Komite III DPD RI Gelar RDP Bersama Kemensos: Butuh Keterlibatan Seluruh Stakeholder Lakukan Transformasi Sosial

- Jurnalis

Senin, 10 Maret 2025 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Komite III DPD RI saat RDP bersama Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder untuk melakukan transformasi sosial.

‘’Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI, tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan social,’’ kata Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemensos RI, di Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi di tengah masyarakat, salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan donasi. Ketiganya merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi yang ada saat ini.

‘’Khusus untuk judol dan pinjol, kedua praktik ini tidak hanya memberikan dampak finansial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan sosial yang kompleks. Judol dan pinjol menciptakan kecanduan, kerusakan hubungan sosial, menjerat masyarakat dalam lingkaran utang dan menimbulkan tekanan psikologis akibat metode penagihan yang tidak manusiawi,’’ ungkap Senator asal Papua Barat itu.

Baca Juga :  BULD DPD RI Tegaskan Pentingnya Perlindungan Hak MHA dan Regulasi Nasional dan Daerah

Filep menyampaikan, bahwa untuk penyalahgunaan penggalangan donasi merupakan bentuk dari penghianatan kepercayaan yang memicu reaksi emosional masyarakat. ‘’Hal ini juga menjadi gambaran bahwa setiap tindakan sosial harus dilandasi oleh transparansi dan akuntabilitas,’’ ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Barat, Daya Hartono mendukung program Kemensos mengenai sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah rakyat sangat dinantikan oleh masyarakat, khususnya di Papua Barat Daya. ‘’Kami sangat mendukung adanya program sekolah rakyat, karena program ini sangat bermanfaat untuk masyarakat di Papua Barat Daya,’’ ucapnya.

Anggota DPD RI asal Provinsi Papua Pegunungan, Arianto Kogoya mendesak agar Kemensos memperhatikan anak-anak jalanan yang putus sekolah. Maka pada kesempatan ini, ia berharap kepada Kemensos untuk dibuatkan rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa dibina dan bersekolah. ‘’Ini permasalahan yang harus segera diselesaikan, banyak anak-anak jalanan yang putus sekolah. Untuk itu, Kemensos harus bisa membuat rumah pembinaan agar anak-anak ini bisa bersekolah lagi,’’ katanya.

Baca Juga :  Sultan Minta Pemerintah Evaluasi Permendag No.8/2024, Ini Tujuannya

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Sekjen Kemensos), Robben Rico mengatakan, bahwa berdasarkan arahan Presiden RI nanatinya akan dibuatkan sekolah rakyat yang unggulan untuk keluarga miskin. Semua anak-anak yang tidak mampu harus bersekolah dan nantinya sekolah rakyat ini berbentuk asrama.   ‘’Kita harus buat sekolah rakyat, sekolah ini diperuntukan pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Targetnya 100 sekolah pada tahun ini dan 2026,’’ katanya.(arz)

Berita Terkait

Menjaga Komisi Ojol di Level 20% untuk Keberlanjutan Ekosistem Digital dan UMKM
Johan Rosihan Tegaskan Pentingnya Revisi UU Pangan, Ini Alasannya
DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB
KON Tegaskan Sikap: Tidak Ikut Demo 20 Mei, Stop Politisi Ojol!!
Lantik Mohammad Iqbal Sebagai Sekjen DPD RI, Sultan Dorong Terobosan Baru Tingkatkan Kerja Lembaga
Ishak Harahap Ditunjuk Ketua Ad Hoc PPP Haltim
Ketegangan Global Terus Memanas, Hikmahanto Juwana: Dunia Tak Siap Hadapi Letupan Konflik
Ini Alasan Yogi Minta di Komisi Pendataan Dewan Pers Periode 2025-2028

Berita Terkait

Rabu, 21 Mei 2025 - 11:06 WIB

Menjaga Komisi Ojol di Level 20% untuk Keberlanjutan Ekosistem Digital dan UMKM

Selasa, 20 Mei 2025 - 14:15 WIB

Johan Rosihan Tegaskan Pentingnya Revisi UU Pangan, Ini Alasannya

Selasa, 20 Mei 2025 - 11:27 WIB

DPD RI Tegaskan Komitmen Cabut Moratorium Pembentukan DOB

Senin, 19 Mei 2025 - 15:01 WIB

KON Tegaskan Sikap: Tidak Ikut Demo 20 Mei, Stop Politisi Ojol!!

Senin, 19 Mei 2025 - 12:07 WIB

Lantik Mohammad Iqbal Sebagai Sekjen DPD RI, Sultan Dorong Terobosan Baru Tingkatkan Kerja Lembaga

Berita Terbaru

Suasana pose bersama Pengurus Provinsi YRFI NTB masa bakti 2025-2028.

Politik

Resmi Terbit SK Pengprov YRFI NTB 2025-2028

Rabu, 21 Mei 2025 - 08:01 WIB