JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Transformasi ekonomi nasional yang didorong oleh hilirisasi industri dan pengembangan ekonomi hijau diproyeksikan menjadi sumber utama penciptaan jutaan lapangan kerja baru di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Gambaran tersebut tertuang dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 yang disusun Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang Ketenagakerjaan) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Kajian ini tidak hanya memetakan berbagai peluang kerja yang muncul, tetapi juga mengidentifikasi tantangan besar yang masih membayangi pasar kerja nasional.
Kepala Barenbang Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan dunia kerja saat ini tengah mengalami perubahan cepat akibat perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, Indonesia sedang berada pada fase penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
“Indonesia berada pada momentum penting untuk mentransformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Outlook Ketenagakerjaan 2026 memberikan gambaran mengenai peluang, tantangan, serta arah kebijakan yang perlu ditempuh untuk memperkuat ketahanan pasar kerja nasional,” ujar Anwar dalam keterangan resmi yang diterima, Senin (22/6/2026).
Salah satu peluang terbesar yang dipetakan dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang terus diperkuat pemerintah.
Kebijakan ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan dalam negeri sekaligus membuka kebutuhan tenaga kerja baru di berbagai sektor.
Selain hilirisasi, transisi menuju ekonomi hijau juga diprediksi menjadi pendorong utama penciptaan lapangan kerja masa depan. Kemnaker memperkirakan jumlah green jobs atau pekerjaan hijau akan mencapai 3,88 juta orang pada 2026.
Peluang tersebut muncul seiring berkembangnya sektor energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, serta modernisasi industri yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Anwar menegaskan bahwa besarnya peluang tersebut harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.
“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Karena itu, pengembangan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting,” katanya.
Di balik proyeksi positif tersebut, Outlook Ketenagakerjaan 2026 juga mencatat sejumlah tantangan yang perlu segera direspons.
Salah satunya adalah masih dominannya pekerja di sektor informal. Kajian tersebut menunjukkan sekitar 58 persen tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal, yang umumnya memiliki tingkat produktivitas dan perlindungan kerja lebih rendah dibanding sektor formal.
Transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru. Meskipun ekonomi digital membuka peluang kerja melalui berbagai platform daring, perkembangan tersebut menuntut penyesuaian regulasi terkait hubungan kerja, perlindungan sosial, hingga tata kelola ketenagakerjaan yang lebih adaptif.
Selain itu, kesenjangan kompetensi tenaga kerja masih menjadi persoalan serius. Data dalam Outlook Ketenagakerjaan 2026 menunjukkan sekitar 50 persen tenaga kerja Indonesia baru memiliki kemampuan literasi digital pada level dasar hingga menengah.
Sementara itu, kebutuhan industri diperkirakan membutuhkan lebih dari 80 persen tenaga kerja dengan kompetensi digital yang memadai.
Tantangan lainnya adalah fenomena skill mismatch atau ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja yang masih cukup tinggi dan berdampak pada daya saing tenaga kerja nasional.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui pendekatan link and match antara pelatihan vokasi dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.
Strategi tersebut diwujudkan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, hingga harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar selaras dengan kebutuhan industri.
Anwar menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memastikan tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di tengah perubahan ekonomi dan teknologi yang berlangsung cepat.
“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujarnya.
Ia berharap Outlook Ketenagakerjaan 2026 dapat menjadi referensi strategis bagi pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu menciptakan pasar kerja Indonesia yang lebih tangguh, produktif, dan berkelanjutan.(Sid)
