MATARAM, LOMBOKTODAY.ID — Komitmen terhadap pemerintahan yang terbuka kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB). Pada Kamis (26/2/2026), Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, resmi melantik lima Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB periode 2026–2030.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi, momentum ini menjadi penanda penguatan ekosistem keterbukaan informasi di NTB.
Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan ucapan selamat kepada para komisioner yang baru dilantik, sembari mengingatkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam mengemban amanah publik.
“Kami berharap Komisi Informasi menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi publik di Provinsi NTB,” ujarnya.
Lima nama Anggota Komisi Informasi Provinsi NTB yang ditetapkan oleh Komisi I DPRD NTB untuk mengemban tugas hingga 2030 adalah: Sansuri, Armansyah Putra, Husna Fatayati, Suaeb Qury, dan Sahnam.
Mereka diharapkan mampu memperkuat fondasi yang telah dibangun periode sebelumnya, sekaligus menghadirkan terobosan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan zaman.
Gubernur Iqbal mengungkapkan bahwa hasil survei dan evaluasi periode sebelumnya menunjukkan masih ada sejumlah aspek dalam tata kelola keterbukaan informasi yang perlu dibenahi. Karena itu, sinergi antara Komisi Informasi dan seluruh badan publik dinilai menjadi kunci.
Menurutnya, KI NTB tidak memulai dari nol. Fondasi telah tersedia—kini saatnya memperkuat yang sudah baik, menginovasi yang belum optimal, dan memperbaiki yang masih kurang.
Apresiasi juga disampaikan kepada Komisioner periode sebelumnya serta Tim Panitia Seleksi yang telah melalui proses panjang hingga menghasilkan 15 nama calon untuk diajukan ke DPRD NTB.
Mengacu pada amanat Komisi Informasi Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib membuka akses informasi kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan.
Dalam konteks ini, Komisi Informasi memiliki peran strategis sebagai penjaga keseimbangan antara hak publik untuk tahu dan kewajiban negara melindungi informasi tertentu.
Di era digital saat ini—transparansi bukan lagi opsi, melainkan ekspektasi. Informasi harus cepat, jelas, akurat, dan mudah diakses. Tantangan keterbukaan kini tidak hanya soal membuka data, tetapi juga memastikan informasi tidak bias, tidak menyesatkan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa Komisi Informasi tidak hanya menjalankan fungsi ajudikasi dan mediasi sengketa informasi. Lebih dari itu, KI harus menjadi motor penggerak budaya transparansi di seluruh badan publik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Ia juga menekankan pentingnya independensi, ketegasan, dan keadilan dalam setiap keputusan. Di saat yang sama, literasi keterbukaan informasi di tengah masyarakat perlu terus diperkuat.
“Kritik yang konstruktif, rekomendasi yang solutif, serta pengawasan yang objektif akan memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar dalam pembangunan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Gubernur Iqbal mengingatkan para komisioner agar menjadikan jabatan ini sebagai ruang pengabdian—bukan sekadar posisi struktural.
Ia optimistis, dengan keterbukaan yang konsisten dan partisipasi publik yang aktif, tata kelola pemerintahan NTB akan semakin modern, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan. “Dengan keterbukaan, partisipasi akan tumbuh. Dengan transparansi, akuntabilitas akan menguat,” pungkasnya.
Pelantikan ini menjadi sinyal bahwa NTB bersiap melangkah lebih progresif dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka—sebuah langkah penting di tengah tuntutan masyarakat global yang semakin sadar akan hak atas informasi.(Sid)
