LOTIM, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur mulai memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok pekerja rentan yang selama ini berada di garis depan pelayanan masyarakat.
Tak hanya pekerja formal, program tersebut kini menyasar guru ngaji, marbot, ketua RT, hingga kepala lingkungan. Pemkab Lombok Timur menargetkan cakupan kepesertaan yang saat ini telah menjangkau 14 kecamatan dapat diperluas hingga seluruh 21 kecamatan.
Kebijakan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap para pekerja yang memiliki peran penting di tengah masyarakat, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan sosial yang memadai.
Penegasan itu disampaikan Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat menghadiri Penandatanganan Surat Keputusan Penerima Bantuan Iuran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Guru Ngaji, Marbot, Ketua RT, dan Kepala Lingkungan melalui dana zakat Tahun Anggaran 2026, Jumat (14/8/2026).
Bupati Iron, demikian Bupati Lombok Timur mengatakan, perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan besarnya peran kelompok pekerja rentan dalam menopang kehidupan sosial masyarakat di tingkat paling bawah.
Menurutnya, marbot dan guru ngaji merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat Lombok Timur.
Mereka tidak hanya menjalankan tugas pelayanan, tetapi juga ikut membantu pemerintah dalam membangun kehidupan sosial dan pendidikan keagamaan.
“Mungkin kalau kita menghitung di NTB, jumlah marbot yang paling banyak pasti Lotim. Nah, inilah yang menjadi perhatian pemerintah,” ungkap Bupati Iron.
Ia menilai pekerjaan marbot selama ini kerap dipandang sederhana karena berkaitan dengan pelayanan masjid. Padahal, keberadaan mereka sangat dibutuhkan masyarakat setiap hari.
Marbot bertugas menjaga kebersihan dan keberlangsungan aktivitas masjid, sekaligus menjadi bagian dari pelayanan sosial di lingkungan tempat mereka tinggal.
Hal serupa juga berlaku bagi guru ngaji. Di tengah masyarakat, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pengetahuan keagamaan dan membentuk karakter generasi muda.
“Guru ngaji adalah abdi masyarakat yang membantu pemerintah dalam hal menjaga dan memberikan ilmu pengetahuan kepada generasi anak didik. Jadi tugasnya sangat berat dan mulia,” kata Bupati Iron.
Selain guru ngaji dan marbot, program tersebut juga menyasar ketua RT dan kepala lingkungan. Kedua unsur tersebut memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan berbagai tugas pemerintahan di tingkat lingkungan.
Mulai dari membantu menjaga ketertiban, menyampaikan informasi pemerintah, mendata warga, hingga merespons berbagai persoalan sosial di lingkungan menjadi bagian dari tanggung jawab mereka.
Namun, besarnya peran tersebut belum selalu sebanding dengan perlindungan sosial yang diterima.
Kondisi itulah yang kemudian menjadi salah satu alasan Pemkab Lombok Timur memperluas kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok tersebut.
Bupati Iron menjelaskan, keterbatasan insentif serta tidak adanya dana pensiun bagi sebagian pekerja rentan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Karena itu, kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan perlindungan ketika peserta menghadapi risiko kerja maupun meninggal dunia.
Program tersebut, kata Bupati Iron, salah satunya difungsikan sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga peserta. Apabila peserta meninggal dunia, santunan dapat diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dengan demikian, manfaat program tidak berhenti pada peserta, tetapi juga dapat memberikan bantalan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan.
Bupati Iron, secara khusus menyoroti kondisi para marbot yang sebagian besar tidak memiliki skema pensiun sebagaimana pekerja formal.
Ia menggambarkan bahwa penghasilan yang diterima marbot relatif terbatas. Ketika seorang marbot meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan juga tidak memiliki sumber penghasilan pensiun dari pekerjaan tersebut.
Karena itu, pemerintah daerah memandang perlindungan jaminan sosial sebagai bentuk pengganti perlindungan ekonomi bagi keluarga mereka.
“Kalau misalnya sekarang marbot, berapa sih gaji marbot, upah yang diambil oleh marbot itu. Ketika dia meninggal dunia itu ndak ada gaji pensiunnya,” ujar Bupati Iron.
Menurut dia, santunan yang diberikan melalui jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi bentuk perlindungan yang dapat dirasakan ketika risiko terburuk terjadi.
“Makanya itulah ini jadi gaji pensiunnya. Pensiun hilang nafas, hilang nafas itu jadi pensiunnya,” katanya.
Pemkab Lombok Timur memastikan perluasan program tersebut akan dilakukan secara bertahap. Dari 14 kecamatan yang telah terjangkau, pemerintah menargetkan kepesertaan dapat mencakup seluruh 21 kecamatan.
Langkah ini sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah daerah yang mulai memperluas konsep perlindungan sosial hingga menyentuh kelompok masyarakat yang selama ini bekerja dalam ruang pelayanan publik, tetapi belum banyak mendapat perhatian dari sisi jaminan sosial.
Bagi guru ngaji, marbot, ketua RT, dan kepala lingkungan, pekerjaan mereka mungkin tidak selalu terlihat seperti profesi formal dengan jenjang karier dan dana pensiun. Namun, keberadaan mereka menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sehari-hari.
Kini, Pemkab Lombok Timur berupaya memastikan bahwa mereka yang selama ini melayani masyarakat dari tingkat paling bawah tidak harus menghadapi risiko seorang diri ketika musibah datang.(Kml)
