PAHANG, LOMBOKTODAY.ID – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal turun langsung menemui ribuan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB yang bekerja di sejumlah perkebunan kelapa sawit besar di Malaysia.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pekerja migran yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah.
Dalam lawatan tersebut, Gubernur Iqbal mengunjungi kawasan perkebunan sawit di Krau, Pahang, serta Selangor.
Di Pahang, rombongan Pemprov NTB diterima jajaran manajemen FGV Holdings Berhad, FELDA, dan FPM Malaysia.
Sementara di Selangor, kunjungan berlangsung di area perkebunan yang dikelola SD Guthrie.
Di hadapan ribuan PMI dan pihak perusahaan, Iqbal menegaskan bahwa Pemprov NTB tengah menyiapkan penguatan skema pembiayaan resmi melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pekerja migran.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan calon PMI terhadap pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau lintah darat saat proses keberangkatan ke luar negeri.
“Kami ingin memastikan masyarakat NTB bisa berangkat bekerja ke luar negeri tanpa dibebani utang yang memberatkan. Dengan dukungan perbankan dan pembiayaan resmi, calon PMI harus memiliki akses yang lebih aman, terencana, dan mampu membangun masa depan yang lebih baik,” ujar Gubernur Iqbal, Jumat (19/6/2026).
Mantan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Turki itu juga menyoroti persoalan yang kerap dihadapi pekerja migran setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri.
Menurutnya, tidak sedikit PMI yang pulang tanpa perubahan kondisi ekonomi yang signifikan karena lemahnya pengelolaan keuangan.
“Kami prihatin ketika ada PMI yang berangkat dalam kondisi ekonomi terbatas, lalu setelah bertahun-tahun bekerja justru kembali dengan kondisi yang sama. Karena itu, kami ingin mendorong budaya menabung, berinvestasi, dan mengembangkan usaha produktif agar hasil kerja keras mereka benar-benar memberikan dampak jangka panjang,” katanya.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Pemprov NTB akan menggandeng Bank NTB Syariah dalam penguatan literasi keuangan bagi PMI dan keluarga mereka.
Program ini diharapkan mampu membantu pekerja migran mengelola pendapatan secara lebih terarah, mulai dari tabungan, investasi hingga perencanaan usaha setelah kembali ke tanah air.
Selain aspek ekonomi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada masa depan keluarga PMI.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqan, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah tengah mengkaji penguatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran melalui konsep Sekolah Rakyat.
Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran direksi PT Bank NTB Syariah, Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala BKPMD, Kepala Biro Perekonomian, Tim Ahli Gubernur, serta perwakilan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).
Melalui kunjungan ini, Pemprov NTB berharap kehadiran negara dapat dirasakan secara nyata oleh para PMI, tidak hanya saat bekerja di luar negeri, tetapi juga dalam mempersiapkan masa depan ekonomi keluarga yang lebih mandiri dan berkelanjutan.(ltn)
