JAKARTA, LOMBOKTODAY.ID – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mencatat lonjakan signifikan dalam evaluasi keterbukaan informasi publik tahun 2026. Nilai Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang sebelumnya berada di angka 63 kini mencapai 100 atau meningkat 37 poin.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator penguatan transparansi pemerintahan di NTB. Namun, bagi Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, keberhasilan keterbukaan informasi tidak semestinya hanya diukur dari angka evaluasi, kelengkapan dokumen, maupun pemenuhan standar administratif.
Lebih dari itu, keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya birokrasi sekaligus fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat mengikuti Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik.
Gubernur Iqbal menegaskan, pemerintah justru menjadi pihak yang paling membutuhkan keterbukaan informasi.
Sebab, dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program pembangunan tidak akan tumbuh tanpa adanya kepercayaan.
“Buat kami di Provinsi NTB, keterbukaan informasi ini bukan soal pemenuhan kewajiban lagi, tapi ini soal corporate culture juga. Ini sudah jadi budaya birokrasi,” ujar Gubernur Iqbal.
Menurutnya, kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui pernyataan atau kampanye pemerintah.
Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, kredibel, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
“Yang butuh terbuka itu kita karena kita butuh dukungan publik. Dan itu muncul, dukungan publik itu muncul dari trust. Trust itu muncul dari informasi yang kredibel yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi,” tegasnya.
Untuk memperkuat keterbukaan informasi, Pemprov NTB terus membenahi tata kelola data melalui integrasi dan konsolidasi informasi lintas perangkat daerah.
Penguatan tersebut juga dilakukan melalui keterhubungan data dengan 10 kementerian dan lembaga di tingkat pusat.
Upaya ini mencakup lebih dari 800 poin data yang menjadi bagian dari pengembangan ekosistem NTB Satu Data.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan informasi pemerintahan tidak tersebar secara terpisah, melainkan terkelola dalam sistem yang lebih terintegrasi.
Tidak berhenti pada penyediaan data, Pemprov NTB juga mengembangkan dashboard informasi yang memungkinkan masyarakat memperoleh gambaran lebih utuh mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Melalui sistem tersebut, masyarakat tidak hanya disuguhkan data mentah yang terkadang sulit dipahami, tetapi juga informasi yang telah diolah menjadi infografis dan analisis.
Dengan demikian, informasi publik diharapkan tidak sekadar tersedia, tetapi benar-benar dapat dibaca, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk mengetahui perkembangan daerah.
“Jadi ke depan, sekarang kita sudah menyelesaikan yang namanya dashboard sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan akses ke data yang mentah, tetapi juga mendapatkan akses ke data yang sudah matang dalam bentuk infografis, kemudian dalam bentuk analisis,” jelasnya.
Pengembangan sistem ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong transparansi yang lebih substantif.
Sebab, keterbukaan informasi idealnya tidak berhenti pada publikasi dokumen, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang relevan untuk memahami kebijakan pemerintah.
Di sisi lain, Gubernur Iqbal menekankan bahwa keterbukaan informasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Pemerintah, menurutnya, perlu membuka ruang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga ikut mengawasi pelaksanaan kebijakan.
Dalam konteks tersebut, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kanal pengaduan masyarakat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah.
Sejumlah langkah kemudian dikembangkan untuk merespons kebutuhan masyarakat. Di antaranya pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk menata sistem pelaporan kerusakan infrastruktur agar lebih terstruktur dan responsif.
Selain itu, Pemprov NTB juga mengembangkan program Desa Berdaya sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan berbasis kebutuhan dan potensi masyarakat desa.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik.
Informasi dan aspirasi yang tersampaikan dengan baik semestinya dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan prioritas serta memperbaiki pelaksanaan pembangunan.
Peningkatan nilai SAQ dari 63 menjadi 100 tentu menjadi capaian penting bagi Pemprov NTB dalam evaluasi keterbukaan informasi publik tahun ini.
Hasil tersebut ditopang oleh penguatan koordinasi antarperangkat daerah, pembenahan pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan.
Meski demikian, Iqbal mengingatkan bahwa angka sempurna dalam evaluasi tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Tantangan berikutnya justru terletak pada konsistensi pemerintah dalam mempertahankan keterbukaan dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sebab, transparansi yang baik bukan hanya membuat pemerintah terlihat terbuka, melainkan juga memungkinkan publik mengetahui apa yang sedang dikerjakan, mengapa suatu kebijakan diambil, dan bagaimana hasilnya dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, keterbukaan informasi harus menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar penonton dari berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah.
Pesan yang ingin ditegaskan Iqbal cukup jelas: kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa diminta begitu saja.
Kepercayaan harus dibangun melalui informasi yang transparan, komunikasi yang kredibel, ruang partisipasi yang terbuka, serta kerja nyata pemerintah yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan capaian SAQ 100, Pemprov NTB kini memiliki pijakan untuk memperkuat komitmen tersebut. Pekerjaan selanjutnya adalah memastikan bahwa nilai sempurna dalam evaluasi benar-benar tercermin dalam kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di NTB.(arz)
