MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Kemacetan di Simpang Empat Rembiga, Kota Mataram, tak lagi sekadar menjadi persoalan yang dibahas di ruang rapat. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal bersama Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya saat volume kendaraan sedang padat.
Keduanya memilih datang pada jam sibuk sore, Senin (31/8/2026), sekitar pukul 17.15 Wita. Di tengah padatnya arus kendaraan dari berbagai arah, Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan mengamati langsung bagaimana lalu lintas bergerak sekaligus mengevaluasi penataan yang telah dilakukan di kawasan tersebut.
Simpang Empat Rembiga menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena tingginya aktivitas kendaraan dan pertemuan arus dari sejumlah jalur. Kondisi itu membuat penataan lalu lintas harus benar-benar disesuaikan dengan situasi di lapangan.
Tak hanya melihat arus kendaraan, keduanya juga mencermati efektivitas penataan kembali jalur, termasuk penggunaan water barrier yang ditempatkan di kawasan persimpangan.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai persoalan kemacetan Rembiga. Pemerintah ingin memastikan kebijakan yang diterapkan bukan hanya terlihat baik dalam perencanaan, tetapi benar-benar mampu bekerja ketika berhadapan dengan kepadatan kendaraan pada jam sibuk.
Bagi Gubernur Iqbal, persoalan kemacetan di Rembiga bukan masalah baru. Karena itu, menurut dia, penyelesaiannya membutuhkan langkah yang realistis dan dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Dari sejumlah alternatif penanganan yang telah dicoba, penggunaan water barrier dinilai cukup membantu mengarahkan pergerakan kendaraan dan mengurai kepadatan di persimpangan.
Namun, penataan tersebut juga menghadapi tantangan. Gubernur Iqbal menyayangkan adanya tindakan sebagian warga yang membongkar water barrier yang telah dipasang.
Menurutnya, perbedaan pandangan mengenai penataan kawasan seharusnya tidak berujung pada tindakan sepihak. Pemerintah dan masyarakat perlu duduk bersama untuk mencari formula yang mampu menjawab persoalan lalu lintas sekaligus mempertimbangkan kepentingan warga.
“Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari solusi bersama. Kita ingin lalu lintas lancar, tetapi pada saat yang sama kepentingan masyarakat juga harus kita perhatikan,” ujar Gubernur Iqbal.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak ingin melihat persoalan Rembiga hanya dari sudut pandang kelancaran kendaraan.
Di kawasan tersebut, lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan beriringan. Di balik kepadatan kendaraan, terdapat pedagang dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.
Karena itu, setiap perubahan pola lalu lintas berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi warga.
Usai memantau kondisi persimpangan, Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan tidak langsung meninggalkan kawasan. Keduanya justru berjalan kaki menyusuri kawasan Rembiga dan menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah pelaku UMKM.
Percakapan berlangsung dengan mendengarkan langsung pengalaman dan aspirasi pedagang. Mulai dari kondisi aktivitas usaha hingga dampak penataan lalu lintas terhadap keramaian kawasan.
Langkah tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian kemacetan Rembiga sedang diarahkan agar tidak berhenti pada persoalan teknis rekayasa lalu lintas.
Ada kepentingan yang lebih luas yang harus dipertemukan: kebutuhan pengguna jalan untuk mendapatkan akses yang lancar dan aman, kepentingan pemerintah dalam menciptakan kawasan yang tertib, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat yang beraktivitas di sekitarnya.
Sinergi Gubernur NTB dan Wali Kota Mataram menjadi penting karena persoalan Simpang Empat Rembiga berada dalam ruang perkotaan yang bersinggungan langsung dengan berbagai kepentingan masyarakat.
Dengan turun bersama, keduanya dapat melihat persoalan dari perspektif yang sama dan mendengarkan langsung suara masyarakat yang terdampak.
Bagi pemerintah, solusi kemacetan tidak cukup hanya dengan memasang pembatas atau mengubah arah kendaraan. Efektivitas sebuah kebijakan juga ditentukan oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan ikut menjaga penataan yang telah dilakukan.
Karena itu, komunikasi dan musyawarah menjadi bagian penting dalam mencari solusi jangka panjang untuk Rembiga.
Kemacetan di Simpang Empat Rembiga pada akhirnya bukan semata persoalan kendaraan yang menumpuk di jalan. Di titik tersebut, kepentingan pengguna jalan, pedagang, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar bertemu dalam ruang yang sama.
Maka, solusi yang dibutuhkan bukan hanya membuat kendaraan bergerak lebih cepat, tetapi juga memastikan kawasan tetap hidup dan ekonomi warga tidak ikut tersendat.
Peninjauan Gubernur Iqbal dan Wali Kota Mohan menjadi langkah untuk melihat persoalan itu secara langsung—dari jalan, dari arus kendaraan, sekaligus dari sisi masyarakat.
Target akhirnya sederhana, tetapi tidak mudah: lalu lintas Rembiga lebih lancar, kawasan lebih tertib, pengguna jalan lebih aman, dan ekonomi warga tetap bergerak.(Sid)
