MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel kembali menjadi sorotan global. Di tengah situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memastikan seluruh warga NTB yang berada di kawasan Timur Tengah, baik Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun jemaah umroh, dalam kondisi aman dan terus berada dalam pemantauan intensif perwakilan Republik Indonesia.
Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, berdasarkan koordinasi bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Dr. Aidy Furqon, serta laporan resmi kementerian terkait.
Berdasarkan data resmi dari BP2MI, tercatat sebanyak 155 PMI asal NTB bekerja di kawasan Timur Tengah. Rinciannya, 144 orang berada di Arab Saudi, 10 orang di Uni Emirat Arab, dan 1 orang di Kuwait.
Secara komposisi, PMI tersebut terdiri dari 86 laki-laki dan 69 perempuan yang berasal dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Lombok Tengah menjadi daerah asal terbanyak dengan 47 orang, disusul Sumbawa (32), Lombok Timur (31), Lombok Barat (21), dan Kota Mataram (18). Selebihnya berasal dari Dompu, Sumbawa Barat, Lombok Utara, dan Kota Bima.
Mayoritas PMI bekerja di sektor jasa lainnya, termasuk layanan personal dan domestik. Sebagian lainnya tersebar di sektor akomodasi dan penyediaan makan minum, kesehatan dan sosial, pertambangan, industri pengolahan, serta konstruksi.
“Berdasarkan koordinasi terakhir Disnakertrans NTB dengan BP2MI, seluruh PMI asal NTB dilaporkan dalam kondisi baik dan tidak berada pada zona terdampak langsung konflik. Mereka terus dipantau oleh KBRI dan KJRI sesuai wilayah penempatan,” ujar Ahsanul Khalik.
Selain PMI, Pemprov NTB juga memantau jemaah umroh asal NTB yang saat ini berada di Arab Saudi. Berdasarkan data resmi per 2 Maret 2026, sebanyak 1.415 jemaah telah diberangkatkan menuju Jeddah sejak 19 Februari 2026 melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) Lombok.
Dari jumlah tersebut, 43 jemaah telah kembali ke Indonesia. Sementara itu, 1.372 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan dilaporkan dalam keadaan aman serta tetap menjalankan ibadah umroh sesuai jadwal.
Kepulangan jemaah dijadwalkan mulai 7 Maret 2026, mengikuti masa tinggal program umroh rata-rata 9 hingga 12 hari. Pemerintah daerah berharap seluruh proses kepulangan berjalan lancar tanpa kendala akibat dinamika geopolitik yang berkembang.
Seluruh warga NTB di kawasan Timur Tengah berada dalam sistem perlindungan negara melalui KBRI Riyadh, KJRI Jeddah, serta perwakilan RI di Uni Emirat Arab dan Kuwait. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan mekanisme koordinasi cepat jika terjadi perkembangan situasi yang memerlukan langkah perlindungan lanjutan.
“Kami memahami kekhawatiran keluarga di NTB. Namun hingga saat ini tidak ada laporan warga NTB yang terdampak langsung konflik. Pemerintah terus melakukan komunikasi berkala dan akan menyampaikan perkembangan secara resmi,” tegasnya.
Pemprov NTB mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan merujuk pada sumber informasi resmi, sembari memastikan bahwa keselamatan warga NTB di luar negeri tetap menjadi prioritas utama.
Di tengah pusaran isu global yang bergerak cepat dan viral di berbagai platform digital, satu hal yang ditegaskan pemerintah daerah adalah komitmen perlindungan—bahwa warga NTB, di mana pun berada, tidak berjalan sendiri. Negara hadir, memantau, dan siap bertindak.(Sid)
