PLN Audiensi dengan Pemprov NTT, Gubernur Dorong Bentuk Tim Penanganan Isu Sosial Pengembangan Panas Bumi

- Jurnalis

Kamis, 10 April 2025 - 09:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

Suasana audiensi antara pihak PLN dengan Pemprov NTT.

KUPANG, LOMBOKTODAY.ID – PT PLN (Persero) bersama para pengembang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk membahas isu-isu sosial dalam pengembangan panas bumi di beberapa wilayah di Flores dan Lembata.

Audiensi yang berlangsung di Kupang ini, dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, Melki Laka Lena, didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Johni Asadoma.

Audiensi ini dihadiri oleh jajaran PLN, antara lain; General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (GM PLN UIP Nusra), Yasir; General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Timur (NTT), F. Eko Sulityono; serta Executive Vice President Panas Bumi PLN Pusat, John Y.S. Rembet.

Turut hadir pula perwakilan dari mitra pengembang geothermal lainnya, yakni PT Daya Mas Nage Geothermal (DMNG) dan PT Sokoria Geothermal Indonesia (SGI). Dari unsur pemerintah daerah (Pemda), hadir Bupati Ngada, Raymundus Bena; Bupati Manggarai, Herybertus G.L. Nabit; Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda; dan Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur NTT, Melki Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari enam Uskup di Flores terhadap proyek geothermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.

Baca Juga :  Bertemu Mendiktisaintek, Sultan Minta Kampus Jadi Pusat Kajian Riset dan Kemudahan UKT

“Penolakan dari enam Uskup ini artinya seluruh Flores menyuarakan keresahan yang sama. Daripada kita terus berhadap-hadapan, lebih baik kita duduk bersama, lihat apa yang salah. Kalau bisa diperbaiki, kita perbaiki.” tegas Melki.

Melki menambahkan bahwa pemanfaatan energi baru terbarukan tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

Sebagai langkah konkret, disepakati pembentukan Tim Penanganan Isu Teknis dan Sosial, yang akan mulai bekerja setelah Hari Raya Paskah 2025, dengan melibatkan unsur pemerintah, LSM, Keuskupan, dan para pengembang. Tim ini bertugas melakukan verifikasi langsung di lapangan serta menyusun rekomendasi atas persoalan yang dihadapi.

Menanggapi arahan Gubernur dan dukungan dari Pemda, GM PLN UIP Nusra, Yasir menyatakan, bahwa PLN siap menjadi koordinator utama dalam proses tindak lanjut ini. “PLN siap menjalankan mandat yang diberikan untuk memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Kami juga terbuka untuk menerima masukan dan menyusun langkah perbaikan, agar proyek benar-benar membawa manfaat dan diterima masyarakat,” kata Yasir.

Baca Juga :  Soroti Krisis Sampah Plastik di Masa Depan, DLH dan Polres Lombok Utara Gelar Aksi Bersih

GM PLN UIW NTT, F. Eko Sulityono dalam pemaparannya menekankan pentingnya geothermal untuk menekan biaya produksi listrik di NTT yang selama ini tinggi karena bergantung pada bahan bakar dari luar daerah. “Biaya pokok produksi listrik di NTT saat ini mencapai Rp 2.600 per kWh, sedangkan tarif rumah tangga hanya sekitar Rp 1.400. Selisihnya menjadi beban subsidi pemerintah. Dengan memanfaatkan potensi geothermal, kita bisa mengalihkan subsidi ke sektor lain yang lebih penting,” ungkap Eko.

Sementara itu, Executive Vice President Panas Bumi PLN, John Y.S. Rembet mengakui adanya gap dalam pendekatan komunikasi sebelumnya dan menyampaikan komitmen PLN untuk membuka ruang dialog dan perbaikan bersama. “Kami sangat berharap, dengan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi dan terbentuknya tim ini, kita dapat menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan yang muncul dan membangun kepercayaan bersama,” ujar John.

Dengan semangat kolaborasi ini, seluruh pihak berharap agar proses pengembangan energi panas bumi di Nusa Tenggara Timur dapat berjalan lebih transparan, inklusif, dan benar-benar berpihak pada masyarakat lokal.(arz)

Berita Terkait

Gunung Rinjani Kembali Makan Korban, Giliran Pendaki Asal Belanda yang Terjatuh, Helikopter SGi Air Bali Meluncur
Cegah Jerat Judol dan Pinjol, Kadis Dikbud NTB Desak Literasi Keuangan Masuk Kurikulum Pelajar
Scoopy Velocreativity, Event Anak Muda Mataram Ekspresiakan Gaya Berkendara
Lindungi Anak dari Bahaya Merokok, Satpol PP NTB Siap Razia Anak di Bawah Umur yang Merokok di Tempat Umum
PESAN-PESAN SPRITUAL: MENGGUGAH EMOSI KESADARAN BERIMAN UNTUK KEBERMANFAATAN INSANI
Di Hadapan Paripurna Dewan Wabup Lotim Paparkan Prioritas Pembangunan Daerah
Ketua KWP Ariawan: Media Kritis dan Konstruktif, Kunci Demokrasi Sehat
Sekjen Sampaikan Alasan Dipilihnya Lombok Tempat Lokasi Media Gathering MPR RI

Berita Terkait

Kamis, 17 Juli 2025 - 16:09 WIB

Gunung Rinjani Kembali Makan Korban, Giliran Pendaki Asal Belanda yang Terjatuh, Helikopter SGi Air Bali Meluncur

Kamis, 17 Juli 2025 - 13:05 WIB

Cegah Jerat Judol dan Pinjol, Kadis Dikbud NTB Desak Literasi Keuangan Masuk Kurikulum Pelajar

Selasa, 15 Juli 2025 - 12:07 WIB

Scoopy Velocreativity, Event Anak Muda Mataram Ekspresiakan Gaya Berkendara

Senin, 14 Juli 2025 - 14:27 WIB

Lindungi Anak dari Bahaya Merokok, Satpol PP NTB Siap Razia Anak di Bawah Umur yang Merokok di Tempat Umum

Senin, 14 Juli 2025 - 08:05 WIB

PESAN-PESAN SPRITUAL: MENGGUGAH EMOSI KESADARAN BERIMAN UNTUK KEBERMANFAATAN INSANI

Berita Terbaru

Bupati Lotim, H Haerul Warisin (kiri) saat memeriksa sample beras didampingi Plt Kadis Pertanian Lotim, L Kasturi (kanan).

Ekonomi & Bisnis

Cegah Kekurangan Pangan, Bupati Lotim Salurkan Beras Untuk 129.438 KPM

Rabu, 16 Jul 2025 - 14:11 WIB