PALEMBANG, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) NTB II/Pulau Lombok, H Fauzan Khalid meminta Pemerintah Daerah (Pemda) mengutamakan dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, perlu percepatan sistem digitalisasi, meskipun Pemda dihadapkan pada persoalan keterbatasan anggaran.
“Percepatan sistem digitalisasi saya kira penting sekali karena dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, pelayanan bisa lebih cepat, efisien dan mudah diakses melalui platform online. Misalnya pengurusan KTP dan KK secara daring atau pelaporan pajak melalui e-Filing, dan lain-lain,” kata Fauzan Khalid dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel), Rabu (17/9/2025).
Menurut Fauzan Khalid, percepatan digitalisasi sangat penting karena mendukung efektivitas pelayanan publik, membuat proses birokrasi lebih cepat, akurat, dan dapat meningkatkan akses informasi bagi masyarakat. Sistem digitalisasi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Fauzan Khalid minta sistem digitalisasi tetap menjadi prioritas Pemerintah Daerah (Pemda), karena mampu memangkas birokrasi, mengurangi biaya, dan mendorong akuntabilitas, meski menghadapi tantangan keterbatasan anggaran, Menurut Fauzan Khalid, penerapkan sistem digitalisasi, akan menciptakan layanan publik yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Saya minta tolong kepada semua Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan percepatan penerapan sistem digital, agar layanan publik menjadi lebih baik dan transparan. Mari kita utamakan kepentingan rakyat,” tegas Fauzan Khalid, Anggota DPR RI Fraksi NasDem ini.
Dalam kunjungan kerja ini, Fauzan Khalid sempat menyoroti tentang terjadinya penurunan Transfer ke Daerah (TKD). Fauzan Khalid mengakui sejak 2025 terjadi penurunan TKD yang menjadi salah satu sumber keluhan Pemerintah Daerah. Meski demikian, Fauzan Khalid minta agar pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu karena penurunan TKD.
“Ini kan mulai dari tahun 2025 ada penurunan TKD. Pada tahun 2026 mendatang memang belum diputuskan. Tetapi apapun itu, apakah TKD tetap atau bertambah, pelayanan masyarakat tidak boleh berkurang. Jadi mau uangnya sedikit, mau uangnya banyak, pelayanan masyarakat harus jadi prioritas utama,” kata Fauzan Khalid.
Fauzan Khalid yang pernah menjabat Bupati Lombok Barat dua (2) periode ini menyatakan, tugas utama Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penurunan TKD yang berdampak pada semangat aparatur sipil negara (ASN) di daerah jangan sampai ikut menurun.
“Sekali lagi tugas dan fungsi utama ASN adalah memberikan pelayanan masyarakat. Karena itu pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terpengaruh oleh apa pun,” ujar Fauzan Khalid menanggapi keluhan soal penurunan TKD yang berdampak pada semangat ASN di daerah.(Fiz)
