Kasat Pol PP NTB dan Bea Cukai Balinusra Samakan Langkah Perkuat Pengawasan Rokok Ilegal

- Jurnalis

Selasa, 4 November 2025 - 08:07 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kasat Pol PP NTB, Dr H Fathul Gani, M.Si (kanan) pose bersama dengan Kepala Kanwil DJBC Balinusra (kiri).

Kasat Pol PP NTB, Dr H Fathul Gani, M.Si (kanan) pose bersama dengan Kepala Kanwil DJBC Balinusra (kiri).

MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kasat Pol PP NTB), Dr H Fathul Gani, M.Si melakukan pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Bali Nusa Tenggara (Kanwil DJBC Balinusra), di Kantor Kanwil DJBC Balinusra, Bali, Senin (3/11/2025).

Pertemuan ini menjadi ajang koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Satpol PP dan DJBC Balinusra dalam memperkuat sinergi pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam pembahasan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah poin penting sebagai langkah strategis bersama. Di antaranya adalah penyelarasan langkah pengawasan dan penindakan antara pemerintah daerah (Pemda) dan DJBC sebagai mitra pengawasan lintas wilayah.

Baca Juga :  328 PPPK Formasi 2023 Terima SK dari Pj Bupati Lombok Timur

Selain itu, dibahas pula upaya untuk mengidentifikasi pola distribusi rokok ilegal yang masuk ke NTB melalui jalur Bali dan wilayah sekitarnya. Melalui pemetaan tersebut, diharapkan pengawasan dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya sinergi dalam pelaksanaan program komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat serta pelaku usaha. Kegiatan KIE menjadi salah satu strategi kunci untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai dampak rokok ilegal terhadap kesehatan, ekonomi, dan penerimaan negara.

Baca Juga :  100 Hari Kerja, Aktivis dan Mahasiswa Lombok Barat Kritik Kinerja Bupati

Sebagai tindak lanjut, Satpol PP NTB bersama DJBC Balinusra akan menyusun rencana aksi bersama dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Langkah ini bertujuan memperkuat kegiatan pemberantasan rokok ilegal di Provinsi NTB, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam pengendalian peredaran barang kena cukai ilegal.

Pertemuan ini menegaskan komitmen Satpol PP NTB untuk terus memperluas kerja sama lintas instansi, baik di tingkat regional maupun nasional, guna menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap ketentuan cukai di wilayah NTB.(ltn)

Berita Terkait

Korban Banjir Sungai Kumbe Bima Ditemukan Meninggal di Perairan Sai
Perkuat Kerjasama Pengelolaan Informasi Publik, Jajaran KI NTB Berkunjung ke Kantor Satpol PP NTB
Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di NTB Jadi Fokus Pembahasan Bincang Kamisan Edisi ke-18
Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar Saat Melewati Lampu Merah?
Hari Kedua Pencarian Korban Banjir Bima, Tim SAR Sisir Aliran Sungai Kumbe
Wujudkan Filosofi “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah Gelar Aksi Pelestarian Lingkungan di Bendungan Penyaring Sumbawa
Indikator Kecerdasan Intelektualitas dan Spritualitas dalam Bidikan Sufistik: Belajar dari Penjelasan Nabi Muhammad SAW dan Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah
Anggaran Responsif Gender Pemprov NTB 2025 Lampaui Target

Berita Terkait

Jumat, 21 November 2025 - 09:34 WIB

Korban Banjir Sungai Kumbe Bima Ditemukan Meninggal di Perairan Sai

Kamis, 20 November 2025 - 16:03 WIB

Perkuat Kerjasama Pengelolaan Informasi Publik, Jajaran KI NTB Berkunjung ke Kantor Satpol PP NTB

Kamis, 20 November 2025 - 14:08 WIB

Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di NTB Jadi Fokus Pembahasan Bincang Kamisan Edisi ke-18

Kamis, 20 November 2025 - 13:06 WIB

Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar Saat Melewati Lampu Merah?

Kamis, 20 November 2025 - 09:09 WIB

Wujudkan Filosofi “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah Gelar Aksi Pelestarian Lingkungan di Bendungan Penyaring Sumbawa

Berita Terbaru

Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat menyerahkan santunan jaminan kematian kepada salah seorang ahli waris Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB.

Ekonomi & Bisnis

Bahas PMI NTB, Wagub Terima Kunker Panja Komisi IX DPR RI

Kamis, 20 Nov 2025 - 15:07 WIB