MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Di tengah lanskap kepulauan yang indah sekaligus rawan bencana, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan satu pesan kuat: masa depan yang makmur dan mendunia hanya bisa dibangun di atas fondasi ketangguhan.
Melalui visi RPJMD 2025–2029, “Bangkit Bersama Menuju Nusa Tenggara Barat Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia,” penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ditempatkan sebagai prioritas strategis. Bagi NTB, isu ini bukan sekadar agenda teknis—melainkan investasi jangka panjang untuk keberlanjutan hidup dan ekonomi.
Sebagai provinsi kepulauan, NTB menghadapi spektrum ancaman yang nyata: gempa bumi, letusan gunung api, banjir, hingga kekeringan ekstrem. Realitas geografis ini menuntut pendekatan yang terukur, kolaboratif, dan berbasis risiko.
“Penanggulangan bencana bukan hanya urusan pemerintah, tetapi urusan bersama. Dengan perencanaan yang matang, risiko bisa ditekan, kerugian ekonomi diminimalkan, dan kualitas hidup masyarakat meningkat,” ujar Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, dalam Kick Off Rencana Kerja Tahunan (RKT)/Annual Working Plan (AWP) 2026, di Mataram, Kamis (26/2/2026).
Kick off tersebut merupakan kolaborasi Pemprov NTB dengan Program SIAP SIAGA—Kemitraan Australia–Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana. Sejak 2021, kemitraan ini telah menjadi salah satu pilar penguatan sistem manajemen risiko bencana dan adaptasi iklim di daerah.
Melalui dukungan SIAP SIAGA, NTB memperkuat sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, tata kelola risiko, serta praktik adaptasi berbasis ekosistem dan penghidupan berkelanjutan.
Bagi generasi muda yang kian sadar isu keberlanjutan, pendekatan ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak lagi sekadar soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga ketahanan sosial dan lingkungan.
Ketangguhan bencana, menurut Baiq Yunita, juga berkelindan dengan iklim investasi. Ketika risiko lebih terkendali, NTB semakin atraktif bagi investor—terutama di sektor pariwisata berkelanjutan dan energi terbarukan.
First Secretary (Humanitarian) Kedutaan Besar Australia, Catherine Meehan, menegaskan bahwa Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) berkomitmen memperkuat kemitraan jangka panjang melalui Program SIAP SIAGA.
Ia menekankan pentingnya penyelarasan Rencana Kerja Tahunan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), agar setiap investasi benar-benar berdampak dan berkelanjutan.
Tak hanya itu, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi elemen kunci. “Ketangguhan bukan hanya tentang sistem yang kuat, tetapi memastikan kelompok paling rentan dilibatkan dan dilayani dengan lebih baik,” ujarnya.
Pesan ini selaras dengan semangat zaman—di mana inklusivitas bukan lagi pilihan, melainkan standar. Team Leader Program SIAP SIAGA, Lucy Dickinson, menegaskan bahwa Kick Off AWP 2026 bukan sekadar seremoni peluncuran, melainkan ruang konsolidasi untuk memastikan setiap dukungan benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Fokus kami adalah keberlanjutan dampak—melalui penguatan sistem, kemitraan yang matang, serta kapasitas pemerintah daerah memimpin agenda ketangguhan secara mandiri,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, peserta membahas prioritas 2026, mulai dari penguatan kapasitas kelembagaan, integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan, penguatan sistem informasi risiko, hingga layanan inklusif bagi kelompok rentan.
Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, menyebut dukungan SIAP SIAGA telah memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, khususnya di Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa. Sejumlah inisiatif pun berkembang—dari penguatan forum pengurangan risiko bencana hingga pengarusutamaan isu disabilitas dalam manajemen bencana.
Meski dihadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, kapasitas teknis, dan dinamika perubahan iklim yang makin kompleks, Pemprov NTB melihat kolaborasi multipihak sebagai peluang besar.
NTB bahkan menargetkan diri menjadi laboratorium kebijakan adaptasi iklim berbasis kepulauan—model yang bisa direplikasi secara nasional maupun global.
Di era ketika generasi Z dan milenial semakin vokal menyuarakan isu keberlanjutan, langkah ini menjadi relevan dan visioner. Ketangguhan bukan lagi sekadar respons terhadap bencana, melainkan strategi membangun masa depan.
Kolaborasi Pemerintah Provinsi NTB dan Program SIAP SIAGA pun menjadi bagian integral dari strategi menuju NTB yang makmur—dan benar-benar mendunia.(Sid)
