Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan

- Jurnalis

Senin, 8 Desember 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Presiden Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu), Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aktivitas ekspor emas batangan yang dilakukan PT Amman Mineral ke Swiss.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Menkeu Purbaya yang menyoroti maraknya isu terkait pungutan dan ketentuan cukai dalam ekspor komoditas strategis.

Sahril Amin menekankan, bahwa transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk memastikan proses ekspor berjalan sesuai regulasi.

Baca Juga :  Komite III DPD RI Dorong Reformasi Pendidikan Demi Kesejahteraan Guru dan Masa Depan Generasi Bangsa

‘’Kami meminta Menteri Keuangan juga turun langsung memeriksa alur ekspor emas batangan PT Amman Mineral ke Swiss. Negara harus memastikan tidak ada celah yang merugikan penerimaan negara,’’ tegas Sahril Amin, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Sahril Amin, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan sumber daya mineral berlangsung dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

‘’Transparansi dan pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan negara,’’ ucapnya.

Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Namun, Sahril Amin berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor emas batangan.

Baca Juga :  Prabowo Lantik Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang bertanggung jawab dan transparan.(Sid)

Berita Terkait

Tujuh Sikap Tegas DPP Pasprobo: Kawal Pemerintahan Prabowo, Usut Dugaan Penyadapan hingga Desak Pencabutan Bintang Mahaputera
SAQ Keterbukaan Informasi NTB Tembus 100, Gubernur Iqbal: Kepercayaan Publik Jadi Taruhan
Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Gubernur Iqbal Pesan Bidik Dana Murah dan Pasar Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Isu Pengunduran Diri dari Kursi Wakil Presiden Mencuat
BSU 2026 Cair Rp900 Ribu pada November–Desember, Ini Syarat Pekerja yang Berhak Menerima
Presiden Prabowo Pecat Listyo Sigit dari Kepala Staf Kepresidenan, Kasus Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan
PTMSI DKI Jakarta Buka Bursa Calon Ketua Umum 2026–2030, Target Pertahankan Supremasi Juara Umum di PON 2028
Proyek Pipa Bawah Laut di Jeneponto Berlanjut, PLN EG Siapkan Kompensasi Petani Rumput Laut

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 20:38 WIB

Tujuh Sikap Tegas DPP Pasprobo: Kawal Pemerintahan Prabowo, Usut Dugaan Penyadapan hingga Desak Pencabutan Bintang Mahaputera

Rabu, 11 November 2026 - 13:09 WIB

SAQ Keterbukaan Informasi NTB Tembus 100, Gubernur Iqbal: Kepercayaan Publik Jadi Taruhan

Rabu, 11 November 2026 - 10:04 WIB

Bank NTB Syariah Buka Cabang di Jakarta, Gubernur Iqbal Pesan Bidik Dana Murah dan Pasar Nasional

Selasa, 10 November 2026 - 13:07 WIB

Gibran Temui Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Isu Pengunduran Diri dari Kursi Wakil Presiden Mencuat

Kamis, 5 November 2026 - 10:07 WIB

BSU 2026 Cair Rp900 Ribu pada November–Desember, Ini Syarat Pekerja yang Berhak Menerima

Berita Terbaru