LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.ID – Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Juaini Taofik mengingatkan untuk meningkatkan koordinasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah). ‘’Kalau kita mau sukses, pilihan kita adalah bagaimana terus meningkatkan hubungan baik antar OPD,’’ demikian penekanan Pj Bupati Lotim, HM Juaini Taofik.
Hal itu menjadi penekanan Pj Bupati sekaligus pembuka kata saat membuka Rapat Koordinasi Tim Gugus Tugas Layak Anak (KLA) dan Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis (14/3/2024).
Terkait upaya memenuhi capaian indikator penilaian KLA, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) menargetkan dapat meningkatkan status KLA dari pratama menjadi madya.
Juaini Taofik meminta agar masing-masing OPD memenuhi berbagai indikator dengan baik dan cermat, termasuk input data secara daring (online). Sebab, kerap kali hal tersebut menjadi tantangan dalam penilaian yang menyebabkan poin tidak sesuai harapan.
Sejumlah tantangan dalam pelaksanaan KLA di antaranya Tim Gugus Tugas yang dinilai belum optimal, pemahaman cakupan indikator KLA oleh OPD maupun lembaga terkait, termasuk koordinasi yang belum berjalan dengan baik.
Selain menargetkan peningkatan status KLA, diharapkan pada akhir 2024 mendatang prevalensi stunting Lombok Timur berada di angka 14% sesuai target nasional. Pj Bupati pada kegiatan yang berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lotim itu mengingatkan untuk memantau dan memperbarui data.
Dengan berbagai program yang dilakukan Pemda dan berbagai organisasi dan lembaga, ia percaya ada perubahan data. Terlebih bila dilihat dari penurunan Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang terus mengalami penurunan. Kaitan dengan itu pula, ia meminta agar persoalan stunting pada tahap ini dilihat di hilir, mengingat dari hulu sudah dilakukan sejumlah upaya yang menunjukkan dampak signifikan.
Berdasarkan hasil penilaian kinerja stunting tahun 2023 lalu, sejumlah hal perlu mendapat perhatian seperti kelengkapan dokumen master analisa situasi, utamanya data sasaran, serta rincian kegiatan per-desa/kelurahan fokus yang tidak terunggah dalam laman Bangda Kemendagri maupun bukti fisik dokumen yang belum lengkap.(Kml)
