Sultan Akui Indonesia dan Tunisia Sama-Sama Menjadi Negara Demokrasi Berkembang

- Jurnalis

Jumat, 8 November 2024 - 13:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin saat menerima kunjungan utusan salah satu Partai Politik terbesar Tunisia ‘’An Nahdhoh’’, Mr Moadh Kheriji, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin saat menerima kunjungan utusan salah satu Partai Politik terbesar Tunisia ‘’An Nahdhoh’’, Mr Moadh Kheriji, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mengakui bahwa Indonesia dan Tunisia, kini telah sama-sama menjadi negara demokrasi yang terus mengalami perkembangan yang berarti. Mengingat konsolidasi demokrasi di banyak negara demokrasi modern, masih mengalami pasang surut. Transisi demokrasi seringkali menimbulkan korban jiwa dan konflik berkepanjangan, terutama di negara-negara Islam.

‘’Kita bersyukur hal itu tidak berlaku bagi Indonesia dan Tunisia. Reformasi Indonesia 1998 dan revolusi Tunisia 2011 telah membuka ruang demokratisasi pada kedua negara. Kami sangat tersanjung, hari ini kami dikunjungi oleh seorang tokoh politik dari partai terbesar dalam parlemen Tunisia, Partai An Nahdhoh,’’ kata Ketua DPD RI, Sultan B Najamuddin saat menerima kunjungan utusan salah satu Partai Politik terbesar Tunisia ‘’An Nahdhoh’’, Mr Moadh Kheriji, di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Baca Juga :  Komite IV DPD RI Dorong BPK Punya Tata Cara Beracara dalam Melaksanakan Pemeriksaan

Sultan menjelaskan, pihaknya bersepakat untuk meningkatkan penguatan hubungan kerja sama bilateral dan parlemen kedua negara. ‘’Kami dapat memahami bahwa konsolidasi demokrasi Tunisia sedang diuji pasca parlemen dibubarkan melalui dekrit presiden Kais Saied pada 2021 lalu. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena lembaga parlemen adalah ruh daripada demokrasi,’’ jelas Senator asal Bengkulu itu.

Sultan yang didampingi oleh Senator Abdul Hakim asal Lampung dan Senator Happy Djarot asal Jakarta itu mengungkapkan, pihaknya bersama Mr Moadh Kheriji berkomitmen untuk mengembangkan demokrasi di negara-negara muslim. Karena, Islam adalah negara yang demokratis.

Baca Juga :  Relevansi Maqashid dan Dinamika Keluarga

‘’Kami dan Mr Moadh Kheriji memiliki pemahaman yang sama bahwa budaya demokrasi menjadi faktor yang paling menentukan dalam membangun demokrasi, tentunya dengan terus berupaya peningkatan kualitas SDM Bangsa. Pada titik ini peran pemuda menjadi sangat penting,’’ ungkap Sultan.

Keberhasilan Indonesia sebagai negara muslim terbesar dalam membangun demokrasi, lanjut Sultan, mendapatkan perhatian dari banyak negara, khususnya negara-negara Islam. ‘’Oleh karenanya, kita wajib menjaga momentum perkembangan demokrasi Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Demokrasi harus memiliki dampak kesejahteraan kepada seluruh masyarakat,’’ ucapnya.(Sid)

Berita Terkait

Ishak Harahap Ditunjuk Ketua Ad Hoc PPP Haltim
Mutasi Perdana di Lombok Barat, Bupati Targetkan Peningkatan Kinerja
Ketegangan Global Terus Memanas, Hikmahanto Juwana: Dunia Tak Siap Hadapi Letupan Konflik
Puluhan Massa Aksi Komite PPS Tuntut Cabut Moratorium
Ini Alasan Yogi Minta di Komisi Pendataan Dewan Pers Periode 2025-2028
Sertijab, Ini Nama 9 Anggota Baru Dewan Pers Periode 2025-2028
Momen Hari Raya Waisak, Senator Mirah Midadan Minta Pemerintah Perkuat Toleransi dan Akses Rumah Ibadah yang Inklusif
Tamsil Linrung Tekankan Persatuan Sipil dan Militer untuk Kemajuan Bangsa

Berita Terkait

Sabtu, 17 Mei 2025 - 08:21 WIB

Ishak Harahap Ditunjuk Ketua Ad Hoc PPP Haltim

Jumat, 16 Mei 2025 - 15:27 WIB

Mutasi Perdana di Lombok Barat, Bupati Targetkan Peningkatan Kinerja

Jumat, 16 Mei 2025 - 14:16 WIB

Ketegangan Global Terus Memanas, Hikmahanto Juwana: Dunia Tak Siap Hadapi Letupan Konflik

Kamis, 15 Mei 2025 - 13:15 WIB

Puluhan Massa Aksi Komite PPS Tuntut Cabut Moratorium

Rabu, 14 Mei 2025 - 16:30 WIB

Ini Alasan Yogi Minta di Komisi Pendataan Dewan Pers Periode 2025-2028

Berita Terbaru

Suasana pose bersama usai pembentukan kepengursan sementara (Ad Hoc) Perkumpulan Putra Putri Halongonan Timur (PPP Haltim).

Politik

Ishak Harahap Ditunjuk Ketua Ad Hoc PPP Haltim

Sabtu, 17 Mei 2025 - 08:21 WIB