Komite III DPD RI Evaluasi Pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut dan Susun Rekomendasi Berbasis Temuan

- Jurnalis

Senin, 9 Desember 2024 - 12:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana pose bersama usai rapat finalisasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya dalam penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut, di Ruang Padjajaran Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Suasana pose bersama usai rapat finalisasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya dalam penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut, di Ruang Padjajaran Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komite III DPD RI menggelar rapat finalisasi hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, khususnya dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Bertempat di Ruang Padjajaran Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2024), rapat ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi komprehensif yang akan disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait demi penyelenggaraan PON yang lebih baik ke depannya.

Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menegaskan, pentingnya menyempurnakan laporan pengawasan yang telah dilakukan. ‘’Pada rapat finalisasi ini, kita berharap dapat menyempurnakan muatan materi yang dianggap penting, sehingga nantinya laporan ini dapat dijadikan rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. Kita ingin hasil ini benar-benar bermanfaat bagi bangsa dan negara,’’ tegas Filep.

Dalam paparan Tenaga Ahli (TA) Komite III DPD RI terungkap delapan temuan utama dalam laporan pengawasan Komite III DPD RI. Salah satunya adalah keterlambatan konstruksi arena pertandingan yang dinilai kurang representatif. ‘’Rekomendasinya adalah pemerintah pusat dan daerah harus meningkatkan koordinasi, memastikan perencanaan matang, serta mencairkan anggaran tepat waktu,’’ ungkap Tenaga Ahli (TA) Komite III DPD RI, Andri Kusmayadi.

Andri juga menyampaikan masalah akomodasi dan konsumsi atlet yang sering kali kurang memadai sebagai temuan. Menurutnya, kualitas layanan akomodasi dan konsumsi harus ditingkatkan melalui koordinasi dan pengawasan ketat. Masalah lain seperti pengurangan anggaran penyelenggaraan, indikasi kecurangan perangkat pertandingan, serta jumlah cabang olahraga (Cabor) yang terlalu banyak turut menjadi temuan dalam laporan pengawasan tersebut. Dalam PON 2024 melibatkan 65 Cabor, 87 disiplin Cabor, 1038 nomor pertandingan, menyebabkan penyelenggara harus mempersiapkan arena yang lebih banyak, waktu lebih panjang dan menambah anggaran. ‘’PB PON perlu memastikan kompetensi perangkat pertandingan dan memanfaatkan teknologi seperti VAR untuk meminimalisir kecurangan. Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan juga disesuaikan dengan even Internasional,’’ jelas Andri.

Baca Juga :  Kadis Dikbud Lotim Sebut DAK Sekolah Tahun 2025 Dikerjakan Swakelola

Terkait penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT, Andri menyampaikan rekomendasi dari hasil temuan agar pemerintah menetapkan tuan rumah jauh sebelumnya dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana. Andri juga menekankan perlunya pembinaan atlet secara berkelanjutan agar mereka dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional.

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Komite III, Filep Wamafma menyerukan evaluasi total terhadap semua aspek PON. ‘’Kita mendesak adanya audit transparan terkait penggunaan anggaran. Selain itu, perlu ada desain besar pelaksanaan olahraga yang melibatkan Kemenpora dan instansi terkait agar permasalahan tidak terus berulang,’’ ujar Filep.

Sementara itu, Wakil Ketua Komite III, Dailami Firdaus menilai PON Aceh-Sumut sebagai salah satu PON dengan persiapan dan pelaksanaan yang amburadul. ‘’Ini harus menjadi pembelajaran, terutama dari sisi hukum, agar tidak terulang di masa depan,’’ ucapnya.

Baca Juga :  Sultan Akui Indonesia dan Tunisia Sama-Sama Menjadi Negara Demokrasi Berkembang

Anggota DPD RI lainnya turut menyampaikan pandangannya. Senator dari Jawa Tengah (Jateng), Denty Eka Widi Pratiwi menyoroti keterbatasan anggaran akibat bersamaan dengan Pemilu. ‘’Ini menjadi pengawasan melekat bagi kita, dan jika ada pelanggaran, harus ada tindakan hukum yang tegas,’’ ujarnya.

Sementara itu, Senator dari Gorontalo, Jasin U Dilo menyarankan peninjauan ulang kebijakan pemilihan lokasi penyelenggaraan PON dengan mempertimbangkan pemerataan pembangunan. Selain itu, Senator dari DI Yogyakarta, Ahmad Syauqi Soeratno menekankan pentingnya perencanaan yang matang. ‘’Dalam sport management, 50% keberhasilan ada di perencanaan. Pemerintah harus turun tangan memastikan kesiapan host province jauh sebelumnya,’’ jelasnya.

Diskusi ini juga menghasilkan masukan untuk membangun grand design penyelenggaraan PON. Zuhri M Syazali dari Bangka Belitung (Babel) menekankan bahwa momentum PON harus dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan di daerah. ‘’Pasca-PON, daerah harus dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun untuk kepentingan jangka panjang,’’ paparnya.

Di akhir kegiatan, Filep menegaskan komitmen Komite III DPD RI untuk memastikan pelaksanaan PON menjadi ajang olahraga yang tidak hanya mencetak prestasi, tetapi juga mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Rekomendasi hasil finalisasi ini diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan PON mendatang.(arz)

Berita Terkait

Maknai HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Sultan: Momentum Refleksi Tujuan Kita Bernegara Sesuai UUD 1945
Ketua Komite III DPD RI Prihatin Atas Insiden Kekerasan yang Dialami Tenaga Medis di RSUD Sekayu Banyuasin
MERDEKA! 80 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana dengan Kemerdekaan Pers Kita?
Sambut Pidato Presiden Prabowo, Tamsil Linrung Bilang Obligasi Daerah Opsi Manjur Solusi Pembiayaan Pembangunan
Ketua DPD RI Sambut Baik Komitmen Presiden untuk Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, dan Layanan Dasar di Daerah
Lalu Hadrian Sebut Pidato Presiden Prabowo Jadi Peta Jalan Konkret Memajukan Pendidikan Indonesia
Selain Bandara Kualanamu dan Soetta, Kemlu Kembali Pulangkan WNI Kelompok Rentan dari Malaysia Melalui BIZAM Lombok
DPD RI Paparkan Aspirasi dan Isu Strategis Masyarakat di Sidang Paripurna

Berita Terkait

Minggu, 17 Agustus 2025 - 13:05 WIB

Maknai HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Sultan: Momentum Refleksi Tujuan Kita Bernegara Sesuai UUD 1945

Minggu, 17 Agustus 2025 - 12:02 WIB

Ketua Komite III DPD RI Prihatin Atas Insiden Kekerasan yang Dialami Tenaga Medis di RSUD Sekayu Banyuasin

Minggu, 17 Agustus 2025 - 11:06 WIB

MERDEKA! 80 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana dengan Kemerdekaan Pers Kita?

Sabtu, 16 Agustus 2025 - 10:08 WIB

Sambut Pidato Presiden Prabowo, Tamsil Linrung Bilang Obligasi Daerah Opsi Manjur Solusi Pembiayaan Pembangunan

Jumat, 15 Agustus 2025 - 15:04 WIB

Ketua DPD RI Sambut Baik Komitmen Presiden untuk Pemerataan Ekonomi, Pemberantasan Korupsi, dan Layanan Dasar di Daerah

Berita Terbaru

Ahmad Turmuzi.

Umum

Kemerdekaan Indonesia ke-80 Tahun: Sebuah Paradoks Nyata

Minggu, 17 Agu 2025 - 10:00 WIB