JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pasca pelantikan kepala daerah (Kada) hasil Pilkada serentak 2024 oleh Presiden Prabowo Subianto, Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin mewacanakan agar kepala daerah tingkat 1 atau gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung.
Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). Adapun terkait mekanisme pemilihan gubernur secara tidak langsung, Sultan menerangkan bahwa hal itulah yang dapat menjadi kajian bersama baik akademisi, partai politik, pemerintah, masyarakat, dll.
Beberapa mekanisme misalnya dapat dilakukan secara berjenjang, yakni melalui proses rekruitmen dan fit and proper test beberapa bakal calon di DPRD tingkat provinsi dan kemudian nama-nama tersebut diusulkan ke Presiden untuk ditetapkan dua nama menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub).
Mantan aktivis KNPI ini menggarisbawahi bahwa wacana pemilihan gubernur secara tidak langsung tersebut baru merupakan pendapat pribadinya. ‘’Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,’’ kata Sultan, dalam keterangan resminya, Sabtu (22/2/2025).
Sultan mengungkapkan, secara empiris jabatan gubernur merupakan wakil atau perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Hal tersebut dinilai sangat beralasan karena bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.
‘’Dan secara yuridis, kita mengetahui kedudukan Gubernur sangat penting sebagai perpanjangan tangan presiden dalam menjalankan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota,’’ ungkap Sultan.
Lebih lanjut Sultan menjelaskan, bahwa Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dan bukan negara federal. Sehingga banyak urusan pembangunan di daerah yang menjadi domain presiden atau pemerintah pusat. ‘’Jangan sampai karena perbedaan warna politik dan ideologi, ada gubernur yang berupaya untuk tidak mengindahkan imbauan dan tidak mendukung program pemerintah pusat di daerah,’’ jelas Sultan.
Sehingga, lanjut Sultan, pemerintah pusat tentunya membutuhkan seorang wakil yang representatif dan legitimated di daerah. Yakni gubernur yang memahami dan siap mendukung serta mengontrol jalannya pemerintahan di daerah.
‘’Dengan sistem pemilihan gubernur secara tidak langsung, akan menjadikan proses demokrasi lokal kita menjadi lebih efisien dan sederhana. Selain itu, hal itu akan memperkuat penerapan prinsip good governance dalam sistem presidensial,’’ ujar Sultan.
Sultan menilai, pelantikan kepala daerah yang dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi catatan sejarah yang patut diapresiasi. ‘’Kita bisa melihat adanya suasana kebatinan dan energi politik yang sama antara presiden dan para kepala daerah. Presiden ingin sekali menyatukan visi, perspektif dengan membangun kedekatan emosional sehingga kehangatan dan keakraban pemerintahan di semua tingkatan terjadi dalam satu momentum yang sakral. Saya sendiri ikut langsung mendampingi presiden menyalami ribuan orang baik kepala daerah itu sendiri maupun pendamping dan keluarga,’’ ungkap Sultan sembari menegaskan, sekali lagi, wacana pemilihan gubernur secara tidak langsung ini hanya merupakan opini pribadi yang sudah dituangkan dalam buku ‘’Green Democracy’’, dan karena jadwal Pilkada masih lima tahun lagi, jadi bisa didesain proses demokrasi di tingkat provinsi secara lebih sederhana sejak awal.(arz)
