu akan menempuh cara yang lebih terstruktur dan lebih rapi, sasaran pembangunan yang lebih jelas dan target yang lebih pasti. Pembangunan perumahan dengan cara neoliberal, mengandalkan pasar, ternyata ujungnya melahirkan krisis dan rakyat tersangkut penipuan pengembang nakal.
Bagaimana pemerintah menjalankan memalui Danantara? Kata kuncinya adalah pemerintah memiliki rakyat, pegawai pemerintahan, memiliki sekolah untuk mendidik masyarakat, memiliki sarana kesehatan untuk perbaiki kesehatan masyarakat. Kerja nyata atau hasil karya pemerintah secara langsung dalam program tiga juta rumah dapat dipaksakan dalam lingkup pemerintahan sendiri. Program ini dapat dilaksanakan diseluruh seluruh wilayah dengan memulai dari desa, dan seluruh sektor masyarakat mulai dari sektor pendidikan hingga kesehatan ikut andil di dalamnya.
Mari buktikan bahwa tiga juta rumah adalah program yang inclusive dan kerakyatan. Sekarang jumlah sekolah di Indonesia sekitar 93 ribu sekolah, bayangkan saja jika satu sekolah dibangunkan dua rumah dalam setahun untuk perumahan guru guru, maka akan terbangun 186 ribu rumah setahun. Maka dalam lima tahun akan terbangun 930 ribu rumah.
Selanjutnya jumlah desa di Indonesia 71.600 desa. Jika diasumsikan 1 desa ada 500 kepala keluarga dengan pertumbuhan 1 persen rumah, maka setiap desa dapat dibangunkan 5 rumah dalam setahun. Dengan demikian akan terbangun 400 ribu rumah setahun. Dengan demikian dalam 5 tahun akan terbangun 2 juta rumah. Maka program pembangunan perumahan Prabowo Gibran telah selesai yakni membangun tiga juta rumah dalam lima tahun.
Dari sekian banyak program ambisius pemerintahan Prabowo, pembangunan perumahan adalah program yang sangat inclusive, dikarenakan dapat diintegraikan dengan semua program prioritas lainnya seperti misalnya program hilirisasi SDA terutama di wilayah wilayah perkebunan dan pertambangan. Kedua program ini tentu dapat membantu mendukung dengan pembangunan fasilitas perumahan bagi guru dan buruh perusahaan sawit dan tambang.
Nah, para pengembang supaya tidak bingung nanti setelah Mendengar Bapak Prabowo pidato berapi api, setelah itu telphonlah pengusaha sawit dan perkebunan besar yang jumlahnya sekarang sekitar 3000 perusahaan, 32654 perusahan industry dan telephonlah 4600 pemegang ijin pertambangan. Ajaklah mereka bekerja sama menggunakan Fasilitas Liquiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) yang disediakan pemerintah, lalu membangun 10 rumah saja untuk para karyawannya atau untuk keluarganya yang terlantar dan tidak punya rumah. Maka akan terbangun 2 juta rumah dalam lima tahun.
Begitu mudah bagi Danantara untuk menjadikan pembangunan perumahan sebagai pekerjaan holding investasi Danantara. Tentu saja semua strategi dapat diorientasikan bagi usaha percepatan pemerataan pembangunan, usaha bagi bagi pekerjaan dan bagi uang kepada masyarakat. Selama ini dengan pembangunan perumahan neoliberal, pemerintah hanya membagi uang kepada kapitalis besar, membagi kepada bank, membangi pada pengembang nakal. Uangnya tidak pernah sampai ke tangan rakyat. Rakyat tetap kere dan tidak pegang uang.
Tahukan semua rakyat Indonesia bahwa uang beredar sekarang hanya Rp1.000 triliun. Jika dibagi kepada seluruh penduduk, maka setiap orang Indonesia hanya memegang uang Rp7.000 per kapita per hari. Bayangkan nasib 100 juta penduduk Indonesia yang saat ini dikategorikan miskin. Pendapatan dibawah dua dolar PPP atau kurang dari Rp10.000 per kapita per hari. Ini namanya keadaan kere keriting.(*)
Penulis adalah Pengamat Ekonomi
