LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Beberapa hari lalu, pascademonstrasi besar-besaran guru honorer Lombok Timur, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur, Waes Al-Qarni, SE kepada Lomboktoday.co.id mengungkap penyebab kondisi keuangan daerah yang menurutnya karut-marut.
Menurut anggota dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu, kekacuan kondisi keuangan adalah disebutnya sebagai dampak pengalihan sisa dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diarahkan untuk pembayaran utang jatuh tempo di Bank NTB Syariah menjelang berakhirnya masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Lotim, HM Sukiman Azmy – H Rumaksi Sj, pada akhir 2023 lalu.
Waktu itu, lanjut Waes, utang daerah di Bank NTB Syariah harus sudah selesai sebelum Bupati dan Wabup Lotim, HM Sukiman Azmy – H Rumaksi Sj meletakkan jabatannya. Karena kondisi kas daerah yang kosong, pemerintah daerah (Pemda) mengalihkan sisa DAU dan DAK serta DBHCHT untuk melunasi utang jatuh tempo dengan harapan dapat dikembalikan dengan menggenjot PAD target terealisasi 80 persen (Rp 600 miliar), akan tetapi PAD hanya terealisasi 68 persen (Rp 400 miliar).
Akibat semua itu, kata anggota dewan dari Dapil II tersebut, Pemda kelabakan menutupi semua beban sehingga sejumlah proyek tahun 2023 tak terbayarkan, termasuk tunggakan membayar honor tenaga honorer daerah yang jumlahnya belasan ribu orang.
Pj Bupati Lotim Sebut Ada Turbulensi Keuangan
Sedangkan pihak eksekutif punya versi yang berbeda soal faktor penyebab limitnya kondisi keuangan daerah. Dalam hal ini Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik dalam sambutannya pada acara buka puasa Bersama (bukber) sejumlah insan pers Lombok Timur di Pendopo Bupati, pada Jumat (5/4/2024) menyampaikan bahwa hutang ini berawal di tahun 2023.
Menurut Juaini Taofik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB termasuk Pemda Lotim dan mungkin juga sejumlah kabupaten lain di NTB mengalami turbulensi (keadaan tidak seimbang) terkait permasalahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). ‘’Berdasarkan data yang kita cek dari hasil evaluasi Kemendagri, hampir semua kabupaten mengalami turbulensi, kurang lebih 514, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,’’ kata Juaini Taofik.
Secara panjang lebar Juaini Taofik mengungkap, sekitar November 2022 lalu, eksekutif dan legislatif telah menyepakati tentang APBD Perubahan, namun tiba-tiba pada awal Desember 2022 turun Permenkeu tentang pengarahan DAU yang di mana diarahkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan dalam rangka mengejar target pembangunan submer daya manusia (SDM).
‘’Bisa dibayangkan kita sudah sepakat dengan DPRD, namun di sisi lain ada sebuah regulasi yang harus dilaksanakan, dan pasti semua daerah akan melakukan hal tersebut, sehingga apa yang bisa kami ambil bersama TAPD, tentu mencoba optimis mengingat Covid-19 sudah selesai,’’ ungkapnya.
Bercermin dari semua itu, kata Pj Bupati, Pemda Lotim mencoba menghidupkan kembali PAD yang telah direlaksasi, namun di tahun 2023, PAD Lombok Timur masih di angka Rp400 miliar dari target Rp650 miliar. ‘’Karena dampak dari relaksasi kepada wajib pajak dan retribusi mereka keenakan seperti pada saat Covid-19 terkait pembayaran pajak,’’ ujarnya.
Sebenarnya, Pemda Lotim telah mengambil langkah penghematan dari perencanaan PAD 2024, sehingga banyak pendapat bahwa satu-satu Pemda yang berani menurunkan target, karena jika berkaca ke belakang, tentu sangat sulit untuk mencapai target yang diharapkan.
‘’Karena 2023 kita cuma mendapat Rp400 miliar, tentu kayaknya tidak mungkin di 2024 mendapat Rp650 miliar, akhirnya kita turunkan menjadi Rp500 miliar, artinya apa ? ada Rp150 miliar belanja yang kita efisienkan yang tidak jadi dianggarkan di tahun 2024,’’ bebernya.
Diakuinya, langkah tersebut memang berdampak pada pengurangan sejumlah kegiatan, namun hal ini bertujuan untuk mewariskan APBD yang sehat tanpa hutang kepada bupati dan wakil bupati terpilih nantinya.
Di sisi lain, hutang Pemda Lotim telah selesai di Bank NTB Syariah, kemudian terkait hutang di PT SMI ditargetkan selesai sebelum bupati dan wakil bupati terpilih mulai bekerja yaitu sekitar Februari 2025 mendatang tanpa harus memikirkan hutang. ‘’Insya Allah kita bisa mewarisi APBD yang sehat, namun kuncinya satu jangan sampai PAD di bawah Rp500 miliar. Hal tersebut juga merupakan alasan Pemda Lotim mempercayakan ASN bertugas sebagai kepala pasar (Kapas),’’ akunya.
Adapun langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut, yakni Pemda Lotim kembali akan menggenjot PAD melalui PBB pasca Idul Fitri 1445 Hijriah, yang biasanya dimulai pada bulan September – Oktober 2024, sehingga ia optimis tahun ini target Rp500 miliar tercapai. ‘’Karena itu merupakan salah satu tugas Pj Bupati, yakni transisinya berjalan baik serta tidak mewarisi hutang kepada bupati dan wakil bupati terpilih ke depannya,’’ ucapnya.(Kml)
