JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah terus memacu percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan terintegrasi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat tingkat menteri yang dihadiri Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Rapat ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk memastikan pemenuhan dan optimalisasi SDM tidak hanya sebatas proses administratif, tetapi benar-benar mampu mendorong percepatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Menteri PANRB, Rini Widyantini menegaskan bahwa kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan program prioritas nasional.
“Optimalisasi SDM harus dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan tersedianya talenta yang kompeten, berintegritas, dan siap menjalankan program-program prioritas,” tegasnya.
Fokus penguatan SDM diarahkan pada sejumlah klaster utama, antara lain: Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Kampung nelayan, Sektor pendidikan, Sektor kesehatan.
Setiap kementerian dan lembaga diminta segera menindaklanjuti proyeksi kebutuhan SDM di masing-masing sektor tersebut.
Menteri Rini menekankan bahwa keberhasilan program prioritas Presiden tidak bisa dicapai secara sektoral. Dibutuhkan kerja kolaboratif yang solid antara kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurutnya, pendekatan collaborative governance dan network governance menjadi strategi penting agar seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah.
“Program prioritas harus memberi dampak nyata, luas, dan berkelanjutan. Itu hanya bisa tercapai jika semua pihak terhubung dan bekerja bersama,” ujarnya.
Pendekatan ini juga dinilai mampu mempercepat pengambilan keputusan sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi.
Selain kolaborasi, pemerintah juga menyoroti pentingnya kebijakan SDM yang fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.
Namun demikian, Menteri Rini mengingatkan bahwa fleksibilitas harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat agar kualitas SDM tetap terjaga.
“Penguatan pengawasan menjadi penting untuk memastikan standar kompetensi tetap tinggi dan program berjalan sesuai target,” katanya.(arz)
