PLN Audiensi dengan Pemprov NTT, Gubernur Dorong Bentuk Tim Penanganan Isu Sosial Pengembangan Panas Bumi

- Jurnalis

Kamis, 10 April 2025 - 09:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

KUPANG, LOMBOKTODAY.ID – PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk membahas isu-isu sosial dalam pengembangan panas bumi di beberapa wilayah di Flores dan Lembata.

Audiensi yang berlangsung di Kupang ini, dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Johni Asadoma.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran PLN, antara lain; General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (GM PLN UIP Nusra), Yasir; General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur (NTT), F. Eko Sulityono; serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembet.

Turut hadir pula perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah (Pemda), hadir Bupati Ngada, Raymundus Bena; Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit; Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda; dan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga :  Musibah di Lokasi Peledakan Amunisi Kedaluwarsa di Garut, 13 Orang Meninggal Dunia

“Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.” tegas Melki.

Melki menambahkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial, yang akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.

Menanggapi arahan Gubernur dan dukungan dari Pemda, GM PLN UIP Nusra, Yasir menyatakan, bahwa PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses tindak lanjut ini. “PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” kata Yasir.

Baca Juga :  Hari ke-7 Layani Nataru, Transaksi SPKLU PLN Cetak Rekor Tertinggi, Naik Lebih 400 Persen

GM PLN UIW NTT, F. Eko Sulityono dalam pemaparannya menekankan pentingnya geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah. “Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geothermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” ungkap Eko.

Sementara itu, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet mengakui adanya gap dalam pendekatan komunikasi sebelumnya dan menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan perbaikan bersama. “Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh pihak berharap agar proses pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat lokal.(arz)

Berita Terkait

Bupati Sebut Angka Kematian Bayi di Lotim Masih Sangat Tinggi
Puluhan Warga Dusun Pelebe Gedor Kantor Desa Ketapang Raya Keruak
Tips #Cari_Aman, Simak Ini Fungsi Spakbor pada Sepeda Motor
Banjir Terjang Beberapa Titik di Lombok Barat, Ketinggian Air Hingga Pinggang Orang Dewasa
Gunakan Engine Brake dengan Benar, Berkendara Jadi Lebih Aman
Komite IV DPD RI Soroti Akses Kesehatan di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang
PDAM Lombok Tengah Kembali Raih BUMD Award 2025
Setelah Kapal Karam di Selat Bali, Giliran 7 Nelayan Tanjung Luar Karam di Laut Seriwe

Berita Terkait

Senin, 7 Juli 2025 - 16:04 WIB

Bupati Sebut Angka Kematian Bayi di Lotim Masih Sangat Tinggi

Senin, 7 Juli 2025 - 10:05 WIB

Tips #Cari_Aman, Simak Ini Fungsi Spakbor pada Sepeda Motor

Senin, 7 Juli 2025 - 08:02 WIB

Banjir Terjang Beberapa Titik di Lombok Barat, Ketinggian Air Hingga Pinggang Orang Dewasa

Minggu, 6 Juli 2025 - 13:04 WIB

Gunakan Engine Brake dengan Benar, Berkendara Jadi Lebih Aman

Sabtu, 5 Juli 2025 - 14:01 WIB

Komite IV DPD RI Soroti Akses Kesehatan di Pulau Mandangin Kabupaten Sampang

Berita Terbaru

Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin saat membuka FGD yang ditandai dengan pemukulan gong, Senin (7/7/2025).

Uncategorized

DPD RI Gelar FGD Susun RUU Pengelolaan Perubahan Iklim

Senin, 7 Jul 2025 - 17:43 WIB

Yayasan AHM saat memberikan pelatihan UMKM Bengkel Sepeda Motor.

Pendidikan

Yayasan AHM Latih Puluhan UMKM Bengkel Sepeda Motor

Senin, 7 Jul 2025 - 15:00 WIB