JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Tahun 2024 Lombok Timur (Lotim) berhasil mengumpulkan PAD sebesar Rp487,740 miliar, sementara tahun 2023 ada di angka Rp386,034 miliar. Ini berarti ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang hanya 58,94% menjadi 80,47%.
Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan seperti evaluasi per-triwulan dan perbaikan data base pajak daerah, termasuk optimalisasi SDM. Di samping itu, meningkatkan pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah baik transaksi belanja maupun pendapatan, menjadi upaya yang berkontribusi positif.
Ini dapat dilihat dari realisasi elektronifikasi pajak daerah per-31 Desember 2024. 74,18% pajak daerah masuk melalui kanal digital, 19,46% semi digital, dan hanya 6,36% secara tunai.
Atas pencaipaian tersebut, Lombok Timur diganjar penghargaan oleh Menko Bidang Perekonomian dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagai terbaik ke-3 wilayah Nusatenggara dan Papua (Nusampua).
Demikian pemaparan Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik pada Evaluasi Kinerja (Evkin) Triwulan IV (Oktober-Desember 2024) Periode II yang berlangsung, Selasa (14/1/2025), di Gedung Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta Pusat.
Dijelaskan, beberapa waktu lalu Pemda Lombok Timur juga telah meluncurkan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) guna mempermudah masyarakat menunaikan kewajiban perpajakan daerah. Aplikasi ini juga mendukung transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelaporan dan pembayaran pajak daerah.
Disampaikan pula upaya perbaikan dilakukan terhadap pengelolaan BUMD. Pada tahun 2024, hanya tersisa satu BUMD yang belum maksimal dan harus ditingkatkan pengelolaanya, yaitu PT Energi Selaparang. Untuk itu, akan dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap hutang piutang macet, mengembangkan usaha produktif yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan melaksanakan monitoring capaian pelaksanaan RKAP tahun buku 2025.
Sebelumnya, telah dilakukan peningkatan usaha pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN), monitoring tidak lanjut termasuk rekapitulasi hutang piutang macet.
Di aspek pelayanan Air Bersih (SPAM pantai selatan) terdapat 3.865 sambungan rumah (SR) atau (77,3%) kepada 5.860 jiwa (23,44 %) di Kecamatan Jerowaru, termasuk pula pemberian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yaitu petani tembakau.
Adanya pusat pelayanan usaha terpadu (PLUT), papar Pj Bupati diharapkan sebagai rumah UMKM untuk peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM. Pemerintah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, di samping menambah 4 (empat) jenis layanan dengan SOP terintegrasi di MPP.
Atas pemaparan tersebut, 15 narasumber Evkin dari Kemendagri RI menilai, capaian yang disampaikan Pj Bupati Lombok Timur mengalami peningkatan. Beberapa program dan inovasi lainnya terutama soal pengelolaan BUMD, stunting, inflasi bisa lebih ditingkatkan di masa akan datang.
Usai evaluasi, Pj Bupati Lombok Timur mengungkapkan, apa yang disampaikan dalam bentuk capaian kinerja di hadapan evaluator Kemendagri RI, mulai dari Evkin triwulan I hingga terakhir, semuanya hasil tim kerja (teamwork) dan sinergi serta kolaborasi yang kuat selama ini khususnya OPD dan komponen lainnya.
“Kita sudah sampaikan capaian kerja, ini semua hasil bersama dengan rekan kerja mulai dari pimpinan OPD, jajaran staf dan didukung penuh oleh masyarakat Lombok Timur. Terima kasih atas capaian dan pengabdian selama ini,” ucapnya.
Turut mendampingi Pj Bupati Lombok Timur dalam evaluasi kinerja tersebut, Plt Inspektur pada Inspektorat Daerah, Hambali; Asisten III Bidang Administrasi Umum, dr Hj Syofiati Jamila; Kepala Bappeda, M Zaidar Rahman dan pimpinan OPD terkait lainnya.(Kml)
