Oleh: Lalu Niqman Zahir │
EUFORIA pemilihan kepala daerah telah usai, dan kepala daerah yang baru telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 yang lalu. Demikian juga rasa senang setelah dilantik dan retret telah berlalu. Kini tinggal bekerja cerdas untuk mengabdi pada rakyat. Apalagi sudah tidak ada lagi hak istimewa (privillege) akibat adanya efisiensi APBN dan APBD sesuai INPRES No.1 tahun 2025.
Kerja cerdas kepala daerah biasanya dapat dilihat dari gebrakan pada 100 hari pertama kepemimpinannya. Inilah masa kritis bagi seorang kepala daerah bagi keberhasilan kepemimpinannya selama lima tahun kedepan. Karena pada masa inilah seorang kepala daerah akan mencurahkan segala visi dan misinya dalam membangun fondasi yang kuat untuk daerahnya. Keberhasilannya dalam 100 hari pertama, akan berdampak kepada keberhasilannya lima tahun kedepan, asal konsisten dan melakukan peningkatan secara terus menerus. Sebaliknya kegagalan pada 100 hari pertama akan menyebabkan kendala pada periode kepemimpinannya, bila tidak dilakukan perbaikan secara drastis, karena 100 hari pertama adalah masalah kritis dan krusial bagi seorang kepala daerah.
Keberhasilan dan kegagalan 100 hari pertama kepala daerah akan berdampak kepada masyarakat dan daerah. Apakah akan menjadikan impian tentang perbaikan masyarakat dan daerah menjadi kenyataan, atau malah menjadi sebaliknya, menjadi mimpi buruk bagi masyarakat dan daerah. Sehingga masyarakat dan stakeholder lainnya perlu mengawal, mengkritisi dan memberi dukungan agar pada 100 hari pertama kepala daerah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya.
Disinilah pentingnya masyarakat memiliki kecerdasan serta bijak dalam memilih pemimpin. Pemimpin yang baik dan berkhidmat pada masyarakat, bukan dilihat dari tampang dan citranya, yang mungkin cuma polesan. Ataupun dari jumlah uang dan materi dalam serangan fajarnya. Akan tetapi seyogyanya dilihat dari track record-nya, kecerdasan, kedewasaan, emosional, kinerja selama berkiprah sebelumnya, program-programnya dan kepeduliannya kepada masyarakat. Bukan mereka yang hanya peduli kepada keluarganya, golongan, dan partainya. Mereka yang hanya peduli kepada hal-hal tersebut bukanlah pemimpin yang patut dipilih.
Beberapa tujuan mengawal 100 hari pertama kerja kepala daerah adalah:
- Memastikan agar kepala daerah dapat membangun tim yang solid, program dan kegiatan yang akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah dan membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat dan stakeholder lainnya;
- Memberikan dukungan kepada kepala daerah untuk program-program yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan kemudahan dunia usaha untuk berinvestasi di daerah;
- Memberikan kritik dan saran yang membangun apabila pelaksanaan program dan kegiatannya melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), atau hanya mementingkan keluarga, golongan, dan partainya. Sebagai orang yang beragama tentunya kritik harus disampaikan dengan santun, agar pesannya dapat diterima oleh yang dikritik. Sebaliknya bagi yang dikritik, apapun masukannya harus diterima dengan lapang dada dan jangan menjadi orang yang tipis telinga.
Masyarakat dan stakeholder lainnya dapat menyampaikan kritik dan saran melalui berbagai saluran. Antara lain melalui media yang disediakan pemerintah, melalui media sosial seperti WA, X, Tik Tok, Instagram, YouTube dan media sosial lainnya, dan melalui media massa baik yang cetak maupun media lainnya. Bagi kepala daerah, dalam rangka menampung kritik dan saran tersebut perlu menyediakan saluran media khusus, menunjuk tim yang khusus menangani hal tersebut, dan perlu beberapa duta yang dapatkan berkomunikasi politik dengan baik, agar dapat mengkomunikasikan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga akan mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat.
Pada 100 hari pertama kerja kepala daerah agar mengena di hati masyarakat, maka sebaiknya program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat populis dan merupakan penanggulangan permasalahan utama pada masyarakat di daerah tersebut. Namun di hampir seluruh belahan Indonesia memiliki permasalahan umum yang hampir sama. Sehingga sebaiknya program dan kegiatan yang dilaksanakan difokuskan untuk menanggulangi permasalahan utama tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam 100 hari pertama sebagai berikut:
- Penanggulangan kemiskinan. Kegiatan penanggulangan kemiskinan bukan bagi-bagi bantuan saja. Karena sejatinya bagi-bagi bantuan itu hanya untuk masyarakat miskin sementara (transgender poverty). Untuk kemiskinan kronis atau ekstrim (chronic or extreme poverty) tidak cukup hanya dengan bagi-bagi bantuan, namun mereka harus juga diangkat dari kubangan kemiskinan dengan memberikan kerja yang layak (decent work), dan pendidikan dan pelatihan bagi anak-anaknya. Hal ini berimplikasi kepada bagaimana kepala daerah menarik investasi dan juga mempersiapkan masyarakatnya melalui pendidikan dan pelatihan agar rakyat dapat memperoleh pekerjaan layak dengan adanya investasi tersebut. Namun yang terjadi di Indonesia selama ini pemerintah daerah mencoba menarik investasi, namun lupa menyiapkan masyarakatnya agar dapat mendapatkan kerja yang layak dengan adanya imvestasi tersebut. Kelalaian pemetintah menyiapkan kompetensi masyarakat lokal, mengakibatkan masyarakat lokal hanya sebagai pegawai rendahan seperti OB. sekuriti dan supir. Peningkatan investasi akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat akan sejahtera dan daerah menjadi maju dan modern. Selain itu daerah akan berkontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo sebesar 8 persen;
- Peningkatan pelayanan publik. Peningkatan pelayanan publik ini akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sehingga ini dapat dijadikan program unggulan pada 100 hari pertama. Pelayanan publik dimulai dengan hal-hal sederhana seperti kemudahan memperoleh KTP, kemudahan pelayanan perizinan berusaha, sampai bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, penganggaran pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan daerah melalui e-planning, e-budgeting, atau media lainnya. Keberhasilan dalam peningkatan pelayanan publik tentu akan memperoleh credit poin tersendiri dari masyarakat dan stskeholder lainnya;
- Pembangunan infrastruktur cerdas. Untuk mendukung pelayanan publik yang baik diperlukan ketersediaan infrastruktur cerdas. Infrastruktur cerdas merupakan kombinasi antara infstruktur konvensional, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, air bersih, energi, telekomunikasi dan infrastruktur digital seperti Internet dan big data. Semakin baik ketersediaan infrastruktur tersebut, maka makin baik dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas;
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, merupakan suatu keniscayaan bagi kemajuan suatu daerah. Biaya pembangunan sumberdaya manusia ini jangan dianggap sebagai sunk cost, tapi sebagai biaya investasi daerah. Karena dengan sumberdaya manusia yang baik, akan mendatangkan investasi baik dalam jangka pendek maupun menengah dan panjang. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk aparatur pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah yang kompeten akan mendukung pemerintahan daerah yang modern, dan mempunyai tata kelola yang baik;
- Penanggulangan korupsi. Masyarakat sudah muak dengan korupsi yang dipertontonkan para pejabat dari pusat sampai daerah, bahkan sampai desa. Ketahanan kepala daerah dalam menanggulangi korupsi dan teladan dari kepala daerah dan jajarannya untuk tidak korupsi tentu akan memperoleh apresiasi dari masyarakat dan stakeholder Namun pemerintahan yang bersih menjadi syarat perlu atau wajib untuk menarik investasi maupun dukungan dari mitra pembangunan. Jadi dalam situasi efisiensi APBN dan APBD, menarik investasi dari dunia usaha dan anggaran pembangunan dari mitra pembangunan merupakan suatu keniscayaan.
Beberapa program di atas yang merupakan permasalahan utama di berbagai daerah di Indonesia, dapat dipertimbangkan sebagai program dalam 100 hari pertama kerja pemetintah daerah. Prioritas program tentunya disesuaikan dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah.
Tantangan yang dihadapi dalam 100 kerja bagi kepala daerah antara lain kesolidan tim dan tim yang aji mumpung, keterbatasan waktu dan keterbatasan anggaran. Dalam hal ini tentu diperlukan seni dalam memimpin. Pemimpin yang melayani (servant leader) akan mampu menghadapi permasalahan seperti ini dan mampu memahami dinamika yang terjadi. Namun bagi orang yang menganggap jabatan kepala daerah sebagai tujuan, maka dia bahagia saat dilantik, tapi sengsara saat menjalankan tugas. Apalagi kalau tim kerjanya (kepala OPD) bukan tim impian, ini akan menjadi mimpi buruk bagi daerah selama lima tahun ke depan.
Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita kawal kerja 100 hari pertama kepala daerah, mulai dari gubernur sampai bupati dan walikota. Berikan kritikan dan saran yang santun kalau kinerjanya buruk, tapi berikan dukungan dan apresiasi apabila kinerjanya bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daerah. Selamat bekerja para gubernur, bupati dan walikota untuk berkhidmat bagi masyarakatnya, semoga sukses!.(*)
Penulis adalah Pengamat Sosial dan Ekonomi yang saat ini menjabat sebagai Plh Sekretaris Jenderal DPD RI
