Oleh: Lalu Niqman Zahir│
SUDAH sejak lama, NTB digadang-gadang sebagai pusat peternakan nasional, khususnya ruminansia besar seperti sapi, kerbau dan kambing. Hal ini bukan saja oleh pemerintah daerah, namun juga pemerintah pusat plus DPR RI. Namun, sampai saat ini keinginan tersebut belum terwujud. Apabila terwujud ini tentu sangat membantu program Presiden Prabowo Subianto dalam rangka peningkatan Ketahanan Pangan, Kemandirian Pangan, bahkan Kedaulatan Pangan.
Pengembangan peternakan sangat penting dalam rangka pemenuhan konsumsi daging sapi, susu dan produk turunannya. Selama ini impor daging sejenis lembu pada tahun 2020 mencapai 587 juta dollar AS dan terus mengalami peningkatan mencapai 834 juta dollar pada tahun 2023.
Kecenderungan peningkatan impor daging sejenis lembu dan susu serta produk olahannya. Hal ini dikarenakan pola konsumsi Generasi Milenial (Y), dan Z cenderung mengkonsumsi tepung gandum, daging merah, susu, keju, dan mentega. Sehingga apabila tidak diantisipasi oleh peningkatan ketersediaan dalam negeri, maka tentu hal ini akan sangat membebani devisa negara. Oleh karena itu, mewujudkan NTB sebagai pusat peternakan, khususnya ruminansia besar, dan susu adalah sebuah keniscayaan.
Komitmen Bersama
Komitmen untuk mewujudkan NTB, khususnya Pulau Sumbawa, sebagai pusat peternakan nasional harus menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, para pelaku usaha, mulai dari UMKM sampai pengusaha besar dan perguruan tinggi dalam suatu kolaborasi yang kuat. Saat inilah menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkannya karena sejak awal Presiden Prabowo telah mencanangkan Indonesia untuk swasembada pangan. Apalagi gubernur terpilih adalah gubernur yang didukung oleh Partai Gerindra, yang merupakan partai besaran Presiden Prabowo. Oleh karena itu, momen yang ada saat ini jangan sampai hilang. Pemda NTB dapat meminta segera kepada Presiden untuk pencanangan NTB sebagai Pusat Peternakan Nasional. Hal tersebut juga perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang jelas baik dalam tahapan, waktu, maupun output dan outcome dalam jangka waktu yang ditetapkan.
Komitmen bersama ini sangat penting maknanya, apalagi komitmen ini telah dipatri oleh Presiden Prabowo secara langsung yang berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan. Dengan demikian, impian NTB sebagai pusat peternakan Indonesia, dan Selandia Barunya Indonesia akan bisa segera diwujudkan.
Peluang Keberhasilan
Peluang keberhasilan pengembangan NTB sebagai pusat peternakan nasional khususnya untuk sapi, kerbau dan kambing sangatlah besar. Pertama, banyak sapi dan kerbau lokal yang dapat dikembangkan. Sapi dan kerbau lokal ini sudah beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Namun dapat juga dikembangkan baik sapi potong maupun sapi perah yang berasal dari luar negeri. Kedua, kondisi sumber daya alam yang ada, yang dapat menyediakan pakan ternak. Pertanian yang dikembangkan di NTB dan provinsi tetangga berupa jagung dan padi akan sangat mendukung peternakan sapi, kambing, dan kerbau. Ketiga, sudah ada perguruan tinggi Universitas Mataram dan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) di Dompu yang dapat mendukung pengembangan inovasi dalam bidang peternakan. Terakhir, masyarakat NTB sudah terbiasa dengan usaha di bidang peternakan.
Peluang yang sangat besar ini tentu saja membutuhkan dukungan pemerintah pusat dan daerah secara konsisten sampai berhasil. Mulai dari penyediaan bibit unggul sampai dengan pemasaran. Dukungan pembiayaan dari perbankan juga menjadi suatu keniscayaan. Bank Pembangunan Daerah NTB atau Bank Syariah NTB harus mempunyai afirmasi untuk mendukung UMKM dalam pengembangan peternakan.
Peluang keberhasilan pengembangan peternakan akan semakin tinggi apabila pengembangan peternakan tersebut dilakukan dengan pendekatan klaster (Porterian’s cluster). Pada pendekatan klaster ini, terdapat beberapa desa dalam satu kecamatan dan atau lintas kecamatan yang saling berbatasan melakukan usaha peternakan secara terpadu mulai dari hulu (pembibitan, pabrik pakai, penggemukan, atau susu), pengolahan (daging segar/beku, daging kalangan, mentega, keju, dan pengolahan limbah) sampai promosi dan pemasaran. Akan lebih baik apabila usaha peternakan ini dikombinasikan dengan industri kreatif dan pariwisata. Sehingga nilai tambah dapat diperoleh masyarakat setempat. Dengan adanya klaster maka posisi tawar dan daya saing peternakan akan semakin meningkat.
Klaster dikelola oleh suatu manajemen dari para peternak yang bersangkutan. Berkolaborasi dengan pemetintah pusat dan daerah, perbankan, perguruan tinggi, dan mitra pembangunan.
Manajemen dapat membentuk badan usaha berupa koperasi atau perseroan terbatas. Namun akan lebih baik kalau dalam bentuk koperasi, karena koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia.
Belajar dari Selandia Baru
Sistem peternakan sapi di Selandia Baru dapat berkembang dengan baik karena kondisi alamnya yang mendukung, seperti iklim sedang dan padang rumput yang luas. Selain itu, peternak di Selandia Baru juga mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem pertanian mereka.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan peternakan sapi di Selandia Baru berkembang dengan baik, yaitu:
- Iklim sedang. Iklim sedang yang sejuk di Selandia Baru memungkinkan sapi merumput di luar ruangan sepanjang tahun.
- Padang rumput yang luas. Padang rumput yang luas di Selandia Baru cocok untuk penggembalaan sapi.
- Penggunaan teknologi. Peternak di Selandia Baru mampu mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem pertanian mereka.
- Kemitraan antar peternak Peternak sapi di Selandia Baru membentuk koperasi untuk membeli susu yang mereka kumpulkan. Koperasi ini kemudian memproses susu menjadi berbagai produk olahan.
- Pengujian dan standar kualitas yang ketat Selandia Baru menerapkan standar kualitas yang ketat untuk memastikan susu yang dihasilkan berkualitas baik.
Pengalaman usaha ternak masyarakat NTB yang dikombinasikan dengan pembelajaran baik dari Selandia Baru, diharapkan dapat merealisasikan NTB sebagai pusat peternakan nasional dengan segera.(*)
Penulis adalah Pengamat Sosial dan Ekonomi, dan saat ini menjabat sebagai Plh Sekretaris Jenderal DPD RI
