JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, menyoroti tren penurunan kualitas demokrasi yang tercermin dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) dari waktu ke waktu.
Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Karena itu, kami mengajak para ahli, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan masukan kepada DPR RI dalam merumuskan model dan sistem pemilu yang lebih baik ke depan,” ujar Fauzan Khalid, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah pakar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB periode 2008–2013 tersebut menilai, secara teknis sistem Pemilu selama ini relatif tidak banyak berubah. Namun ironisnya, kualitas demokrasi justru menunjukkan kecenderungan menurun.
Bahkan, menurut Fauzan Khalid, pelaksanaan Pemilu 2024 dinilai sebagai salah satu yang kualitasnya paling rendah dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
“Bisa jadi masalahnya bukan semata pada sistem, tapi pada penyelenggara, atau bahkan para pemangku kepentingan yang terlibat. Mari kita cari akar persoalannya bersama agar solusi yang dihasilkan benar-benar bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tegasnya.
Fauzan Khalid juga mengingatkan bahwa baik anggota DPR RI, DPRD, maupun masyarakat luas sama-sama tidak menginginkan praktik politik uang terus terjadi dalam pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan kajian mendalam sebelum memutuskan perubahan sistem.
“Kita harus melakukan penelitian serius. Apakah perubahan model dan sistem pemilu benar-benar bisa meminimalisir politik uang? Jangan sampai perubahan justru memperparah masalah. Semua harus dikaji dulu secara detail, jangan tergesa-gesa memberi rekomendasi,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem pemilu tanpa perhitungan matang berpotensi memicu konflik yang lebih besar di masyarakat.
Karena itu, setiap wacana perubahan harus dipertimbangkan secara komprehensif. “Masukan dari para ahli, akademisi, dan masyarakat melalui forum seperti RDPU ini sangat penting. Semakin banyak perspektif yang dihimpun, semakin baik pula rancangan sistem pemilu yang akan kita terapkan nanti,” ujarnya.
Menurut Fauzan, kualitas pemilu tidak hanya diukur dari prosedur teknis, tetapi juga dari sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dijalankan. Pemilu yang berkualitas harus memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Selain itu, integritas penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, partisipasi aktif masyarakat, serta minimnya manipulasi dan praktik politik uang juga menjadi indikator utama.
“Pemilu yang berkualitas akan melahirkan pemerintahan yang legitimate, memperkuat supremasi hukum, serta benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat,” ungkap Fauzan Khalid, Anggota DPR RI yang terpilih dari daerah pemilihan NTB II/Pulau Lombok.(ltn)
