JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Angin segar datang dari Kementerian Pertanian (Kementan), seiring kebijakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman untuk memangkas jalur distribusi pupuk subsidi agar lebih cepat sampai ke petani. Kebijakan Mentan Amran untuk memangkas ratusan regulasi yang memperlambat distribusi pupuk subsidi itu, mendapat apresiasi dari Senator asal Provinsi Jawa Timur (Jatim), AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
‘’Keputusan strategis dan kebijakan yang berpihak kepada para petani ini menandakan bahwa Peta Jalan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia semakin terarah dan menjadi keniscayaan. Sektor yang paling penting, sekaligus strategis yakni pangan memang harus menjadi prioritas bila kita akan memperkuat kedaulatan bangsa dan negara ini,’’ ungkap LaNyalla, Senin (23/12/2024).
Ketua DPD RI ke-5 itu berharap kementerian teknis lainnya, terutama yang bersentuhan dengan ketahanan pangan, termasuk Kementerian PUPR terkait irigasi dan pengairan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan alat-alat pertanian tepat guna dan yang sesuai dengan kebutuhan ketahanan pangan dapat disinergikan dengan kebijakan Kementan. Termasuk juga Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait logistik distribusi pupuk, baik jalur darat maupun laut.
‘’Kalau semua sinergi dan terkoordinasi, saya yakin tidak lama lagi kita bisa kurangi volume impor pangan secara signifikan. Dan ini memang wajib ditempuh, jika kita ingin membangun dan berdaulat pangan. Tidak ada negara tangguh yang untuk memberi makan rakyatnya tergantung kepada pasokan bahan makan dari negara lain, dan menjadi paradoks karena Indonesia adalah negeri yang subur dan gemah ripah loh jinawi,’’ urai Anggota Komite II DPD RI ini dengan rasa optimis.
Seperti diketahui, Mentan Amran telah memangkas regulasi pupuk yang semula mencapai 145 peraturan yang melibatkan 12 kementerian. Langkah ini diambil untuk mengatasi sengkarut distribusi pupuk subsidi.
Mentan Amran mengatakan, birokrasi panjang ini menjadi salah satu yang menghambat sukses pertanian. Selain itu, penyaluran pupuk juga harus melewati proses penandatanganan dari pemerintah daerah (Pemda) seperti bupati dan gubernur, yang seringkali lambat memberikan persetujuan, sehingga pupuk ke petani juga terlambat.
Mentan Amran menjelaskan, nantinya penyaluran pupuk akan lebih ringkas, dengan 3 jalur dari Kementan, yakni, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), Gapoktan dan Petani.(arz)
