Usir Boatman dari Teluk Ekas, Bupati Lotim Menuai Kritik dari Aktivis LSM

- Jurnalis

Rabu, 18 Juni 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin saat berada di kawasan Teluk Ekas.

Bupati Lombok Timur, H Haerul Warisin saat berada di kawasan Teluk Ekas.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Beberapa platform media sosial beredar video Bupati Lombok Timur (Lotim), H Haerul Warisin yang meminta boatman segera meninggalkan kawasan teluk Ekas, Kecamatan Jerowaru.

Alasan Bupati Iron, demikian Bupati Lotim, H Haerul Warisin ini biasa disapa mengusir boatman karena kedapatan membawa tamu untuk surfing di perairan Ekas, karena boatman diketahui tidak berasal dari Lombok Timur. Dalam video tersebut terdengar bahwa yang diminta pergi adalah boatman yang bukan berasal dari Lombok Timur.

Dikutip dari akun Facebook Forum Peduli Lombok Timur, tindakan Bupati Iron itu dilakukan usai Rakor dengan para pelaku wisata di sekitar Ekas pada Selasa (17/6/2025). Dalam penjelsan video yang juga diunggah melalui akun sosial media Bupati di platform Tiktok, teguran Bupati Iron kepada boatman dianggap sebagai bentuk pengamanan spot surfing untuk mendukung geliat pariwisata lokal.

Baca Juga :  Ini Respons Gubernur NTB Menyikapi Melambungnya Harga Cabai

Menurut Bupati Iron, ironinya spot surfing di kawasan Teluk Ekas sangat bagus dan paling diminati oleh touris asing, namun tingkat hunian penginapan di Ekas rendah dan merugikan pelaku wisata serta masyarakat sekitar.

“Banyak tamu dari luar, artinya yang tidak menginap di Ekas datang ke Ekas untuk berselancar. Karena itu spot surfing diamankan agar maksimalkan oleh pengelola wisata sekitar Ekas,” tegas Bupati Iron.

Meskipun tindakan Bupati Iron tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah terhadap geliat pariwisata Lombok Timur, namun tidak luput dari keritikan berbagai pihak. Salah satu keritikan dan teguran sekaligus masukan, datang dari Direktur Lembaga Pengembangan Swadaya Tani dan Nelayan NTB, Amin Abdullah.

Baca Juga :  Fauzan Khalid: Anomali, Status Daerah Wisata Tiga Gili Lombok Jadi Kawasan Konservasi Hutan

Dalam kolom komentar di laman Facebook Forum Peduli Lombok Timur, Amin Abdullah menulis pernyataan bahwa Bupati harus juga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, karena ini menyangkut ruang laut.

“Pemda kabupaten/kota tidak punya kewenangan dalam pengelolaan dan mengatur ruang laut, yang punya kewenangan adalah provinsi dan pusat sehingga penting untuk dibicarakan atau diskusi dengan provinsi,” tulis aktivis generasi era 90-an ini seraya memberi salut kepada Bupati Lotim.(Kml)

Berita Terkait

Gubernur NTB dan CEO Dorna Sport Resmikan Museum Civilization Mandalika
PT Samara Serap Ratusan Tenaga Kerja Lokal dan Edukasi Masyarakat Setempat
Lindungi Kreativitas Mahasiswa dan Seniman Daerah, BAP DPD RI Dorong Revisi UU Hak Cipta
Tarian NTB di Istana Untuk NTB Makmur Mendunia
Ribuan Peserta Akan Ikuti POCARI SWEAT Run Lombok 2025
Keren!, 210 Penari Kolosal NTB Tampil Spektakuler di Istana Merdeka Jakarta
Refleksi dari Jember Festival Carnaval
Bupati Lotim Hadiri Penutupan Balap Sampan se-Pulau Lombok di Pantai Ekas

Berita Terkait

Kamis, 2 Oktober 2025 - 13:03 WIB

Gubernur NTB dan CEO Dorna Sport Resmikan Museum Civilization Mandalika

Rabu, 10 September 2025 - 14:04 WIB

PT Samara Serap Ratusan Tenaga Kerja Lokal dan Edukasi Masyarakat Setempat

Rabu, 3 September 2025 - 16:01 WIB

Lindungi Kreativitas Mahasiswa dan Seniman Daerah, BAP DPD RI Dorong Revisi UU Hak Cipta

Kamis, 21 Agustus 2025 - 05:44 WIB

Tarian NTB di Istana Untuk NTB Makmur Mendunia

Rabu, 20 Agustus 2025 - 13:08 WIB

Ribuan Peserta Akan Ikuti POCARI SWEAT Run Lombok 2025

Berita Terbaru

Pariwisata Seni Budaya

Gubernur NTB dan CEO Dorna Sport Resmikan Museum Civilization Mandalika

Kamis, 2 Okt 2025 - 13:03 WIB

Ekonomi & Bisnis

Serapan Pajak Kendaraan di Lotim Hanya Tembus Kisaran 50 Persen

Rabu, 1 Okt 2025 - 09:09 WIB