Oleh: Salamuddin Daeng │
SETELAH APBN berhasil dipangkas, dan menghasilkan sisa uang Rp306 triliun, maka sekarang BUMN yang giliran harus siapa-siap melakukan efisiensi anggaran, memangkas pos-pos pemborosan dan memfokuskan sumber dana BUMN dalam rangka pencapaian program pemerintah.
Pendapatan pemerintah dan BUMN tidak jauh berbeda. Pendapatan dan belanja negara dalam APBN sekitar Rp3.600 triliun. Sekarang berkurang menjadi Rp3.300 triliun. Sementara revenue seluruh BUMN sekitar Rp3.200 triliun pada tahun 2023. Demikian juga utang negara tidak berbeda jauh dengan utang BUMN. Utang pemerintah yakni sekitar Rp8.500 triliun. Jadi, keduanya baik negara dan BUMN memiliki karateristik yang sama dalam masalah keuangan dan cara pengelolaan keuangan.
Di masa sebelumnya yakni sebelum ide penghematan atau efisiensi anggaran ini ada, baik pemerintah maupun BUMN keduanya mengkampanyekan anggaran yang memingkat untuk menarik minat para investor agar berinvestasi dalam obligasi negara maupun obligasi BUMN. Adapun BUMN selalu mengkampanyekan kenaikan capital expenditure (Capex) dalam usaha meningkatkan performa perusahaan. Kenaikan capex adalah ukuran utama bagi semua BUMN untuk menunjukkan bahwa mereka layak investasi. Sebaliknya kalau capex-nya turun, maka BUMN itu artinya tidak dipercaya publik.
Namun, sekarang BUMN tidak dapat lagi melakukan hal dikarenakan ide besar dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penghematan. Usaha ini adalah model pengeloalaan keuangan baru sebagai jawaban atas keprihatinan atas kondisi keuangan. Sekaligus membuka wacana baru bahwa negara harus punya tabungan, harus punya persediaan anggaran yang besar untuk membiayai proyek proyek yang produktif ke depan.
Harus diakui bahwa banyak BUMN tidak mungkin lagi bisa mendapatkan pendapatan (revenue) yang berarti dikarenakan banyak membiayai proyek proyek yang tidak peoperly di masa lalu. Hal ini dihadapi oleh BUMN dalam sektor infrastruktur. BUMN semacam ini mengandalkan proyek-proyek baru sebagai revenue mereka. Sumber anggarannya dari utang, penyertaan modal negara dan investasi pemerinah. Sekarang dalam tema pemotongan angaran atau efisiensi semua harus berubah haluan 180 derajat. Tidak ada tambahan utang, tidak ada peyertaan modal negara lagi yang selama ini menjadi sumber kebocoran.
Sementara BUMN energi terutama migas juga mengandalkan capex yang didanai utang dan obligasi sebagai sumber uang. Hal ini dikarenakan BUMN energi menghadapi banyak pelemahan terkait produksi migas yang menurun, kilang yang merugi, akusisi ladang migas yang gagal, pebelian aset migas tidak produktif dan lain sebagainya. Sekarang harus mengubah tema yakni penghematan, mengurangi belanja, membayar penuh deviden kepada negara. Semua keuntungan ini akan disimpan sebagai cadangan keuangan negara untuk membiayai program dan proyek produktif. Tapi omon-omon, proyek apa ya?.(*)
Penulis adalah Pengamat Ekonomi Politik.
