Oleh: Giri Arnawa │
KEMISKINAN masih menjadi tantangan struktural pembangunan Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Persoalannya tidak lagi sekadar soal jumlah penduduk miskin, melainkan juga kedalaman dan keparahan kemiskinan–jarak antara pengeluaran rumah tangga miskin dengan garis kemiskinan, serta ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri. Inilah yang membuat kemiskinan sulit diputus jika hanya ditangani dengan pendekatan bantuan sesaat, melakukan program biasa-biasa saja.
Dalam konteks tersebut, peluncuran Program Desa Berdaya NTB oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB), pada Selasa, 16 Desember 2025, serangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi NTB ke-67, menjadi langkah strategis yang patut dicermati secara nasional.
Program unggulan di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini menandai pergeseran paradigma pembangunan desa: dari sekadar distribusi bantuan menuju pembangunan berbasis keberdayaan dan kemandirian.
Sebagai provinsi dengan karakter kepulauan, basis ekonomi perdesaan yang kuat, serta ketergantungan pada sektor primer, NTB menghadapi tantangan kemiskinan yang khas.
Fluktuasi iklim, keterbatasan akses pasar, serta kerentanan bencana memperbesar risiko rumah tangga miskin untuk jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan ekstrem.
Secara nasional, pemerintah telah menetapkan target nol kemiskinan ekstrem, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan komitmen global Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya Tujuan SDGs 1: Tanpa Kemiskinan. Namun, capaian target ini sangat bergantung pada efektivitas implementasi di daerah–terutama di tingkat desa, tempat sebagian besar penduduk miskin bermukim.
Desa Berdaya: Menjawab Isu Struktural dari Akar
Program Desa Berdaya NTB dirancang untuk menjawab persoalan struktural tersebut. Program ini tidak berdiri sebagai proyek sektoral, melainkan sebagai platform konvergensi pembangunan desa yang mengintegrasikan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, penguatan sosial, dan inklusi keuangan.
Pada tahap awal, Desa Berdaya menyasar desa-desa miskin ekstrem dengan pendekatan model graduasi–sebuah strategi yang memastikan rumah tangga miskin tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh pendampingan intensif, aset produktif, dan peningkatan kapasitas hingga mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Pendekatan ini sejalan dengan praktik baik global dalam pengentasan kemiskinan ekstrem yang telah diterapkan di berbagai negara berkembang.
Kontribusi Nyata Terhadap SDGs
Lebih jauh, Desa Berdaya NTB berkontribusi langsung pada sejumlah tujuan SDGs, antara lain:
- SDGs 1 (Tanpa Kemiskinan): melalui penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis graduasi.
- SDGs 2 (Tanpa Kelaparan): dengan penguatan ketahanan pangan desa dan pengembangan pertanian lokal.
- SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): melalui penguatan mata pencaharian dan ekonomi berbasis potensi desa.
- SDGs 10 (Berkurangnya Kesenjangan): dengan fokus pada kelompok paling rentan dan miskin ekstrem.
- SDGs 11 (Permukiman Berkelanjutan): melalui tematik desa tanpa kawasan kumuh dan hunian layak.
- SDGs 13 (Penanganan Perubahan Iklim): lewat penguatan desa hijau dan desa tangguh bencana.
- SDGs 17 (Kemitraan): melalui kolaborasi lintas sektor, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan komunitas.
- Pendekatan tematik Desa Berdaya–mulai dari Desa Mandiri Pangan, Desa Tangguh Bencana, Desa Hijau, hingga Desa Bebas Sampah–menjadikan program ini relevan tidak hanya bagi agenda daerah, tetapi juga bagi pencapaian target pembangunan nasional dan global.
Dari Desa untuk Indonesia
Yang membuat Desa Berdaya NTB menarik dalam diskursus nasional adalah orientasinya yang sistemik dan terukur.
Program ini berbasis data, fokus pada hasil (outcome), serta dirancang untuk dapat direplikasi. Dalam konteks Indonesia yang tengah memperkuat peran desa sebagai motor pembangunan, Desa Berdaya menawarkan model konkret bagaimana kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara efektif di tingkat lokal.
Lebih dari itu, Desa Berdaya menegaskan bahwa pencapaian SDGs bukanlah agenda global yang abstrak, melainkan proses nyata yang dimulai dari desa–dari rumah tangga, komunitas, dan potensi lokal yang dikelola secara berkelanjutan.
Menuju NTB Makmur Mendunia
Desa Berdaya NTB bukan sekadar program pembangunan, melainkan gerakan perubahan. Dari ketergantungan menuju kemandirian, dari bantuan menuju keberdayaan.
Jika dijalankan secara konsisten, program ini tidak hanya mempercepat pengentasan kemiskinan di NTB, tetapi juga memperkaya praktik baik pembangunan desa di Indonesia.
Dari desa yang berdaya, NTB menatap masa depan–dan dari NTB, Indonesia belajar bahwa pembangunan berkelanjutan memang harus dimulai dari akar.(*)
