Ancam Kesehatan Warga, Anggota Komisi III DPRD Loteng Kritisi Pemda Terkait Penanganan Sampah

- Jurnalis

Senin, 14 April 2025 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

H Ihsan.

H Ihsan.

LOMBOK TENGAH, LOMBOKTODAY.ID – Komisi III DPRD Lombok Tengah (Loteng) mengkritisi kondisi sampah dan kebersihan di wilayah Loteng. Anggota DPRD Loteng, H Ihsan mempertanyakan keseriusan eksekutif dalam menangani darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan di wilayah Kabupaten Loteng.

Kurangnya alokasi anggaran untuk penanganan sampah, H Ihsan yang juga merupakan politikus PKB menegaskan, bahwa kebijakan refocusing atau efisiensi APBD 2025 sama sekali tidak menyentuh persoalan penanganan sampah.

“Fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya keseriusan untuk membereskan darurat sampah. Ini terlihat dari tidak adanya draf anggaran untuk penanganan sampah,” tegas Haji Ihsan.

Padahal, penanganan sampah di Kabupaten Loteng saat ini hanya mengandalkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Upaya Kabupaten Loteng, khususnya di Kota Praya menjadi Daerah Bersih dinilai sulit terwujud tanpa sinergitas dan dukungan nyata dari pemerintah daerah (Pemda).

Baca Juga :  YPP Al-Amin NW Sepit bersama Pemcam Keruak Ziarah Makam Pahlawan dan Berkunjung ke Kodim 1615/Lotim

Meski Kelurahan dan Desa di Kabupaten Loteng didorong untuk membangun TPS (tempat penampungan sementara sampah) melalui anggaran dana desa, tidak ada dukungan konkret dari APBD.

H Ihsan menilai, sampah akan menjadi bom waktu yang tidak lama lagi akan menyebabkan beberapa titik saluran tersumbat dan mengakibatkan terjadinya banjir,

Sebagai mantan aktivis, H Ihsan menyarankan Pemda Kabupaten Loteng untuk segera menggali akar masalah dan melakukan monitoring serta evaluasi secara rutin dan masif. “Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada hal-hal teknis seperti mengangkut dan membuang sampah ke TPA. Harus ada upaya untuk mematuhi komitmen dan meluruskan niat ke depan yang lebih berpihak pada lingkungan hidup,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Lotim Akan Terbitkan Perbup Kepesertaan BPJS Pengusaha Swasta

Jika tidak ada langkah serius dari pemerintah, lanjut H Ikhsan, maka masalah sampah di Kabupaten Loteng berpotensi menjadi krisis lingkungan yang lebih besar. Tanpa TPA di masing-masing Kelurahandan/Desa dan Kecamatan yang memadai dan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, sampah akan terus menumpuk dan mencemari lingkungan dan akan berdampak pada kesehatan masyarakat.(LS)

Berita Terkait

Tingkatkan Akses Kesehatan, Pemprov NTB Luncurkan Ambulans Gratis
Dimensi Kesempurnaan Intelektualitas Terletak pada Sepuluh Fungsi Lisan yang Terkontrol dengan Sempurna: Syaikh Abu Hatim RA
Gubernur NTB Tekankan Manajemen Risiko Kunci Sukses Pembangunan Daerah
Gubernur NTB: Melindungi Perempuan dan Anak adalah Janji Moral
Sinta Iqbal Tekankan Pentingnya Peran Istri ASN dalam Kesuksesan Suami
Jambore Kader Posyandu, Ketua TP Posyandu NTB Puji Dedikasi Melayani Masyarakat dengan Hati yang Tulus
TPA Kebon Kongok Overload: Truk Sampah Mengular Berjam-jam, Dipicu Kebijakan Pembatasan 50%
NTB Melangkah ke Era Digital: Gubernur Iqbal Luncurkan DIGIHub

Berita Terkait

Jumat, 12 Desember 2025 - 13:06 WIB

Tingkatkan Akses Kesehatan, Pemprov NTB Luncurkan Ambulans Gratis

Kamis, 11 Desember 2025 - 09:33 WIB

Gubernur NTB Tekankan Manajemen Risiko Kunci Sukses Pembangunan Daerah

Kamis, 11 Desember 2025 - 08:23 WIB

Gubernur NTB: Melindungi Perempuan dan Anak adalah Janji Moral

Senin, 8 Desember 2025 - 16:09 WIB

Sinta Iqbal Tekankan Pentingnya Peran Istri ASN dalam Kesuksesan Suami

Senin, 8 Desember 2025 - 15:03 WIB

Jambore Kader Posyandu, Ketua TP Posyandu NTB Puji Dedikasi Melayani Masyarakat dengan Hati yang Tulus

Berita Terbaru

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau aktifitas pasar tradisional Dasan Agung didampingi Ketua TP PKK, Sinta Agathia Iqbal dan Direktur Utama (Dirut) Bank NTB Syariah, Nazaruddin, Kamis (11/12/2025).

Ekonomi & Bisnis

Gubernur Iqbal: Saatnya Bank NTB Syariah Pulang ke Pangkuan Rakyat

Jumat, 12 Des 2025 - 08:01 WIB