MATARAM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menggeser pola pengentasan kemiskinan ekstrem dari sekadar pemberian bantuan menuju pemberdayaan ekonomi yang membuat masyarakat mampu berdiri di atas kaki sendiri.
Salah satu kuncinya adalah memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi sekaligus pendamping keluarga penerima manfaat.
Model tersebut mulai diterapkan melalui sinergi Desa Berdaya Transformatif dengan KDKMP di 40 desa. Program ini ditandai dengan Diklat KDKMP sekaligus peluncuran model graduasi kemiskinan ekstrem berbasis koperasi. di Aula UPTD Balai Diklat Koperasi UKM NTB, Selasa (18/8/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB menerjemahkan program prioritas pemerintah pusat agar tidak berhenti di tingkat kebijakan, tetapi menghasilkan perubahan ekonomi yang terasa hingga tingkat desa.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, KDKMP tidak boleh terjebak pada pola lama yang hanya menunggu bantuan, modal, maupun pembangunan gerai. Menurutnya, koperasi justru harus lebih dulu bergerak dengan membaca potensi ekonomi yang telah tersedia di desa.
“Potensi ada di mana-mana. Tapi kita selalu gagal melihat potensinya. Kita selalu menunggu, tangan kita di bawah. Kapan dikasih modal, kapan dibangunkan gerai,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia mencontohkan berbagai potensi yang selama ini kerap dianggap sepele, mulai dari pasir dan kerikil yang terbawa banjir hingga komoditas pertanian seperti pisang dan pepaya. Jika dikelola secara serius, potensi tersebut dapat diubah menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
Bagi Gubernur Iqbal, persoalan utama bukan semata-mata ada atau tidaknya potensi, melainkan kemampuan masyarakat dan koperasi membaca peluang serta menghubungkannya dengan pasar.
Karena itu, KDKMP didorong mengambil peran sebagai jembatan antara produsen desa dan pasar. Salah satu pasar yang dinilai memiliki peluang besar adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan masyarakat dapat dikonsolidasikan oleh KDKMP untuk kemudian disalurkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah masing-masing.
“KDKMP yang menghubungkan antara produsen dalam hal ini petani, nelayan, kemudian mereka yang di perkebunan, dihubungkan dengan pasarnya,” kata Gubernur Iqbal.
Skema tersebut dinilai dapat menciptakan rantai ekonomi yang lebih pendek sekaligus membuka kepastian pasar bagi pelaku usaha di desa. Dengan begitu, koperasi bukan hanya menjadi lembaga administratif, tetapi menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan produksi, distribusi, dan kebutuhan pasar.
Gubernur Iqbal juga meminta pengurus KDKMP berani memulai kegiatan bisnis sambil terus memperbaiki tata kelola. Menurutnya, aktivitas usaha tidak harus menunggu seluruh fasilitas fisik tersedia.
“Keputusan terbaik adalah mulai berbisnis sambil belajar. Dan bisnisnya harus dibukukan dengan sangat baik, pengelolaan keuangannya harus dibukukan dengan sangat baik,” ujarnya.
Ia bahkan menekankan bahwa pembangunan gerai tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda usaha. “Yang anda butuhkan untuk memulai usaha di KDMP bukan gerai, bukan modal. Yang anda butuhkan adalah HP dan HP itu sudah jadi,” tegasnya.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Wirawan, mengatakan KDKMP memiliki posisi strategis dalam memperkuat pelaksanaan Desa Berdaya Transformatif. Pada 2026, program tersebut menyasar 40 desa dengan 5.162 keluarga penerima manfaat (KPM).
Menurut Wirawan, orientasi Desa Berdaya bukan sekadar menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Program tersebut dirancang agar penerima manfaat secara bertahap mengalami graduasi, yakni berubah dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.
“Kalau KDKMP ikut mempersiapkan diri, kemudian ikut terlibat dalam proses ini, dan pasca dua tahun menjadi instrumen pemberdayaan yang akan mendampingi keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan, itu akan sangat efektif,” kata Wirawan.
Dalam model tersebut, KPM akan diarahkan menjadi anggota KDKMP sekaligus pelaku usaha mikro. Bantuan yang diterima diharapkan tidak berhenti sebagai konsumsi rumah tangga, tetapi menjadi pijakan untuk membangun aktivitas ekonomi yang menghasilkan pendapatan.
“Kalau sudah menjadi anggota, maka statusnya mereka bukan lagi penerima bantuan, tetapi penerima bantuan sekaligus pelaku ekonomi,” ujarnya.
Desain ini juga dinilai sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat yang mendorong optimalisasi KDKMP sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kerja sama antara Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial turut memperkuat posisi KDKMP dalam ekosistem penyaluran bantuan sekaligus pemberdayaan penerima manfaat.
Di tingkat daerah, konsep tersebut kemudian dipadukan dengan Desa Berdaya Transformatif. Pemerintah Provinsi NTB melihat keduanya memiliki tujuan yang saling menguatkan, terutama dalam mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem.
“Desain pemerintah pusat untuk mengoptimalkan KDKMP dengan desain kita ternyata selaras. Sama-sama mengoptimalkan peran KDKMP agar berperan secara aktif dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem,” jelas Wirawan.
Pengentasan kemiskinan di NTB kini diarahkan agar tidak hanya berbicara mengenai berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi juga tentang seberapa banyak keluarga yang mampu keluar dari ketergantungan bantuan.
Karena itu, penguatan ekonomi desa menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Ketahanan pangan dan pengembangan pariwisata berkualitas ditempatkan sebagai instrumen untuk meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, mengembangkan usaha, sekaligus menaikkan pendapatan masyarakat.
Melalui Diklat KDKMP, para pengurus dibekali kemampuan pengembangan usaha, manajemen keuangan, pemasaran, pengelolaan koperasi berbasis digital, hingga strategi pemberdayaan anggota.
Pengembangan koperasi juga akan diarahkan pada kemitraan dengan SPPG. Dengan pola ini, produk pertanian, peternakan, dan perikanan desa memiliki peluang masuk ke rantai pasok program MBG.
Jika skema tersebut berjalan konsisten, KDKMP tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya aktivitas koperasi. Lembaga ini diharapkan berubah menjadi mesin ekonomi desa yang mampu menciptakan pasar, mengembangkan usaha, dan mendampingi keluarga miskin hingga benar-benar mandiri.
Bagi Pemprov NTB, keberhasilan model ini pada akhirnya bukan diukur dari berdirinya gerai koperasi, tetapi dari seberapa banyak keluarga penerima manfaat yang mampu meningkatkan pendapatan dan keluar dari kemiskinan ekstrem.
Dengan demikian, sinergi KDKMP dan Desa Berdaya Transformatif diarahkan untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, melainkan berubah menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi masyarakat desa.(arz)
