Konflik Iran dan Israel Picu Naikkan Harga Minyak Mentah Dunia, Ini Permintaan LaNyalla pada Pemerintah Indonesia

- Jurnalis

Selasa, 16 April 2024 - 10:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

SURABAYA, LOMBOKTODAY.ID – Imbas konflik di Timur Tengah (Timteng) menyusul ketegangan militer antara Iran dan Israel, diprediksi akan menaikkan harga minyak mentah dunia. Bahkan kenaikan tersebut diperkirakan bisa jauh melampaui USD 82 per barel, sesuai asumsi yang dipatok APBN. Hal itu menjadi perhatian tersendiri Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Akibatnya, subsidi di sektor energi, terutama BBM akan meningkat, dan menjadi beban baru fiskal Indonesia. Sejumlah ekonom menilai, kenaikan harga BBM Subsidi akan sulit dielakkan bila kenaikan harga minyak mentah dunia berlangsung dalam waktu yang lama.

‘’Saya meminta pemerintah untuk tidak mengambil langkah menaikkan harga BBM Subsidi. Karena timing sangat tidak tepat bagi kondisi ekonomi masyarakat di lapisan bawah dan menengah. Karena Maret kemarin puasa, April lebaran, Mei anak sekolah ujian dan Juni pendaftaran sekolah, belum lagi Juli Idul Adha. Ini sudah menjadi beban berat bagi masyarakat. Jangan ditambah kenaikan BBM,’’ tukas LaNyalla, pada Selasa (16/4/2024).

Baca Juga :  Keren!, Honda Scoopy Terbaru dengan Fitur Side Stand Switch

Dikatakan LaNyalla momen Ramadan dan Lebaran, lazimnya masyarakat Indonesia meningkatkan spending belanja mereka. Apalagi mereka yang mudik, tentu ada cost transportasi yang relatif besar. ‘’Setelah kembali dari mudik, masyarakat dihadapkan kepada agenda pendidikan anak, mulai dari ujian akhir dan pendaftaran siswa baru atau kenaikan kelas. Jadi, pemerintah harus memperhatikan soal ini secara serius,’’ ungkap LaNyalla.

Baca Juga :  AHM Ajak Masyarakat Rasakan Produk dan Layanan Menyeluruh Sepeda Motor Listrik Honda

LaNyalla mengusulkan agar pemerintah, melalui Kementerian Keuangan (Memenkeu) melakukan penyesuaian atau pengalihan alokasi anggaran program kementerian yang masih bisa ditunda, untuk membiayai imbas kenaikan harga minyak dunia bila berlangsung dalam durasi yang lama.

‘’Kami menyadari bahwa lifting minyak Indonesia jauh di bawah kebutuhan, sehingga impor kita sudah di atas lifting. Tetapi tugas pemerintah mencari jalan keluar yang berorientasi kepada tujuan negara, salah satunya melindungi rakyat, terutama mereka yang harus dilindungi,’’ jelas LaNyalla.(Sid)

Berita Terkait

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri
Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025
Keren!, Honda Scoopy Terbaru dengan Fitur Side Stand Switch
Sultan Tegaskan Peran Strategis BUMN Dorong Sinergi Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan
Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan
Sultan Sarankan Pemerintah Integrasikan Program Transmigrasi dengan Food Estate
Sultan Dorong Pemerintah Berlakukan Bea Masuk Setiap Jenis Produk Pangan Import
CEO Climate Talks COP29: PLN Siap Dukung Pemerintah Capai 75% Energi Terbarukan Hingga 2040

Berita Terkait

Selasa, 19 November 2024 - 10:07 WIB

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

Selasa, 19 November 2024 - 09:28 WIB

Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025

Jumat, 15 November 2024 - 15:08 WIB

Keren!, Honda Scoopy Terbaru dengan Fitur Side Stand Switch

Kamis, 14 November 2024 - 18:03 WIB

Sultan Tegaskan Peran Strategis BUMN Dorong Sinergi Pembangunan Ekonomi dan Keberlanjutan Lingkungan

Kamis, 14 November 2024 - 13:09 WIB

Pimpin Delegasi Indonesia di COP29, Hashim Djojohadikusumo Pikat Pendanaan Hijau EUR 1,2 Miliar untuk Sektor Kelistrikan

Berita Terbaru

Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo.

Ekonomi & Bisnis

Bamsoet Ingatkan Ego Sektoral Bisa Akibatkan Industri Manufaktur Mati Suri

Selasa, 19 Nov 2024 - 10:07 WIB

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Ekonomi & Bisnis

Sultan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan PPN 12% Januari 2025

Selasa, 19 Nov 2024 - 09:28 WIB