Oleh: Lalu Niqman Zahir │
PADA tanggal 1 Juli 2020 dilakukan implementasi Bagan Pemisahan Alur Laut (Traffic Separation Scheme-TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok. Tujuan dari TSS adalah dalam rangka keselamatan dan keamanan pelayaran. Seperti diketahui bahwa alur laut Selat Malaka terlalu sibuk sebagai alur laut perdagangan dunia. Selama ini Indonesia hanya menerima manfaat yang sangat kecil dari Selat Malaka tersebut.
Adanya TSS ini selain untuk keselamatan dan keamanan juga akan membawa dampak positif bagi Indonesia baik dalam bidang sosial ekonomi maupun geopolitik. Untuk TSS Selat Sunda akan dapat meningkatkan peran pelabuhan Tanjung Priok sebagai hub internasional. Tapi untuk TSS Selat Lombok, walau belum ada untuk pengembangan hub internasional, tapi peluang ini perlu dimanfaatkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.
Peluang Ekonomi
Peluang untuk jangka pendek dengan adanya TSS Selat Lombok masih terbatas misalnya pada jasa layanan pemanduan kapal, adanya stasiun-stasiun pengisian bahan bakar, jasa peristirahatan, jasa reparasi kapal. Peluang ini hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar bukan UMKM.
Peluang jangka panjang memiliki spektrum usaha yang lebih luas dan dapat melibatkan UMKM.
Peluang adanya TSS yaitu dapat dikembangkannya Kawasan Industri (KI) maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KI dan KEK ini dapat dilakukan di Pulau Lombok, maupun Pulau Sumbawa. Beberapa daerah yang berbatasan langsung dengan Selat Lombok, seperti Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram dan Lombok Utara dapat mendorong adanya KI dan KEK.
Pelaku pembangunan KI dan KEK ini tentu bukan Pemda setempat, tapi dunia usaha, baik swasta maupun BUMN. Barangkali Pemda NTB dapat membujuk PT. Amman Mineral Nusa Tenggara (PT. AMNT), yang sudah berinvestasi di NTB, baik dalam eskploitasi tambang mineral maupun hilirisasinya. Untuk melakukan pengembangan KI untuk industri manufaktur atau pengembangan lainnya, seperti peternakan sapi besar-besaran seperti di Australia ataupun New Zealand, atau usaha lain dalam skala besar-besaran.
Pemda NTB, khususnya dua kabupaten tadi yakni Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara ataupun kabupaten/kota lainnya di Pulau Lombok dan Sumbawa perlu melakukan peninjauan kembali terhadap RTRWP/RTRWK yang sudah ada. Untuk mengakomodasi akan adanya KI dan KEK pada masa mendatang. Selain itu Pemda juga harus menyiapkan sumber daya manusia terkait dengan KI dan KEK yang akan dikembangkan. Sehingga sumber daya manusia lokal NTB dapat berkompetisi dengan sumber daya manusia lain. Selain itu, Pemda juga dapat meminta afirmasi kepada investor untuk mengutamakan sumber daya manusia lokal dan dalam jumlah tertentu.
Pemda dan pemerintah pusat juga perlu menyiapkan infrastruktur untuk pengembangan KI dan KEK, apabila KI dan KEK tersebut akan dibangun. Selain itu Pemda Provinsi NTB, dan kabupaten/kota yang ada di NTB perlu mempromosikan peluang adanya TSS Selat Lombok baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, diharapkan ada investor yang mau membangun KI maupun KEK.
Selain KI dan KEK, tentunya potensi ekonomi yang sudah ada seperti pertanian tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang melibatkan UMKM ini dapat ditingkatkan lagi. Masyarakat harus didorong untuk berinvestasi dalam bidang tersebut. Instrumen untuk pengembangan tersebut dapat dilakukan dengan pembangunan kawasan transmigrasi berbasis food estate di Pulau Sumbawa. Dengan banyaknya food estate yang berbasis kawasan transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi pertanian dalan arti luas secara besar-besaran.
Pengembangan ekonomi ini tidak hanya di provinsi NTB, tapi bisa dikembangkan di provinsi sekitarnya seperti Bali dan NTT. Karena dengan berkembangnya perekonomian ketiga provinsi tersebut akan mengembangkan peluang baru, misalnya pembangunan hub internasional yang akan melayani khususnya Australia. New Zealand, Filipina, Vietnam, China, Korea Selatan, dan Jepang. Bahkan Amerika Utara dan Amerika Latin.
Pembangunan Hub Internasionsl?
Pembangunannya hub internasional yang sudah digagas sejak lama misalnya di Kayangan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum memungkinkan dalam waktu dekat atau bahkan dalam dua puluh tahun mendatang (2045) sekalipun. Pembangunan hub internasional di Kayangan misalnya, hanya dapat dilakukan apabila perkembangan produksi pertanian industri manufaktur di NTB, maupun Bali dan NTT berkembang pesat.
Posisi Selat Lombok yang strategis, dan promosi besar-besaran diharapkan dapat mendorong investasi besar-besaran. Mungkin dalam empat puluh tahun atau lima puluh tahun ke depan, dengan berkembangnya NTB, Bali, dan NTT, nantinya akan memerlukan hub internasional. Sehingga Pemda NTB perlu berkolaborasi dengan Pemda Provinsi Bali dan Pemda Provinsi NTT.(*)
Penulis adalah Pengamat Sosial dan Ekonomi, dan saat ini menjabat sebagai Plh Sekretaris Jenderal DPD RI
