JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota DPR RI sekaligus Waketum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau yang biasa disapa Bamsoet mengapresiasi serta mendukung Jimly School of Law and Government yang didirikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MA), Jimly Asshiddiqie, menggelar Jimly Award bagi pejuang penegak demokrasi dan konstitusi.
Pada kesempatan itu, Bamsoet juga menegaskan untuk memperbaiki bangsa ini harus dimulai dari partai politik (Parpol). Karena, Parpol merupakan tulang punggung demokrasi yang menjadi titik pangkal paling penting bagi proses terciptanya penyelenggaraan negara yang baik.
Parpol memegang peran sangat penting dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Dalam UUD NRI 1945 diatur yang dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum adalah Parpol. Parpol juga diberi amanat oleh undang-undang untuk menyeleksi pejabat publik di tingkat daerah maupun pusat, baik melalui Pemilu ataupun Pilkada.
Tidak hanya itu, seleksi gubernur dan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI), pimpinan dan anggota BPK, Komisi Yudisial, KPK, KPU, hakim agung, dan hakim konstitusi juga harus melewati Parpol termasuk fit and proper test Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung melalui kewenangan fraksinya di DPR RI.
“Karenanya, untuk membenahi berbagai persoalan bangsa harus dimulai dengan pembenahan partai politik yang merupakan hulu demokrasi. Semakin kuat dan sehatnya kondisi partai politik, semakin memudahkan terwujudnya hilir demokrasi berupa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” kata Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker dalam acara Kick Off Jimly Award, di Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Peluncuran Jimly Award yang merupakan terobosan strategis untuk menghidupkan kembali semangat penegakan demokrasi dan konstitusi di Indonesia, selain dihadiri oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani; dan Pendiri Jimly School of Law and Government, Prof Jimly Asshiddiqie, juga dihadiri para tokoh dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.
Bamsoet menjelaskan, peluncuran Jimly Award merupakan momen strategis dan penting untuk mengingatkan kita semua bahwa demokrasi bukan hanya sekedar Pemilu, soal angka-angka mayoritas atau minoritas. Tapi juga tentang upaya mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
Data kondisi demokrasi dan kebebasan sipil Indonesia menunjukkan tren menurun selama beberapa tahun terakhir. Menurut Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia turun ke skor 6,44 pada 2024 dan menempatkan Indonesia di peringkat 59 dari 167 negara dan masuk kategori “flawed democracy“. Sementara, data Amnesty International mencatat kebebasan sipil di Indonesia banyak mengalami tantangan, dan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi.
“Di sinilah peran pejuang konstitusi menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat. Jimly Award menjadi bukti komitmen untuk menghargai mereka yang tanpa henti memperjuangkan keadilan, meskipun dalam kondisi yang tidak menguntungkan,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, Jimly Award tidak hanya mengapresiasi individu-individu yang berani memperjuangkan prinsip demokrasi dan konstitusi, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif. Kesadaran kolektif untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai konstitusi harus ditumbuhkan dalam setiap elemen bangsa. Sekolah, universitas, organisasi masyarakat sipil, serta media massa harus turut andil dalam mengedukasi dan memberikan ruang bagi diskusi menyangkut pentingnya demokrasi dan konstitusi.
“Dalam iklim yang sering kali penuh dengan ketidakpastian, Jimly Award memberikan sinyal positif bahwa upaya penegakan hukum yang adil dan transparan bukanlah hal yang sia-sia. Dengan penghargaan ini, diharapkan individu dan kelompok yang berkomitmen untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi dapat menjadi contoh bagi generasi mendatang,” ungkap Bamsoet.(arz)
