JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Enam dekade Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tidak ingin berakhir sekadar menjadi perayaan ulang tahun. Memasuki usia 60 tahun, KAHMI justru mendorong agenda yang lebih substantif: memperkuat kedaulatan pangan, energi, air, serta sumber daya manusia dan industrialisasi sebagai fondasi Indonesia yang mandiri dan berdaulat.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Simposium Nasional 60 Tahun KAHMI bertema “KAHMI untuk Kedaulatan Bangsa” yang digelar di Gedung Nusantara V MPR/DPR/DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 9–10 September 2026.
Forum ini dirancang bukan sebagai seremoni milad semata. KAHMI menargetkan lahirnya dokumen akademik berisi rekomendasi kebijakan yang akan diserahkan kepada Presiden pada puncak peringatan HUT ke-60 KAHMI.
Ketua Panitia Simposium, Goege Edwin Sugiharto, mengatakan forum tersebut memang sejak awal diarahkan untuk menghasilkan masukan konkret bagi negara.
“Guna memberikan masukan-masukan yang konkret, maka kita akan berikan kepada Presiden dalam HUT 60 tahun KAHMI nantinya. Terima kasih kepada Ketua MPR-RI yang sudah memfasilitasi acara ini, agar Indonesia lebih berdaulat,” ujarnya.
Koordinator Presidium KAHMI, Dr. K.H. Romo H.R. Muhammad Syafii, menegaskan bahwa gagasan yang dibangun dalam simposium bertolak dari kepentingan nasional (national interest).
Menurutnya, kedaulatan tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan negara mempertahankan wilayah, tetapi juga menyangkut kemampuan mengelola sumber daya strategis untuk kepentingan rakyat.
“Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kedaulatan air bahkan hilirisasi industrialisasi… persatuan yang kokoh akan membuat pembangunan lebih baik,” tegas Muhammad Syafii.
Ia menilai pikiran-pikiran kritis para kader dan alumni HMI perlu dituangkan dalam dokumen yang memiliki dasar akademik serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dari pembahasan dalam forum, rumusan rekomendasi mengerucut pada empat isu besar.
Pertama, kedaulatan pangan. KAHMI mendorong perubahan paradigma dari sekadar ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Artinya, Indonesia tidak hanya berupaya mengurangi atau menghentikan impor, tetapi harus mampu berdaulat atas benih, pupuk hingga distribusi pangan.
Agenda tersebut juga mencakup penguatan riset dan produksi obat-obatan di dalam negeri. Pemanfaatan herbal sebagai bahan obat buatan dalam negeri turut menjadi perhatian.
Dalam sektor pangan, forum merekomendasikan reformasi Bulog serta perlindungan terhadap lahan pertanian abadi agar basis produksi pangan nasional tidak terus tergerus.
Kedua, kedaulatan energi. Hilirisasi dinilai tidak boleh berhenti pada komoditas tertentu seperti nikel. Transformasi energi juga harus dilakukan secara berkeadilan.
Di sisi lain, peserta simposium memberikan catatan kritis mengenai ketimpangan penguasaan konsesi energi. Persoalan tersebut dinilai perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional agar kekayaan energi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketiga, kedaulatan air. Isu ini menjadi salah satu sorotan baru dalam simposium. KAHMI menilai air semestinya ditempatkan sebagai hak konstitusional warga negara, bukan semata-mata komoditas industri.
Pandangan tersebut menjadi semakin relevan di tengah persoalan krisis air yang muncul di sejumlah wilayah Jawa maupun kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Keempat, kedaulatan sumber daya manusia dan industrialisasi. KAHMI mengingatkan bahwa agenda hilirisasi tidak akan berjalan optimal tanpa sumber daya manusia yang unggul.
Industrialisasi juga harus menghasilkan pemerataan manfaat pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, dalam pandangan forum, tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan apabila hasilnya belum dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Di tengah berbagai gagasan tersebut, simposium juga menegaskan posisi KAHMI sebagai kekuatan intelektual yang dapat bersikap kritis sekaligus kolaboratif.
Kritik terhadap pemerintah tidak lagi harus selalu diwujudkan melalui aksi jalanan. Perbaikan kebijakan dapat didorong melalui riset, diskusi, kajian akademik dan gagasan yang terukur.
Semangat itu diarahkan untuk tetap membantu percepatan program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, tanpa kehilangan fungsi kritis, terutama dalam isu pemberantasan korupsi.
Forum juga melihat tradisi intelektual tersebut sebagai upaya mengembalikan KAHMI pada khittahnya sebagai think tank kebangsaan.
Dalam perjalanan sebelumnya, KAHMI pernah melahirkan sejumlah gagasan dan rekomendasi kebangsaan, termasuk Piagam IKN dan Deklarasi Nusantara yang disampaikan sebagai rekomendasi kepada Presiden.
Karena itu, simposium 60 tahun KAHMI dipandang sebagai momentum untuk memperkuat kembali tradisi tersebut melalui kolaborasi yang lebih konkret.
KAHMI menyatakan dukungan terhadap program Astacita, sembari mempertahankan sikap kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan, termasuk pemberantasan korupsi.
Namun, ada satu pertanyaan penting yang mengemuka dari forum: apa yang terjadi setelah simposium berakhir?
Peserta menilai tantangan terbesar KAHMI setelah 60 tahun bukan lagi sekadar merumuskan gagasan, melainkan memastikan rekomendasi tersebut benar-benar dieksekusi.
Tanpa mekanisme pengawalan yang jelas, termasuk pembentukan satuan tugas (satgas) untuk mengawal rekomendasi melalui DPR/MPR serta indikator keberhasilan yang terukur, dokumen hasil simposium dikhawatirkan hanya berakhir sebagai arsip seremoni.
Karena itu, forum menitipkan amanat kepada Ketua MPR untuk ikut mengawal pelaksanaan hasil-hasil simposium.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa peringatan 60 tahun KAHMI hendaknya tidak berhenti pada refleksi perjalanan enam dekade.
Usia 60 tahun justru ditempatkan sebagai titik untuk memperkuat kontribusi nyata melalui gagasan, kajian akademik dan pengawalan kebijakan.
Simposium Nasional KAHMI kemudian ditutup dengan komitmen untuk menjaga semangat kritis yang berbasis akademik dan dapat dipertanggungjawabkan, sejalan dengan amanat Anggaran Dasar KAHMI.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan simposium bukan terletak pada tebalnya dokumen yang dihasilkan, melainkan sejauh mana gagasan tentang kedaulatan pangan, energi, air, SDM dan industrialisasi benar-benar bergerak dari ruang diskusi menuju kebijakan yang dirasakan masyarakat.(arz)
