MENGHAYALKAN VISI MISI GUBERNUR NTB LMI “NTB MAKMUR MENDUNIA”

Oleh: H MUSA SHOFIANDY │

SEBELUM membaca dan menganalisis tulisan opini ini, Penulis berharap agar memahami arti dan makna judul tulisan ini terutama makna kata “menghayalkan”.

Menghayalkan berarti berimajinasi atau membuat suatu gambaran dalam pikiran. Makna kata ini berkaitan dengan aktivitas mental yang melibatkan pembuatan cerita, pemandangan atau situasi yang tidak nyata dalam pikiran.

Menghayalkan, menggambarkan atau menciptakan sesuatu dalam pikiran seringkali tentang hal-hal yang tidak nyata atau mungin terjadi. Maknanya, proses mental yang melibatkan imajinasi, fantasi atau penataan pikiran tentang sesuatu yang tidak/Belum Terjadi di Dunia Nyata.

Dengan Pemahaman Ini, maka tulisan dengan judul: Menghayalkan Visi Gubernur NTB LMI ”NTB Makmur Mendunia” menyajikan tulisan dan menyampaikan analisis yang didasari atas realita yang ada pada saat tulisan ini dibuat/disusun.

Di mana, NTB MAKMUR MENDUNIA belum terwujud, masih dalam upaya untuk mewujudkannya, dan realitas hasil dari Hayalan NTB Makmur Mendunia ini akan menjadi dasar pembuktian pada saat akhir masa jabatan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (tahun 2030). Apakah Misi NTB MAKMUR MENDUNIA itu akan menjadi kenyataan atau hanya akan menjadi/merupakan Slogan Tanpa Makna.

Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, Rabu, 5 Maret 2025 lalu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pidato terkait dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa bakti 2025 – 2030. Visi Misi “NTB Makmur Mendunia” dengan 7 Misi, 10 Program Unggulan dan 3 Isu Prioritas yaitu:

7 (Tujuh) Misi meliputi:

1. Penguatan Ketahanan Pangan:

Melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, dan pengembangan infrastruktur pertanian, NTB ingin menjadi lumbung pangan yang mandiri dan berdaya saing.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja masyarakat NTB agar memiliki kompetensi yang tinggi dan siap bersaing di era global.

3. Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan:

NTB ingin menjadi destinasi wisata unggulan dengan mengembangkan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner yang unik dan berkelanjutan.

4. Peningkatan Infrastruktur:

Peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik lainnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar wilayah.

5. Peningkatan Kualitas Birokrasi:

Mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, dan profesional, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

6. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:

Menargetkan pengurangan kemiskinan ekstrem secara signifikan melalui program-program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan keterampilan kerja.

7. Ciptakan Lingkungan yang Bersih dan Lestari:

Menjaga kebersihan lingkungan, melestarikan sumber daya alam, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

 10 Program Unggulan meliputi:

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB melalui berbagai intervensi, seperti bantuan langsung tunai, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

2. Penguatan Ketahanan Pangan:

Program ini berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi tanaman pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern.

3. Menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia:

Program ini meliputi pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi pariwisata secara luas, serta pengembangan destinasi wisata baru yang unik dan menarik.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):

Program ini berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas, peningkatan keterampilan kerja, serta pengembangan talent pool yang kompeten dan berdaya saing.

5. Pengembangan Industri Kreatif dan UMKM:

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kreatif di NTB melalui berbagai dukungan, seperti pendanaan, pelatihan, pemasaran, serta akses terhadap pasar yang lebih luas.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

Program ini berfokus pada peningkatan efisiensi pelayanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

7. Pengembangan Infrastruktur:

Program ini meliputi pengembangan infrastruktur jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

8. Penguatan Birokrasi:

Program ini berfokus pada pembentukan birokrasi yang sehat, efisien, dan profesional, serta memberikan ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk berkontribusi secara maksimal.

9. Peningkatan Kualitas Lingkungan:

Program ini bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi polusi, serta mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

10. Peningkatan Partisipasi Masyarakat:

Program ini berfokus pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program-program pemerintah.

3 Isu Prioritas 

1. Pengentasan kemiskinan Ekstrem,
2. Penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta
3. Menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia.

Membaca dan memahami Visi Misi diatas secara kasat mata, Sungguh Luar Biasa, jika saja Visi Misi tersebut dapat terimplementasi dengan baik dan benar didukung realitas tanpa bumbu pemanis.

Dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB tersebut, Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur NTB menyampaikan akan memulai dari pembenahan dan penguatan birokrasi. Hal ini dikarenakan Provinsi NTB membutuhkan birokrasi yang ramping struktur, tetapi kaya fungsi.

“Birokrasi yang sehat yang memberikan ruang kepada personil-personilnya untuk mempersembahkan kemampuan terbaiknya, birokrasi yang meritokratik, yang memberikan jaminan bahwa mereka yang terbaik akan berada di tempat terbaik,” lanjut Gubernur.

Pemikiran kita bila dikaitkan antara Visi Misi dengan pembenahan dan penguatan birokrasi dalam pemerintahan Iqbal – Dinda, maka pembenahan atau rotasi Pejabat Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Miq Iqbal selaku Gubernur NTB, tentu pula dikaitkan dengan pencapaian atau perwujudan dari Visi Misi tersebut.

Apakah pemikiran dan analisis ini mengandung kebenaran ? Untuk membuktikan hal ini coba sedikit kita analisa penempatan Pejabat Pimpinan OPD tersebut dengan masing-masing Visi Misi Gubernur LMI, terutama yang terkait erat dengan tujuh Misi yang disampaikan.

(Mohon maaf sebelumnya penulis sampaikan kepada saudarap-saudaraku pembaca tulisan opini ini, bahwa analisis penulis ini didasarkan atas Pengetahuan dan Pengalaman Penulis selama lebih dari tiga puluh tahun berkecimpung di dunia Birokrasi Pemerintahan Provinsi NTB, sejak Kepemimpinan Pemerintahan di bawah kendali Gubernur NTB, HR Wasitha Kusuma sampai dengan masa Kepemimpinan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi. Karena itu, sebagian besar dari Pejabat Pemerintahan pada Birokrasi Pemerintahan Provinsi NTB saat ini adalah merupakan teman karib Penulis), dan berikut analisis penulis:

Menurut pemikiran dan analisis penulis, di samping banyak elemen masyarakat yang mengkritisasi hasil rotasi dan mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Lalu Muhamad Iqbal pada tanggal 30 April 2025 lalu, bukan memantapkan langkah untuk menggapai dan mewujudkan Visi Misi yang disampaikan dan diprogramkan, tapi justru membuat blunder, Kenapa..? Ada beberapa program Visi Misi yang dijadikan program utama dan prioritas, bukannya ditangani oleh Pejabat yang memenuhi kualifikasi, merujuk pada proses atau hasil penilaian keterampilan atau pengetahuan seseorang untuk suatu pekerjaan atau posisi.

Memenuhi syarat dalam arti bahwa seseorang memiliki kriteria yang diperlukan untuk suatu hal/pekerjaan. Salah satu contohnya adalah Misi pertama (utama) yakni Penguatan Ketahann Pangan. Dalam Misi Penguatan Ketahanan Pangan disebutkan; Melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman, dan pengembangan infrastruktur pertanian, NTB ingin menjadi lumbung pangan yang mandiri dan berdaya saing.

Karena sektor ini dijadikan prioritas untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia, maka semestinyta Pejabat yang menangani sector ini haruslah orang-orang atau Pejabat yang memiliki kredibilitas dan rekam jejak yang mumpuni.

Kredibilitas menjadi sangat penting karena membantu memengaruhi pola pikir, perilaku dan pikiran orang. Bila sebuah organisasi ditangani dan dipimpin oleh mereka yang tidak kredibel, maka orang lain cenderung untuk tidak percaya pada apa yang dikatakan/disampaikan, dampaknya adalah kinerja dalam organisasi tersebut tidak akan bisa mengarah pada tercapainya tujuan organisasi.

Tapi coba kita lihat dan perhatikan. Pimpinan OPD yang terkait dengan program Penguatan Ketahahan Pangan yakni Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, bersama beberapa OPD lainnya yang terkait, tapi yang akan dan harus menjadi leading sector-nya adalan OPD Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB yang saat ini dipimpin oleh Dr H Aidy Furqon, S.Ps., M.Pd yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB.

Dan pada saat beliau menjadi Kepala Dinas Dikbud NTB, terjadi kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap saudara Ahmad Muslimin, Kepala Bidang SMK pada Dinas Dikbud NTB, pada 11 Desenber 2024 lalu dalam kasus  pelaksanaan proyek yang bersumber dari DAK Dinas Dikbud NTB tahun 2024, dan saudara Ahmad Muslimin telah ditetapkan sebagai Tersangka.

Dalam kaitan dengan hal ini, patut diduga bahwa saudara Dr H Aidy Furqon, S.Ps., M.Pd selaku Kepala Dinas Dikbud NTB saat itu tidak bisa lepas dari permasalahan ini, walaupun beliau masih sebagai saksi (belum tersangka). Namun sebagai Kepala Dinas Dikbud pada saat itu, beliau harus ikut bertanggung jawab.

Ditambah lagi, informasi terakhir yang kita dapatkan bahwa di Dinas Dikbud NTB pada saat Dr H Aidy Furqon, S.Ps.,M.Pd menjadi Kepala Dinas, terindikasi ada Proyek Siluman terkait dengan pengadaan barang elektronik proyek Smart Class.

Proyek Siluman ini digugat oleh oleh PT Karya Pendidikan Bangsa di Pengadilan Negeri Mataram. Gugatan tersebut teregister di PN Mataram dalam Nomor : 117/Pdt.G/2025/PN/Mtr Tanggal 8 Mei 2025 dengan klasifikasi perkara Wanprestasi.

Gugatan ini akan disidangkan pada tanggal 27 Mei 2025 pukul 10.00 Wita. Dalam kasus ini pun, saudara Dr H Aidy Furqon, S.Ps., M.Pd selaku Kepala Dinas Dikbud NTB tidak bisa lepas tangan, dan sudah pasti akan ikut dimintai keterangan oleh pihak berwajib.

Nah, dalam kondisi seperti ini, di mana saudara Dr H Aidy Furqon, S.Ps., M.Pd menghadapi berbagai kasus yang sudah ditangani oleh pihak berwajib dan penegak hukum, akankah saudara Dr H Aidy Furqon, S.Ps., M.Pd yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, akan bisa fokus untuk mengurus masalah Ketahanan Pangan yang terkait erat dengan Misi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. yakni Penguatan Ketahanan Pangan?

Kenapa justru Gubernur Lalu Muhamad Iqbal menempatkan Pejabat yang bermasalah di OPD yang dijadikan program prioritas untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia ? Kenapa tidak menempatkan Pejabat lain yang tidak bermasalah atau Pejabat yang memiliki rekam jejak memiliki pengalaman dalam bidang Ketahanan Pangan ?.

Untuk kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan, memang tidak ansich ditangani oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB. Tapi juga ada keterlibatan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya seperti misalnya kerja sama dan koordinasi dengan Biro Ekonomi Setda Provinsi NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

Permasalaha lain juga terjadi dalam kaitannya dengan hal ini, yakni Kepala Biro Ekonomi Setda NTB saat ini juga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan masker pada masa Covid-19 tahun 2020 lalu, dan sudah ditetapkan menjadi Tersangka. Karena pada saat itu, Kepala Biro Ekonomi (saat ini) menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB.

Dengan keterlibatannya dalam kasus ini, bagaimana mungkin Kepala Biro Ekonomi bisa fokus untuk membantu Penguatan Ketahanan Pangan di NTB yang merupakan Misi Pokok dari Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal ? sebagaimana halnya juga dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Apakah Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal tidak mempertimbangkan rekam jejak Pejabat ini ? Kenapa (misalnya) tidak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB saja yang ditempatkan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB atau menjadi Kepala Biro Ekonomi, yang belum pernah kita dengar terlibat dalam kasus korupsi, agar bisa lebih fokus dalam upaya nntuk mewujudkan Misi Penguatan Ketahanan Pangan..?

Apabila kondisi seperti ini akan tetap dipertahankan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, bolehlah kita pesimis bahwa Misi Penguatan Ketahanan Pangan Tidak akan bisa Terwujud, dan bila dugaan ini benar adanya, bagaimana mau bilang NTB Makmur Mendunia ??? (Mohon maaf, ini sekadar analisis pemikiran penulis, dan silahkan rekan-rekan pembaca lainnya memberikan analisis dan penilaian).

Ini baru di salah satu sektor dalam program kerja (Misi) untuk mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Belum lagi kita lihat, perhatikan dan analisis Penempatan Pejabat di OPD lainnya yang akan menangani program kerja (Misi) NTB Makmur Mendunia seperti Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan, Peningkatan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Birokrasi, Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, dan Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Lestari.

Lebih-lebih lagi bila kita cermati isi Pidato Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi NTB, hari  Rabu, 5 Maret 2025 dengan mengakatan: “Kemakmuran dan kesejahteraan tak boleh lagi terkonsentrasi, ia harus terbagi rata. Pemilihan Gubernur sudah usai. Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri telah dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada tanggal 21 Februari 2025 lalu. Sejak saat itu, kami ditakdirkan untuk menjadi milik semua warga NTB, apa pun latar belakang dukungan politik, suku, agama, dan status sosialnya. Kepada seluruh warga NTB, kami mengajak mari kita merapatkan barisan untuk melawan korupsi dan kolusi, saling iri dan perpecahan, perusakan lingkungan hidup, kerusakan mental, rendahnya kualitas pendidikan, maraknya penyalahgunaan narkoba, serta kebersihan dan sampah yang masih menjadi isu besar. Hanya dengan kebangkitan bersama, kita bisa melawan musuh bersama kita,” ujar Gubernur Dr H Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si.

Sebuah ungkapan tulus yang harus diperjuangkan agar benar-benar terwujud sehingga ungkapan itu tidak akan menjadi ungkapan kosong tanpa bukti. Kelak di kala beliau mengakhiri kepemimpinannya di tahun 2030, dan bisa jadi hasil kepemimpinan beliau ini, nantinya akan menjadi bahan pertimbangan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam Pilkada NTB 2030.

Terkait dengan Pemahaman NTB Makmur Mendunia, pemikiran penulis adalah bahwa, makna yang terkandung dalam kata “NTB Makmur Mendunia” itu adalah segala sesuatu, terutama permasalahan dan atau program kerja yang menjadi Visi Misi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal itu harus terwujud dengan hasil di luar (di atas)  kondisi yang biasa terjadi dan kita alami. Mari kita coba memahaminya dalam sepuluh Program Unggulan NTB Makmur Mendunia:

1. Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:

Program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB melalui berbagai intervensi, seperti bantuan langsung tunai, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dengan pernyataan ini berarti bahwa kinerja yang harus dicapai dan ditunjukkan dengan bukti konkret di akhir masa jabatan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal adalah minimal berkurangnya jumlah penduduk miskin di NTB yang pada saat ini sesuai dengan data daerah dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, Nusa Tenggara Barat berada di posisi nomor urut 9 (sembilan dari 38 Provinsi di Indonesia dengan status Provinsi  dengan Penduduk Paling Miskin di Indonesia dengan prosentase 11,9 persen (keadaan sampai dengan semester dua tahun 2024).

Untuk dapat dikatakan “Mendunia” maka penduduk miskin di NTB harus di bawah penduduk miskin di Bali yakni sebesar 3,80 persen. (Provinsi Bali adalah Provinsi dengan penduduk yang paling kecil jumlah penduduk miskinnya dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia. Kalau penduduk miskin di NTB, masih di atas penduduk miskin di Bali atau minimal sama dengan Provinsi Bali sebesar 3,80 persen, menurut penulis, Belum Bisa Dikatakan “Mendunia”.

2. Penguatan Ketahanan Pangan:

Program ini berfokus pada peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi tanaman pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern.

Pernyataan ini memberikan gambaran pemahaman kepada kita bahwa terdapat adanya peningkatan produksi pangan lokal, diversifikasi tanaman pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, dan peningkatan akses terhadap teknologi pertanian modern, bila dibandingkan dengan keadaan saat ini.

Untuk mewujudkan hal ini, maka dalam mengolah hasil pertanian para petani, tidak akan mengalami kendala dan masalah dalam berbagai hal yang terkait dengan pengolahan tanah pertanian, seperti tersedianya air (pengairan) yang cukup, pupuk tidak sulit di dapat dan tentunya denga harga yang dapat dijangkau oleh para petani, pengolahan tanah pertanian dijamin dengan penyediaan alat-alat pertanian modern, pemasaran hasil pertanian (padi/gabah, tembakau, jagung dan komuditasnlainnya) tidak merugikan petani, dan terjaminnya ketersediaan  sarana dan prasarana (jalan) yang terkait dengan pengelolaan dan pengolahan pertanian dan sebagainya. Bila kondisi seperti ini belum/tidak dapat diwujudkan, maka Belum Bisa Dikatakan “Mendunia”.

3. Menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia:

Program ini meliputi pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi pariwisata secara luas, serta pengembangan destinasi wisata baru yang unik dan menarik.

Pernyataan terkait program ini menjadi sangat menarik perhatian masyarakat, terutama (mungkin) bagi masyarakat yang ada di daerah Lombok Timur bagian Selatan (Paer Lauq), karena sebagaimana yang penulis telah ungkap dan sampaikan melalui tulisan opini penulis dengan judul “Menggali Potensi Daerah Paer Lauq” puluhan dinasti wisata yang ada di daerah Paer Lauq, sama sekali belum dijamah Pemerintah untuk dikelola dan dikembangkan (ada Pantai Pink, Pantai Surga, Pantai Tanjung Bloam, Pantai Tanjung Ringgit, Pantai Kaliantan, Pantai Segui dan beberapa daerah Pantai lainnya yang tidak kalah potensinya untuk dikelola dan dikembangkan).

Semua pantai-pantai ini sangat berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan terumata untuk peningakatan PAD, namun sampai saat ini semua potensi itu belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah (Pemerintah Daerah), potensi-potemsi tersebut terbengkalai tidak terurus, belum lagi sarana dan prasarana jalan yang menuju ke lokasi tersebut dalam kondisi yang sangat memperihatinkan, terutama jalan dari Pemongkong ke arah selatan menuju Pantai Kaliantan, arah timur menuju Pantai Pink, dan arah barat menuju Pantai Surga dan Teluk Ekas, di samping jalannya sempit juga kondisi jalannya berkerikil dan berlubang.

Penanganan daerah pantai, di daerah Paer Lauq sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, dikaitkan dengan program pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi pariwisata secara luas, serta pengembangan destinasi wisata baru yang unik dan menarik, menjadi uji petik bagi masyarakat daerah Paer Lauq, apakah program ini benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Kondisi kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi NTB terhadap keberadaan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan wisata seperti yang penulis sebutkan di atas, tidak hanya ada dan terjadi di daerah bagian selatan Kabupaten Lombok Timur, tapi juga ada dan dialami oleh daerah-daerah lainnya seperti di Kabupaten Lombok Timur bagian utara, Kabupaten Lombok Tengah serta Kabupaten/Kota lainnya, baik yang ada di Pulau Lombok maupun Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa.

Masing-masing Kabupaten/Kota tentu memiliki sikon yang sama. Oleh karena itu, ungkapan program yang menyatakan: “Program ini meliputi pengembangan infrastruktur pariwisata, peningkatan kualitas pelayanan, promosi pariwisata secara luas, serta pengembangan destinasi wisata baru yang unik dan menarik” adalah pernyataan yang patut kita apresiasi secara teoritis, yang memerlukan pembuktian yang konkrit.

Dalam makna bahwa semua daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak boleh ada diskriminasi dengan alasan apapun. Bila tidak semua mendapatkan perhatian sebagaimana ungkapan di atas, maka belum bisa kita katakana bahwa “Destinasi Wisata  NTB Berkelas Dunia”.

Bila kita kaji dan pikirkan secara mendalam terkait Misi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal ini, sungguh Luar Biasa dan patut kita banggakan. Namun di balik itu, kita juga berpikir darimana sumber dana untuk mendanai semua program yang mungkin jumlahnya amat pantastis sampai ratusan bahkan ribuan triliun rupiah itu, mampukan dana PAD dan DAK untuk mendanai program tersebut ataukah dengan mengharapkan Pinjaman hutang dari luar ?

Kita akan tetap ingat pernyataan Gubernur NTB, yang mengatakan bahwa beliau tidak ingin memulai pemerintahannya dengan adanya tunggakan hutang, beliau akan memulai pemerintahannya tanpa hutang. Karena itu, di awal pemeritahan beliau, berupaya maksimal untuk membayar dan melunasi hutang yang ditinggalkan oleh Gubernur sebelumnya.

Dan ini akan menjadi catatan kita bersama dan harus diingatkan kepada Gibernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal bahwa Pemerintahan (Gubernur NTB) berikutnya juga tidak akan ingin memulai pemerintahannya dengan membayar hutang. Karena itu, di akhir Pemerinatahan Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal, tidak boleh ada hutang yang akan membebani Pemimpin (Gubernur NTB) berikutnya.

Program lainnya yang tiak kalah pentingnya untuk kita dalami pemahamannya terkait dengan program menuju NTB Makmur Mendunia adalah terkait ketersediaan Sumber Daya Manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Untuk hal ini bisa dibaca dan disimak dalam seri lanjutan Opini ini….. (Bersambung)

Penulis adalah Sekretaris Umum IKMAPALA