MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai membenahi “mesin” pemerintahannya dari dalam. Bukan hanya soal penataan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga bagaimana birokrasi bekerja lebih terintegrasi, cepat mengambil keputusan, hingga siap bergerak ketika bencana terjadi.
Arah pembenahan itu menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2026).
Rapim tersebut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Indah Dhamayanti Putri; Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro, hingga Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB.
Ada sejumlah agenda strategis yang dibahas. Mulai dari penerapan manajemen talenta ASN, penguatan koordinasi dan pengawasan internal, pembentukan Satgas Kebencanaan NTB, hingga rencana pemulihan Desa Adat Sade, Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, pascakebakaran.
Salah satu agenda penting dalam Rapim adalah persiapan penerapan manajemen talenta ASN. Kebijakan tersebut mendapat persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Bagi Gubernur Iqbal, penerapan manajemen talenta bukan sekadar perubahan sistem administrasi kepegawaian. Lebih dari itu, kebijakan tersebut menuntut perubahan cara pandang ASN terhadap kompetensi, prestasi, dan pengembangan karier.
Setiap ASN didorong aktif memperbarui data kompetensi, pengalaman, rekam jejak, serta prestasi yang dimiliki. Data tersebut nantinya menjadi bagian penting dalam pemetaan talenta dan pengembangan karier aparatur.
“Perubahan terpenting dari manajemen talenta adalah cara kita memotret prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur Iqbal.
Melalui sistem ini, Pemprov NTB juga akan memetakan kebutuhan dan kompetensi ASN secara lebih terukur. Langkah tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan ketimpangan distribusi pegawai antarperangkat daerah.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Iqbal meminta birokrasi tidak menjadikan persoalan anggaran sebagai alasan untuk berhenti meningkatkan kualitas aparatur.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Pembenahan internal juga menyasar koordinasi dan pengawasan. Gubernur Iqbal meminta setiap perangkat daerah memperkuat komunikasi serta pengendalian sejak persoalan masih berada pada tahap awal.
Menurutnya, koordinasi yang lemah dapat membuat persoalan kecil berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memiliki kesadaran bahwa seluruh kebijakan dan kerja pemerintah daerah pada akhirnya tampil sebagai satu kesatuan di hadapan masyarakat.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa setiap perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana juga menjadi perhatian dalam Rapim. Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) saat penanganan gempa berkekuatan M7,7 di NTT menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov NTB.
Dari pengalaman tersebut, Gubernur Iqbal mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan personel dan pembagian tugas yang sudah dipetakan sejak sebelum bencana terjadi.
Satgas tersebut nantinya mencakup sejumlah unsur penting, mulai dari logistik, kesehatan, transportasi, dapur umum, hingga penanganan pengungsian.
Pembentukan Satgas akan ditetapkan melalui keputusan gubernur. Selain itu, simulasi direncanakan dilakukan secara berkala setiap enam bulan agar seluruh personel memahami peran masing-masing dan dapat langsung bergerak ketika situasi darurat terjadi.
Gubernur Iqbal menilai pengalaman penanganan bencana di NTT menunjukkan pentingnya kesiapan sebelum bencana datang.
Saat itu, kehadiran tim NTB yang membawa unsur medis, logistik, dapur umum, dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan positif dari masyarakat terdampak.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegasnya.
Selain birokrasi dan kebencanaan, Rapim juga membahas pemulihan Desa Adat Sade di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang terdampak kebakaran.
Pemprov NTB bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah akan merumuskan model rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat adat untuk terlibat langsung dalam proses pemulihan.
Pemerintah tetap akan menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan, tetapi masyarakat adat diharapkan menjadi bagian penting dalam menentukan arah rekonstruksi.
Bagi Gubernur Iqbal, pemulihan Sade tidak bisa dipandang sebatas membangun kembali bangunan yang rusak.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan. Di sana ada ruang hidup masyarakat, arsitektur tradisional, adat, sejarah dan identitas budaya Sasak,” katanya.
Karena itu, proses pemulihan harus berjalan cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat, namun tetap menjaga karakter dan keaslian Desa Adat Sade.
Bagi Pemprov NTB, rangkaian pembahasan dalam Rapim tersebut bermuara pada satu agenda besar: membangun pemerintahan yang tidak hanya berjalan, tetapi mampu bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar struktur pemerintahan, tetapi cara kita bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin terintegrasi dan semakin cepat hadir ketika masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal.(Sid)
