JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Serikat Tani Nelayan (STN) menegaskan komitmennya untuk menjadi penghubung antara negara dan petani dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi terbuka yang membahas berbagai tantangan sektor pertanian, mulai dari produksi pangan hingga hilirisasi pertanian nasional.
Pertemuan dipimpin oleh Direktur Aneka Kacang dan Umbi, Dr. Ir. Dyah Susilokarti, M.P., didampingi tiga pejabat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Sementara dari PP STN hadir Ketua Umum Ahmad Rifa’i, Deputi Bidang Politik Samsudin Saman, serta Deputi Bidang Tani Rinaldi.
Ketua Umum PP STN, Ahmad Rifa’i mengatakan, diskusi yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu awalnya membahas praktik-praktik pendampingan pertanian yang dilakukan STN di sejumlah wilayah, termasuk daerah yang menghadapi konflik agraria. Namun, pembahasan kemudian berkembang pada salah satu program strategis pemerintah, yakni Brigade Pangan.
“Diskusi berkembang cukup luas. Kami berbagi pengalaman mengenai kondisi riil petani di lapangan dan berbagai persoalan yang dihadapi. Dari situ, pembahasan mengarah pada Brigade Pangan sebagai salah satu instrumen pembangunan pertanian yang saat ini sedang dijalankan pemerintah,” ujar Rifa’i.
Pria yang akrab disapa Fay itu menjelaskan, meski program Brigade Pangan berada di bawah direktorat yang berbeda, diskusi tetap berlangsung produktif karena Dr. Dyah juga diketahui menjadi salah satu Koordinator Wilayah Brigade Pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menurutnya, STN memperoleh ruang untuk menyampaikan berbagai masukan terkait persoalan pertanian nasional, termasuk penguatan program-program yang menyasar generasi muda di sektor pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Tani PP STN, Rinaldi, menilai Brigade Pangan merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia pertanian sekaligus menarik minat generasi muda untuk kembali terlibat dalam sektor pangan.
Ia menyoroti bahwa persoalan mendasar petani Indonesia saat ini masih berkisar pada keterbatasan akses lahan, teknologi yang terjangkau, serta belum kuatnya budaya pertanian kolektif yang sebenarnya menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia.
“Brigade Pangan memiliki potensi besar untuk mendorong lahirnya pertanian kolektif yang modern. Program ini tidak hanya berbicara soal akses lahan, tetapi juga menyediakan dukungan teknologi, permodalan, hingga akses distribusi hasil panen,” jelas Rinaldi.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan pertanian nasional, STN juga menawarkan diri menjadi Social Agribusiness Operator (SAO).
Konsep ini menempatkan STN bukan sebagai penerima bantuan yang pasif, melainkan sebagai penghubung dan integrator rantai nilai pangan dari hulu hingga hilir.
Melalui peran tersebut, STN ingin memastikan setiap kebijakan pembangunan pertanian dapat dijalankan secara efektif di tingkat lapangan dengan standar operasional yang terukur dan berorientasi pada hasil.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Dr. Dyah Susilokarti menyambut baik gagasan yang disampaikan STN. Ia menegaskan bahwa seluruh hasil diskusi akan diteruskan kepada pihak yang membidangi program Brigade Pangan.
Menurutnya, keterlibatan organisasi petani seperti STN menjadi penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku utama sektor pertanian.
“Mudah-mudahan ke depan, ketika ada forum atau pertemuan yang membahas Brigade Pangan, STN dapat ikut terlibat secara langsung sehingga gagasan dan pengalaman yang dimiliki bisa disampaikan kepada publik maupun para pemangku kebijakan,” ujarnya.
Sebagai informasi, usulan STN untuk berperan sebagai Social Agribusiness Operator dinilai sebagai salah satu pendekatan inovatif dalam pembangunan pertanian Indonesia.
Model ini menggabungkan profesionalisme pengelolaan agribisnis dengan kekuatan jaringan sosial masyarakat sipil, sehingga diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan pertanian yang selama ini masih berjalan secara top-down.
Melalui pendekatan tersebut, STN ingin menghadirkan ekosistem pertanian yang lebih produktif, modern, dan berpihak pada kesejahteraan petani Indonesia.(Sid)
