PLN Audiensi dengan Pemprov NTT, Gubernur Dorong Bentuk Tim Penanganan Isu Sosial Pengembangan Panas Bumi

- Jurnalis

Kamis, 10 April 2025 - 09:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

KUPANG, LOMBOKTODAY.ID – PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk membahas isu-isu sosial dalam pengembangan panas bumi di beberapa wilayah di Flores dan Lembata.

Audiensi yang berlangsung di Kupang ini, dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Johni Asadoma.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran PLN, antara lain; General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (GM PLN UIP Nusra), Yasir; General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur (NTT), F. Eko Sulityono; serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembet.

Turut hadir pula perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah (Pemda), hadir Bupati Ngada, Raymundus Bena; Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit; Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda; dan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga :  Imbas Mahalnya Tagihan Bulanan PDAM, Hj Rapi'ah Janji Buat Sumur Bor Untuk Warga Dusun Rungkang

“Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.” tegas Melki.

Melki menambahkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial, yang akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.

Menanggapi arahan Gubernur dan dukungan dari Pemda, GM PLN UIP Nusra, Yasir menyatakan, bahwa PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses tindak lanjut ini. “PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” kata Yasir.

Baca Juga :  Ajang Bergengsi AHM Best Student 2025 Resmi Dibuka, Saatnya Generasi Muda Unjuk Inovasi

GM PLN UIW NTT, F. Eko Sulityono dalam pemaparannya menekankan pentingnya geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah. “Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geothermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” ungkap Eko.

Sementara itu, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet mengakui adanya gap dalam pendekatan komunikasi sebelumnya dan menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan perbaikan bersama. “Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh pihak berharap agar proses pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat lokal.(arz)

Berita Terkait

PDAM Lombok Tengah Kembali Raih BUMD Award 2025
Setelah Kapal Karam di Selat Bali, Giliran 7 Nelayan Tanjung Luar Karam di Laut Seriwe
Bupati Lotim Merasa Bangga Jadi Tuan Rumah Pengukuhan Bunda Literasi NTB
Latih Keseimbangan Saat Berkendara, Kunci Aman di Jalan Raya
Sekda Lotim Buka Pembekalan Juru Tagih Piutang PBB-P2
Jadi Irup HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Lotim Sebut Polri Semakin Dicintai Rakyat
HUT Bhayangkara ke-79 Jadi Momen Penting Untuk Evaluasi dan Introspeksi Perjalanan Polri
Faozal Tekankan Pentingnya Meningkatkan Kolaborasi Lintas Sektor

Berita Terkait

Jumat, 4 Juli 2025 - 10:03 WIB

Setelah Kapal Karam di Selat Bali, Giliran 7 Nelayan Tanjung Luar Karam di Laut Seriwe

Kamis, 3 Juli 2025 - 13:05 WIB

Bupati Lotim Merasa Bangga Jadi Tuan Rumah Pengukuhan Bunda Literasi NTB

Rabu, 2 Juli 2025 - 17:04 WIB

Latih Keseimbangan Saat Berkendara, Kunci Aman di Jalan Raya

Rabu, 2 Juli 2025 - 14:07 WIB

Sekda Lotim Buka Pembekalan Juru Tagih Piutang PBB-P2

Selasa, 1 Juli 2025 - 11:09 WIB

Jadi Irup HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Lotim Sebut Polri Semakin Dicintai Rakyat

Berita Terbaru

Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri saat menerima penghargaan

Uncategorized

Bupati Lombok Tengah Dianugerahi Penghargaan TOP 100 Leader Choice

Jumat, 4 Jul 2025 - 14:16 WIB