JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus mengecam keras dugaan adanya kewajiban pembelian wadah untuk program makan bergizi gratis oleh orang tua, yang terjadi di sebuah sekolah. Kejadian itu sempat viral di beberapa sosial media (sosmed).
‘’Kami memahami betul bahwa program makan bergizi gratis ini harus benar-benar diawasi pelaksanaannya di daerah. Ada banyak celah dan lubang yang bisa menimbulkan berbagai macam persoalan dan pelanggaran dalam implementasinya di lapangan. Padahal, program ini secara resmi akan mulai dilaksanakan pada 2 Januari 2025,’’ kata Dailami Firdaus.
Salah satu yang dikritisi oleh Anggota DPD RI dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu perihal anggaran yang dipatok sebesar Rp10 ribu per porsi dari sebelumnya Rp15 ribu. Program ini bukan sekadar memberi makan bergizi gratis, tetapi juga harus memperhatikan perihal kandungan gizi dari setiap menu dan cita rasa.
Menurutnya, sulit untuk menebak menu yang akan disajikan senilai angka tersebut, mengingat inflasi, kenaikan harga termasuk pengaruh kenaikan PPN 12 persen di tahun 2025. Untuk paket nasi, ayam dan sayur saja, saat ini di setiap warung makan mematok minimal Rp12 ribu.
‘’Selain soal harga, soal siapa yang dapat membuat makanan itu juga perlu dipikirkan secara matang. Untuk wilayah kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dll mungkin tidak sulit untuk mencari rekanan rumah makan atau warung makan, yang punya kemampuan untuk menyediakan ratusan porsi makanan dalam waktu serentak, tetapi tidak demikian untuk di daerah apalagi wilayah pedalaman misalnya,’’ ungkap Dailami Firdaus.
Sebagaimana diketahui, program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini akan menyasar 4 target utama yakni Pertama, Peserta Didik dari PAUD hingga pendidikan menengah, di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren, baik negeri maupun swasta. Kedua, Balita. Ketiga, Ibu Hamil dan Keempat, Ibu Menyusui.
Sasaran program itu dilakukan secara bertahap, fokus di awal adalah pada anak sekolah dan kelompok rentan lainnya. Pada tahun 2025, pelaksanaannya akan ditargetkan mencapai 40 persen. Tahun 2026 menjadi 80 persen target sasarannya dan pada tahun 2029 digenapkan target sasarannya menjadi 100 persen.
‘’Jadi, karena program makan bergizi gratis ini program yang sangat luar biasa, menyasar sekitar 19,47 juta orang. Pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp71 triliun pada APBN 2025, dengan rinciannya Rp63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp7,433 triliun untuk program dukungan manajemen. Program ini murni gratis–penerima manfaat tidak dibebankan kewajiban apapun. Selain harus dipersiapkan secara matang, program ini juga harus diawasi secara seksama. Oleh karena itu, kami dari masing-masing anggota Komite III DPD RI pada reses masa sidang II ini terjun ke lapangan, ke daerah masing-masih untuk melakukan pengawasan atas persiapan dan ujicobanya agar program ini tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan,’’ tegas Dailami Firdaus.
Dailami Firdaus memastikan adanya agenda untuk melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan beberapa pemangku kepentingan lain paska reses di Januari 2025 ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan oleh anggota Komite III DPD RI terhadap program makan bergizi gratis.(arz)
