JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komisi X DPR RI mendukung penuh pemerataan sektor pendidikan melalui kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto. Digitalisasi dinilai penting guna memastikan anak-anak hingga pelosok Tanah Air melek internet.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani dalam dialektika demokrasi yang digagas Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan tajuk: ‘Perkuat Digitalisasi hingga ke Pelosok, Senjata Ampuh Tekan Ketimpangan Pendidikan’.
‘’Komisi X DPR RI mendukung kebijakan digitalisasi pendidikan nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 2 Mei 2025. Digitalisasi ini penting, untuk memastikan bahwa anak-anak di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak tertinggal dari kemajuan teknologi Pendidikan,’’ kata Lalu Hadrian yang hadir dalam diskusi melalui virtual, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Di sisi lain, Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan Komisi X DPR RI berkomitmen mengawasi anggaran pendidikan agar mendukung infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Indonesia. ‘’Mendorong agar Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, dan mitra kerja lainnya memprioritaskan pembangunan jaringan internet, penyediaan perangkat, dan pelatihan guru berbasis digital,’’ ujar Lalu Hadirian.
Wakil Rakyat dari Dapil Provinsi NTB II/Pulau Lombok itu menyatakan, Komisi X DPR RI mendorong sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda), BUMN, swasta, dan masyarakat dalam memperluas digitalisasi pendidikan. ‘’Misalnya melalui program CSR atau kolaborasi dengan penyedia layanan internet atau platform edtech,’’ ucapnya.
Lalu Hadrian juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi guru, siswa, dan orang tua agar tidak hanya memiliki akses, tetapi juga mampu menggunakan teknologi secara efektif. Ia menekankan Komisi X DPR RI sangat mendukung peningkatan kompetensi digital guru melalui program PPG, Guru Penggerak, atau pelatihan mandiri berbasis digital.
Terakhir, Lalu Hadirian menegaskan Komisi X DPR RI berkomitmen dalam mengawasi efektivitas program Digitalisasi Sekolah, Merdeka Belajar, dan Platform Merdeka Mengajar. ‘’Komisi X DPR RI akan terus memberikan masukan berbasis temuan lapangan di dapil masing-masing, khususnya dalam hal kendala digitalisasi,’’ tegasnya.(arz)
