JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas). RDP ini merupakan upaya Komite II DPD RI dalam menyampaikan aspirasi dari daerah terkait ketahanan pangan.
‘’Komite II DPD RI terus berkomitmen untuk memasukkan aspirasi daerah ke dalam kebijakan nasional. Sehingga kami mendorong Bapanas agar tidak sekadar fokus pada angka statistik, tetapi memastikan, ketersediaan dan pemerataan pangan langsung dirasakan masyarakat di daerah,’’ kata Ketua Komite II DPD RI, Badikenita Sitepu, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Lebih lanjut Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) itu menegaskan, bahwa negara harus hadir dengan strategi yang komprehensif di tengah fluktuasi harga global, perubahan iklim, hingga gangguan rantai pasok. ‘’Agar rakyat tidak menjadi korban dari ketidakpastian pangan,’’ tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, La Ode Umar Bonte menilai persoalan alih fungsi lahan oleh pihak-pihak swasta menjadi permasalahan utama yang terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. ‘’Hingga saat ini petani di daerah kesulitan melawan Oligarki yang menguasai alih fungsi lahan yang seharusnya ditanami tanaman pangan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambang. Jika hal ini terus berlanjut, ketersediaan pangan daerah dapat terancam,’’ katanya.
Di sisi lain, Anggota DPD RI Sulawesi Selatan (Sulsel), Abdul Waris Halid mengatakan, walaupun Sulsel merupakan lumbung padi nasional, namun bencana alam menjadi masalah baru yang dapat mengganggu produksi pertanian di sektor beras.
‘’Masalah banjir, kerusakan saluran irigasi dan kelangkaan pupuk menurunkan persentase produksi beras Sulsel. Hal ini harus menjadi perhatian agar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dapat segera terwujud,’’ katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi menjelaskan, bahwa saat ini permasalahan kerusakan irigasi sudah ditinjau oleh Bapanas dan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dirinya juga mengajak agar setiap daerah menerapkan penganekaragaman pangan.
‘’Penganekaragaman pangan penting agar daerah tidak tergantung pada ketersediaan pangan tertentu terutama beras. Kami juga sedang menjalakan program penyediaan storage penyimpanan hasil tani dan laut untuk menjaga ketersediaan pangan daerah,’’ jelasnya.
Bapanas juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi ini diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera melalui pangan. ‘’Bapanas tidak bisa bekerja sendiri, sehingga kami mengharapkan dukungan dan kerjasama Komite II DPD RI terutama untuk program kerja pangan kamu di daerah agar ketahanan pangan nasional benar-benar terjaga,’’ ujarnya.(arz)
