MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Ada beberapa kajian dan pertimbangan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal untuk mengambil langkah berencana mengganti kendaraan dinas (randis) konvensional ke mobil listrik. Di antaranya; biaya pemeliharaan randis yang begitu tinggi diperkirakan per tahun mencapai Rp19 miliar. Ditambah lagi dengan belanja modal pembelian unit kendaraan dinas baru dalam beberapa tahun terakhir sekitar Rp9 miliar hingga Rp14 miliar.
Pertimbangan ini juga sudah melalui kalkulasi efisiensi, karena banyak OPD menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan, namun unit kendaraan itu sudah tidak laik pakai, sehingga terjadi pemborosan anggaran.
Gubernur Iqbal menyebutkan, jumlah kendaraan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB saat sekitar 3.000-an, namun yang laik pakai kurang lebih sekitar ratusan unit saja. Sehingga hal ini menjadi beban secara terus-menerus setiap tahun, baik tunggakan pajak maupun pemeliharaan kendaraan yang tidak laik pakai.
Di sisi lain, lanjut Gubernur Iqbal, juga Pemerintah NTB bertahun-tahun dengan kendaraan dinas ini, baik yang laik pakai maupun yang tidak laik pakai sering menjadi atensi BPK terkait dengan persoalan aset daerah. Sehingga hal ini menjadi temuan dan rekomendasi BPK soal aset, khususnya randis yang tidak pernah di follow up.
Kebijakan yang diambil Gubernur Iqbal untuk beralih ke mobil listrik ini dengan pola sewa pinjam pakai untuk memenuhi kebutuhan OPD dan UPT selama 4 tahun dengan tidak lagi terbebani oleh perpanjangan surat-surat, pajak dan biaya pemeliharaan, termasuk biaya transport eselon III dan eselon IV. Dengan begitu, diperkirakan pengeluaran jauh lebih efektif dan efisien lebih kurang antara Rp23 miliar hingga Rp25 miliar.
‘’Artinya dengan skema sewa pinjam pakai kepada pihak kedua, maka per tahunnya pemerintah bisa melakukan penghematan beberapa miliar,” kata Gubernur Iqbal, Senin (1/12/2025).
Di samping itu, dengan mengambil langkah sistem sewa pinjam pakai ini, pemerintah daerah (Pemda) bisa menyelesaikan pending temuan/rekomendasi BPK bertahun-tahun terhadap 3.000-an unit kendaraan konvensional ini. Keuntungan lain juga pemerintah lebih efisiensi dan bisa membersihkan buku aset/BMD.
Dengan kebijakan ini, bukan datang secara tiba-tiba, namun semua ini sudah melalui kajian dan perhitungan yang cukup panjang. Begitu juga dengan 3.000-an unit randis ini, akan dilelang dan bisa masuk sebagai sumber tambahan PAD (Pemdapatan Asli Daerah) Pemerintah NTB yang bisa dialokasikan ke program yang lebih produktif.
‘’Keunggulan skema sewa pinjam pakai ini juga memiliki kelebihan. Di mana, Pemerintah NTB tidak lagi dibebankan dengan biaya perawatan kendaraan dinas, karena semua sudah ditangani oleh pihak kedua/perusahaan,’’ ungkap Gubernur Iqbal.
Di samping itu, Pemerintah NTB dengan bertransformasi ke mobil listrik, juga bisa mengurang polusi udara ektrem yang mengganggu pernapasan manusia.(ltn)
