Oleh: Abdul Rasyid Zaenal │
HARI Pers Nasional selalu menjadi momentum penting untuk kembali merenungkan peran pers dalam kehidupan berbangsa. Pada tahun 2026 ini, tantangan yang dihadapi insan pers semakin kompleks.
Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memang membawa banyak kemudahan, tetapi sekaligus menghadirkan ancaman serius berupa disinformasi yang kian masif.
Di tengah ‘’badai’’ informasi tersebut, menjaga integritas jurnalistik menjadi tugas utama yang tidak boleh ditawar. Disinformasi hari ini menyebar lebih cepat dibandingkan kebenaran.
Media sosial memungkinkan siapa saja memproduksi dan menyebarkan informasi tanpa melalui proses verifikasi. Akibatnya, batas antara fakta dan opini, antara berita dan hoaks, semakin kabur.
Kondisi ini bukan hanya membingungkan masyarakat, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan, merusak kepercayaan publik, bahkan mengancam stabilitas demokrasi.
Dalam situasi seperti ini, pers profesional dituntut hadir sebagai mercusuar kebenaran. Pers harus menjadi penjernih informasi, bukan justru ikut terseret dalam arus sensasionalisme.
Integritas jurnalistik – yang mencakup kejujuran, akurasi, independensi, dan tanggung jawab – menjadi fondasi utama agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Tanpa integritas, pers akan kehilangan ruhnya sebagai pilar keempat demokrasi. Namun menjaga integritas di era digital bukan perkara mudah.
Tekanan persaingan bisnis media, tuntutan kecepatan publikasi, serta godaan jumlah klik dan ‘’like’’ sering kali menggiring media pada praktik yang mengabaikan prinsip kehati-hatian.
Di sinilah pentingnya komitmen moral para jurnalis dan pengelola media untuk tetap memegang teguh kode etik, meski berada di bawah tekanan ekonomi dan teknologi.
Momentum Hari Pers Nasional 2026 seharusnya menjadi pengingat bahwa tugas utama pers bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan menyajikan kebenaran.
Verifikasi yang ketat, penggunaan data yang akurat, serta keberimbangan dalam pemberitaan harus terus dikedepankan.
Pers tidak boleh menjadi corong kepentingan sempit, apalagi menjadi alat penyebar kebencian dan kebohongan.
Selain itu, upaya melawan disinformasi tidak bisa dilakukan pers sendirian. Diperlukan kolaborasi dengan pemerintah, platform digital, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan literasi media.
Publik perlu dibekali kemampuan memilah informasi agar tidak mudah terprovokasi oleh berita palsu. Di sisi lain, platform digital juga harus bertanggung jawab menekan penyebaran konten menyesatkan di ruang daring.
Ke depan, tantangan pers akan semakin berat. Teknologi kecerdasan buatan, manipulasi gambar dan video, hingga fenomena ‘’deepfake’’ berpotensi membuat disinformasi tampil semakin meyakinkan.
Karena itu, profesionalisme dan integritas jurnalis justru harus semakin diperkuat. Kompetensi digital perlu ditingkatkan tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar jurnalistik. Pada akhirnya, keberadaan pers yang berintegritas adalah kebutuhan mutlak bagi masa depan demokrasi Indonesia.
Selama pers tetap berdiri di atas kebenaran, masyarakat akan memiliki pegangan yang dapat dipercaya di tengah derasnya arus informasi. Semangat Hari Pers Nasional 2026 hendaknya menjadi energi baru untuk meneguhkan kembali komitmen tersebut.
Di tengah badai disinformasi yang belum menunjukkan tanda mereda, pers Indonesia harus tetap kokoh memegang kompas moralnya.
Sebab hanya dengan integritaslah pers dapat menjalankan perannya secara bermartabat: menjadi mata, telinga, dan suara kebenaran bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selamat Hari Pers Nasional 2026, ‘’Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat’’.(*)
Penulis adalah Sekretaris Jenderal DPP Pro Jurnalismedia Siber (PJS).
