PJU Banyak Mati, Ketua DPRD Lombok Tengah Prihatin dan Ingatkan Soal Dampak Bahaya

- Jurnalis

Minggu, 20 April 2025 - 07:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan.

Ketua DPRD Loteng, Lalu Ramdan.

LOMBOK TENGAH, LOMBOKTODAY.ID – Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), Lalu Ramdan menyoroti masih banyaknya ruas jalan Kecamatan, Kelurahan dan Desa di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang belum memiliki fasilitas penerangan jalan yang memadai.

Bukan hanya tingkat kecamatan, penerangan jalan umum (PJU) di Kota Praya masih menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Loteng. Kota Praya seringkali mengalami gelap gulita karena lampu PJU yang mati.

“Saya memang menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait minimnya penerangan di sejumlah kawasan di Loteng. Kondisi ini berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, terutama saat malam hari,” kata Lalu Ramdan,  Sabtu (19/4/2025).

Baca Juga :  Kasta NTB Geruduk Sekretariat Panpel FORNAS VIII 2025, Ini Tujuannya

Dikatakan Lalu Ramdan, terdapat masih banyak titik di Kabupaten Loteng yang gelap, terutama di ruas jalan protokol di Kota Praya, bahkan di masing-masing Kecamatan, apalagi di Kelurahan dan Desa.

Oleh karena itu, Lalu Ramdan mendorong agar pemasangan lampu jalan menjadi perhatian pihak PLN di Praya dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lanjut Ramdan, minimnya penerangan jalan tidak hanya berpengaruh pada kenyamanan warga saja, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kriminalitas. Sehingga membuat warga merasa was-was saat harus melintas di jalan-jalan yang gelap, terutama di kawasan yang jauh dari pusat kota.

Baca Juga :  Aksi Kolaborasi Yayasan AHM Lestarikan Flora dan Fauna Indonesia

“Oleh karena itu, kami dari DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) untuk lebih aktif dalam pemerataan PJU di seluruh wilayah. Program “Loteng Emas” yang akan dijalankan Pemda diharapkan bisa diperluas cakupannya agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” tegas politisi Partai Gerindra itu.

Lebih lanjut, Lalu Ramdan juga mengusulkan agar pemerintah dapat melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap titik-titik rawan yang membutuhkan penerangan tambahan. Selain itu, pemeliharaan PJU juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. “Biaya yang dikeluarkan Pemda sangat banyak untuk PJU tersebut, makanya kita berharap PLN harus konsisten,” demikian sebut Ramdan.(LS)

Berita Terkait

Korban Banjir Sungai Kumbe Bima Ditemukan Meninggal di Perairan Sai
Perkuat Kerjasama Pengelolaan Informasi Publik, Jajaran KI NTB Berkunjung ke Kantor Satpol PP NTB
Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di NTB Jadi Fokus Pembahasan Bincang Kamisan Edisi ke-18
Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar Saat Melewati Lampu Merah?
Hari Kedua Pencarian Korban Banjir Bima, Tim SAR Sisir Aliran Sungai Kumbe
Wujudkan Filosofi “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah Gelar Aksi Pelestarian Lingkungan di Bendungan Penyaring Sumbawa
Indikator Kecerdasan Intelektualitas dan Spritualitas dalam Bidikan Sufistik: Belajar dari Penjelasan Nabi Muhammad SAW dan Ali Bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah
Anggaran Responsif Gender Pemprov NTB 2025 Lampaui Target

Berita Terkait

Jumat, 21 November 2025 - 09:34 WIB

Korban Banjir Sungai Kumbe Bima Ditemukan Meninggal di Perairan Sai

Kamis, 20 November 2025 - 16:03 WIB

Perkuat Kerjasama Pengelolaan Informasi Publik, Jajaran KI NTB Berkunjung ke Kantor Satpol PP NTB

Kamis, 20 November 2025 - 14:08 WIB

Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim di NTB Jadi Fokus Pembahasan Bincang Kamisan Edisi ke-18

Kamis, 20 November 2025 - 13:06 WIB

Boleh atau Tidak Menggunakan Lampu Hazar Saat Melewati Lampu Merah?

Kamis, 20 November 2025 - 09:09 WIB

Wujudkan Filosofi “Berkah Bermakna”, Bank NTB Syariah Gelar Aksi Pelestarian Lingkungan di Bendungan Penyaring Sumbawa

Berita Terbaru

Wagub NTB, Hj Indah Dhamayanti Putri saat menyerahkan santunan jaminan kematian kepada salah seorang ahli waris Pekerja Migran Indonesia (PMI) NTB.

Ekonomi & Bisnis

Bahas PMI NTB, Wagub Terima Kunker Panja Komisi IX DPR RI

Kamis, 20 Nov 2025 - 15:07 WIB