MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Kasta NTB pada Senin, 7 Juli 2025, mendatangi Sekretariat Panitia Pelaksana Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) ke-VIII tahun 2025, di Kota Mataram.
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait pentingnya transparansi penggunaan anggaran dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam kegiatan berskala nasional tersebut.
Semula, Kasta NTB berencana menggelar aksi demonstrasi. Namun, melihat kondisi Kota Mataram yang tengah dilanda bencana banjir, mereka memutuskan mengubah Format menjadi dialog terbuka di halaman sekretariat.
Dalam forum tersebut, Koordinator Umum, Zulfan Hadi membuka forum dengan menyampaikan empati terhadap masyarakat terdampak banjir. Ia kemudian menyampaikan sejumlah pertanyaan, terutama terkait transparansi pengelolaan dana hibah sebesar Rp28 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi NTB serta sejauh mana UMKM lokal dilibatkan dalam kegiatan FORNAS.
“Dengan waktu pelaksanaan yang tinggal 19 hari, kami menilai kesiapan teknis dan administratif belum optimal. Karena itu, penting bagi panitia untuk segera membuka data dan memprioritaskan pelibatan pelaku usaha lokal,” ujar Zulfan.
Menanggapi hal itu, perwakilan panitia, DA Malik dari Divisi Hukum, menyampaikan permohonan maaf bahwa Ketua Panitia tidak dapat hadir karena sedang terlibat dalam distribusi bantuan untuk korban banjir. Dialog kemudian dilanjutkan oleh Yunus, Deputi VII Bidang Audit.
Yunus menjelaskan, bahwa anggaran FORNAS sebesar Rp28 miliar hingga saat ini belum dicairkan. Ia merinci bahwa Rp3 miliar dialokasikan untuk kontingen dan Rp25 miliar untuk kebutuhan operasional FORNAS. Ia juga menegaskan bahwa sekitar 90 persen vendor yang mengajukan kerja sama merupakan pelaku usaha lokal.
Meski begitu, Yunus mengakui bahwa proses verifikasi terhadap para vendor, baik penyedia logistik, transportasi, maupun jasa lainnya, masih berlangsung.
Hingga kini terdapat 68 vendor yang telah mengajukan penawaran, termasuk 20 penyedia transportasi, namun belum ada keputusan final karena seluruhnya masih menunggu validasi administratif dan legalitas usaha.
“Panitia memastikan bahwa setiap vendor harus melalui tahapan verifikasi agar kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” jelas Yunus.
Presiden Kasta NTB, Lalu Wink Haris, dalam kesempatan tersebut mengingatkan pentingnya keterbukaan informasi. Ia menilai data terkait vendor dan pelaksanaan anggaran bukanlah informasi tertutup, apalagi menyangkut penggunaan dana publik.
Menurutnya, pelibatan UMKM lokal harus menjadi prioritas dalam kegiatan besar seperti FORNAS, bukan hanya sebagai simbol partisipasi.
Di akhir dialog, pihak panitia melalui DA Malik dan Yunus menyerahkan daftar sementara vendor yang telah mengajukan diri kepada perwakilan Kasta NTB. Penyerahan data tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggapan atas permintaan transparansi dari masyarakat.
Yunus mengapresiasi perhatian yang diberikan Kasta NTB terhadap proses persiapan FORNAS. Ia menyampaikan bahwa masukan dari masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai harapan.
Menanggapi hal tersebut, Lalu Wink Haris menyatakan bahwa Kasta NTB akan terus mengawal jalannya persiapan hingga pelaksanaan FORNAS VIII 2025 agar sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berdampak nyata bagi pelaku UMKM lokal.(eef)
