Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan

- Jurnalis

Senin, 8 Desember 2025 - 07:04 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

Presiden Aliansi PPS, Muhammad Sahril Amin Dea Naga (di atas podium).

JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Presiden Aliansi Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Muhammad Sahril Amin Dea Naga, mendesak Menteri Keuangan (Menkeu), Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, M.Sc untuk melakukan penelusuran menyeluruh terhadap aktivitas ekspor emas batangan yang dilakukan PT Amman Mineral ke Swiss.

Desakan ini disampaikan sebagai respons atas pernyataan Menkeu Purbaya yang menyoroti maraknya isu terkait pungutan dan ketentuan cukai dalam ekspor komoditas strategis.

Sahril Amin menekankan, bahwa transparansi dan pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk memastikan proses ekspor berjalan sesuai regulasi.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Fauzan Khalid Tekankan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

‘’Kami meminta Menteri Keuangan juga turun langsung memeriksa alur ekspor emas batangan PT Amman Mineral ke Swiss. Negara harus memastikan tidak ada celah yang merugikan penerimaan negara,’’ tegas Sahril Amin, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Menurut Sahril Amin, pemerintah perlu melakukan audit menyeluruh untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan pengelolaan sumber daya mineral berlangsung dengan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

‘’Transparansi dan pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan negara,’’ ucapnya.

Hingga saat ini, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Amman Mineral belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan tersebut. Namun, Sahril Amin berharap pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor ekspor emas batangan.

Baca Juga :  LaNyalla Apresiasi Kebijakan Mentan Amran Pangkas Jalur Distribusi Pupuk Subsidi ke Petani

Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, serta kebutuhan akan pengawasan yang efektif untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Dengan demikian, diharapkan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan pengelolaan sumber daya mineral yang bertanggung jawab dan transparan.(Sid)

Berita Terkait

Dipandang Urgent, Gubernur NTB Hadiri Rakornas RUU Daerah Kepulauan di Senayan
Reformasi Layanan Kesehatan Berbuah Manis bagi NTB, Gubernur Iqbal Terima Penghargaan Kemendagri
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta KemenPAN–RB Perbanyak Jabatan Fungsional di Daerah
Eksplor Fitur Galaxy A07, Cocok untuk Kamu yang Aktif
Tamsil Linrung: Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Tunjukkan Keberpihakan pada Daerah
Kemitraan Strategis Indonesia-Prancis Untuk Stabilitas Indo-Pasifik
Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta Pelayanan Masyarakat Jadi Prioritas
RDP, Komite II DPD RI Soroti Tantangan dan Apresiasi Capaian PT KAI

Berita Terkait

Senin, 8 Desember 2025 - 07:04 WIB

Desakan Transparansi Ekspor Emas Batangan: Presiden Aliansi PPS Minta Menkeu Turun Tangan

Selasa, 2 Desember 2025 - 15:07 WIB

Dipandang Urgent, Gubernur NTB Hadiri Rakornas RUU Daerah Kepulauan di Senayan

Senin, 1 Desember 2025 - 21:12 WIB

Reformasi Layanan Kesehatan Berbuah Manis bagi NTB, Gubernur Iqbal Terima Penghargaan Kemendagri

Selasa, 25 November 2025 - 16:07 WIB

Anggota DPR RI Fauzan Khalid Minta KemenPAN–RB Perbanyak Jabatan Fungsional di Daerah

Kamis, 20 November 2025 - 08:27 WIB

Eksplor Fitur Galaxy A07, Cocok untuk Kamu yang Aktif

Berita Terbaru

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal (paling kanan) didampingi istri pose bersama Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman (paling kiri) yang juga didampingi istri.

Politik

NTB dan Sulsel Sepakat Perluas Kerja Sama Strategis

Jumat, 5 Des 2025 - 19:07 WIB